KAB. BANDUNG|| KONTROVERSINEWS – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung, H. Agus Nuria mengatakan bahwa PDAM Tirta Raharja belum memberikan kompensasi untuk perbaikan kerusakan jalan di sepanjang Pasirjambu – Soreang. Kerusakan infrastruktur tersebut diakibatkan oleh adanya jalur Proyek pemasangan pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gambung milik perusahaan milik daerah tersebut.
” Tidak ada dana yang diserahkan ke DPUTR Kabupaten Bandung untuk perbaikan jalan yang berlubang akibat proyek SPAM Gambung,” ujar Agus kepada wartawan usai menghadiri Sertijab Sekda di Bale Sawala , Komplek Pemkab Bandung , Selasa (2/3).
“Itu (pemberian dana) tidak ada,” tegas Agus.
Pantauan wartawan dilokasi, memang terdapat banyak lubang dijalan. Tentunya kondisi tersebut sangat membahayakan bagi para pengguna jalan yang melintasi sepanjang jalaur bekas proyek SPAM Gambung diantaranya, Jalan Raya Kabuyutan Kecamatan Pasirjambu, Jalan Cukanggenteng, Jalan Patrol, Jalan Heubeul Isuk Sungapan, dan Jalan Cibeureum – Sadu Kecamatan Soreang.
Disinggung mengenai banyaknya bak kontrol di trotoar yang tidak memiliki penutup, Agus mengungkapkan bahwa hal itu dikarenakan adanya pencurian manhole oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
“Jadi adanya lubang di trotoar itu karena manholenya banyak yang diambil, dicuri, nah itu kan juga berdampak kepada pejalan kaki sehingga berbahaya untuk pejalan kaki,” ujar Agus.
Keberadaan lubang-lubang tersebut, diakuinya sungguh membahayakan bagi para pejalan kaki. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan mendiamkan hal tersebut. Salah satu upayanya yaitu pada tahun 2020, Dinas PUTR sudah menganggarkan untuk perbaikan, tetapi karena anggarannya terkena refocusing jadi terpaksa ditangguhkan.
“Ya, karena ada yang lebih penting yaitu penanganan Covid 19, sehingga ditangguhkan, Insyaallah di tahun ini kita akan coba untuk menginventarisir, minimal tidak membahayakan pejalan kaki,” jelas Agus.
Agus menyayangkan sikap masyarakat yang tidak ikut serta dalam menjaga dan mengamankan fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah. Padahal fasilitas tersebut juga menyangkut kebutuhan masyarakat untuk berjalan kaki. Dikhawatirkan ada pejalan kaki yang tidak tahu tentang lubang tersebut sehingga bisa jatuh masuk ke lubang.
“Manhole (lubang penutup bak kontrol) materialnya adalah besi yang dicor, ada lambang sabilulungannya. Mudah-mudahan tidak tercuri lagi,” ungkap Agus.
Sebagai antisipasi, sementara ini adalah dengan menutup lubang-lubang tersebut menggunakan kayu atau material lain. Tapi dirinya akan berupaya untuk segera melakukan perbaikan di anggaran 2021. Kata Agus, minimal perbaikan di beberapa manhole yang menjadi prioritas untuk ditutup.
Lebih jauh, Agus memaparkan bahwa di Di Kabupaten dan Bandung, Dinas PUTR mempunyai sepuluh UPTD Sarana Prasarana yang fungsinya untuk pemeliharaan insfrastruktur ke-PU-an. Untuk pemeliharaan infrastruktur jalan pun sudah ada UPTD yang memang mengawasi tiap jalan, baik jalan Kabupaten, Jalan Provinsi, maupun Jalan Nasional.
“Kalau jalan kan ada kewenangannya masing-masing. Kita tidak mungkin melaksanakan pemeliharaan terhadap insfrastruktur yang kewenangannya orang lain, karena ada anggarannya. Kabupaten bisa melaporkan tapi mereka juga sudah ada tim, sekarang kan banyak media yang bisa menampung keluhan masyarakat, kalau kewenangan kita maka akan ditindaklanjuti,” pungkas Agus. ( Lily Setiadarma)***AS
