Bandung | Kontroversienws.- Gubernur Jabar Aher menekankan pentingnya pendidikan karakter diterapkan sejak usia dini karena hal tersebut bisa membantu generasi muda agar bisa memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab.
“Sistem pendidikan di Indonesia saat ini cenderung memberatkan para murid dengan banyak mata pelajaran, khususnya di tingkat TK, SD, dan SMP. Sebaliknya, pendidikan karakter, moral, dan budaya, dinilai masih sangat kurang, ” kata Ahmad Heryawan saat memberikan sambutannya pada Pengukuhan Dewan Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Senin.
Kepada jajaran dewan pendidikan dan dinas pendidikan yang ada pada acara tersebut, Gubernur Aher menyampaikan bahwa pelajaran SD di Indonesia lebih sulit daripada pelajaran SD di negara maju seperti anak-anak di TK dituntut untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung, kemudian di kelas 1 SD sudah ada ujian tengah dan akhir semester.
“Kemudian jumlah mata pelajarannya pun sangat banyak dan sekolah kerap memberikan pekerjaan rumah dalam jumlah banyak pula,” kata dia.
Akan tetapi, di sisi lain, katanya, masih banyak murid SD, SMP, bahkan SMA, yang tidak bisa membuang sampah pada tempatnya, tidak bisa disiplin mengantre di tempat umum, dan tidak mengerti kehidupan sosial serta budaya di sekitarnya.
“Mata pelajaran matematikanya sangat pinter, tapi membuang sampah ke tempatnya saja tidak bisa,” kata Aher.
Padahal pendidikan di Indonesia, lanjutnya, ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Oleh karena itu, Dewan Pendidikan di daerah, katanya, harus memberi banyak masukan kepada pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pendidikan terbaik di Indonesia.
“Kami ingin mendesain pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, supaya menjadi pendidikan berkarakter, tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga karakter, moral, akhlak, dan budaya. Sehingga para siswa bisa membawa karakter dan pengetahuan yang baik,” katanya.
Selain itu, Gubernur Aher juga berharap dewan pendidikan bisa memantau dan mempelajari secara cepat kondisi pendidikan di Jawa Barat, termasuk kurikulumnya yang dianggap terlalu memberatkan para siswa, kemudian memberikan masukan kepada pemerintah pusat supaya lebih memperhatikan pendidikan karakter.
“Jika kurikulum dinilai ketinggian, kenapa tidak diturunkan. Kenapa tidak kita bikin kurikulum yang membuat semangat, bukan malah bikin pelajar jadi malas. Tidak ada budaya PR, seharusnya semua selesaikan di sekolah. Di rumah harusnya tinggal pengamatan,” katanya.
Sumber: antara
