Kuningan (Kontroversinews).-Banyaknya pemberitaan Desa Desa Yang di beritakan miring oleh salah satu media,sampai Penasehat Hukum APDESI Kuningan berkomentar Keras.
Tak ayal Ketua APDESI gelar rapat dengan seluruh pengurus DPC APDESI Kuningan setelah berkoordinasi dengan Ketum Pusat APDESI,untuk segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk segera melaporkan ke aparat penegak hukum(APH) dan Dewan Pers melalui Tim Kuasa Hukum Apdesi Kabupaten Kuningan yang telah di beri kuasa penuh, media yang memberitakan.
Kamis malam.9/1/2925.Di Cafe Resto Pinggir Sawah.Ketua APDESI Kuningan.Hj.Henny Rosdiana.SH.,S.Sos.,M.SI menjelaskan.Setelah berkoordinasi dengan Ketum APDESI Pusat dan menimbang hasil analisa,kajian,dan meminta keterangan dari para kades yang di beritakan.
Kami melalui Tim Kuasa Hukum APDESI Kuningan,yang di Ketuai pak Hamid SH.,MH., akan segera berkirim surat ke Dewan Pers untuk melaporkan media tersebut dan menindak lanjuti ke Polres Kuningan.”ujarnya”
Ini kita lakukan biar tidak semena mena asal tulis di media,karna hasil analisa,kajian,di berita tersebut tidak jelas subtansinya, anggaran yang mana yang di korupsi dan tidak adanya kompirmasi ke Desa ,ini mah hanya memasukan data dari aplikasi jaga KPK ,yang mana aplikasi ini semua orang bisa membukanya bahkan anak SD kelas 4 juga bisa atau mungkin anak TK juga bisa.
Seperti hal nya Desa anggaran Dana Desa Linggasana di beritakan tanpa Kompirmasi dan ini juga terjadi di Desa Desa yang lain.
Mari kita buktikan nanti bersama.Saya tidak maen maen kita akan kirim surat ke Dewan Pers dan Polres Kuningan melaporkan tindakan media tersebut.
“Kan seharusnya kalau berita dugaan kasuistik tindak pidana korupsi berita itu harus berimbang. Mereka pegang Data,kompirmasi ke Desa anggaran mana saja yang di duga korupsi,jangan maen berita dengan dalih steatmen LBHK dan memasukan Data Aplikasi Jaga KPK,”ungkapnya.
“Karna kami Desa Desa bekerja itu melalui tahapan Musdus,Musdes,Musrembang,danmelibatkan Bpd,Lpm serta di audit internal oleh Inspektorat,”pungkasnya. Uus(boy)
