Kuningan, Kontroversinews | Forum Komunikasi Gabungan Ormas & Lsm (FKGOL) Kuningan selaku Control sosial dan Mitra Pemerintah di dalam mengawal regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah(Pemda),berencana adakan aksi Demo ke Pemda Kuningan
Rabu.28/5/2025.Disekre FKGOL adakan rapat akbar seluruh Ormas & Lsm yang tergabung dalam FKGOL.
Dalam Aksi Demo nanti FKGOL akan menyikapi dan menyampaikan aspirasi terkait carut-marutnya perizinan,hasil WDP BPK RI,serta 100 hari kerja Bupati dan wakil Bupati.
Salah satu Ketua Ormas yang tergabung dalam FKGOL .Kang Nana Barak menyampaikan,sudah saatnya masyarakat Kuningan tahu dan peduli dengan nasib Kabupaten Kuningan yang terus di landa krisis keuangan Pemda serta berbagai kasuistik di Kuningan.
Seperti halnya masalah perizinan di Kabupaten Kuningan di duga carut-marut, hasil audit BPK yang 9 kali WTP sekarang jadi WDP,dll.
Ini semua kami(FKGOL) lakukan bukan karna benci dan tidak suka dengan Pemda Kuningan,tapi ini semua kami lakukan demi perubahan dan kemajuan Kuningan Kedapan.”ujarnya”
Lebih lanjut Kang Nana Barak menambahkan.Kami (FKGOL) menyikapi permasalahan ini semua, berawal dari kebijakan Para Pemangku kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat dan lebih condong berpihak kepada pemilik dana ini jelas”KAPITALIS”
UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tanah dan bumi beserta yang terkandung di dalamnya di kuasai negara dan di pergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat,bukan kemakmuran para pemangku kebijakan pengurus rakyat semata.”ungkapnya”
Kapitalisme harus di basmi karna menyengsarakan kehidupan rakyat,karna sistem Kapitalisme itu jelas bermuara apa-apa ke uang dan bukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Dari zaman kerajaan sampai zaman era sekarang,rakyat itu tetap menjadi pelayan dan memberikan masukan inkam buat para pengurus rakyat,slogan kami para pemangku kebijakan “PELAYAN MASYARAKAT”itu hanya jargon saja.
Pada kenyataannya masyarakat apa paa harus bayar,air beli,tanah,kendaraan,kekayaan harus bayar pajak(upeti zaman kerajaan),namun ternyata yang Makmur dan sejahtera itu para pengurus rakyat yang sudah di gajih dan dipasilitasi semua oleh negara,jadi sejatinya rakyat2 mendanai para pengurus rakyat.
Jadi hak kami selaku masyarakat menanyakan sejauh mana kinerja dan keberpihakan para pemangku kebijakan berpihak kepada masyarakat dalam mengelola dana dan semua aset negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat(masyarakat).”pungkasnya. ***Uus(boy)
