Kuningan, Kontroversinews | Kebijakan Pemerintah Daerah Kuningan yang semula bertujuan menata para Pedagang Kaki Lima (PKL) agar lebih tertib dan terpusat, justru menimbulkan penderitaan baru. Alih-alih menyejahterakan, program relokasi ini membuat banyak PKL gulung tikar, terlilit utang, bahkan menyebabkan kehancuran rumah tangga.
Akibat dari kebijakan ini, ratusan PKL bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kuningan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemda Kuningan pada Rabu (2/7/2025).
Mereka menuntut pertanggungjawaban dari para pemangku kebijakan yang dinilai gagal melindungi kehidupan ekonomi rakyat kecil.
Sayangnya, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tidak hadir untuk menemui massa. Hanya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadis Indag) serta Pj Sekda, Beny, yang menerima perwakilan massa. Namun, pernyataan mereka justru membuat pendemo semakin kecewa.
“Kadis hanya bilang ‘no comment’, sementara Pak Beny malah menyinggung soal kompensasi uang Rp100 ribu per bulan untuk PKL. Apakah itu yang mereka anggap solusi?” ujar salah satu PKL yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ia melanjutkan, “Uang Rp100 ribu per bulan tidak bisa mengubah hidup kami. Kami malah semakin sengsara. Kami minta bisa kembali berjualan di Jalan Siliwangi.”
PKL lainnya juga menyuarakan kekecewaannya atas jawaban yang mereka anggap tidak serius dari pemerintah.
“Kami datang untuk meminta solusi, tapi dijawab seolah-olah tak ada beban. Satu bilang ‘no comment’, yang satu malah sebut uang kompensasi. Aneh bin ajaib. Kami menderita, tapi mereka hidup enak dari uang rakyat,” ungkapnya dengan nada kesal.
Para PKL berharap Bupati Dian dan Wakil Bupati benar-benar mendengar jeritan rakyat kecil, bukan hanya mendengar bisikan para bawahan yang sekadar ingin menyenangkan atasan.
“Kami ingin kembali berjualan di Jalan Siliwangi. Tolong carikan solusi terbaik, Pak Bupati. Kami percaya Bapak akan berpihak pada rakyat kecil seperti kami,” pungkasnya. Uus (Boy)
