Kab. Indramayu, Kontroversinews | Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan baru-baru ini menggelontorkan anggaran sebesar Rp300 juta untuk setiap Puskesmas guna pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di Kabupaten Indramayu, terdapat empat Puskesmas yang menerima bantuan tersebut, yakni Puskesmas Kiajaran Wetan, Puskesmas Bongas, Puskesmas Kertawinangun, dan Puskesmas Patrol.
Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sebagai instansi pelaksana, saat ini tengah melakukan proses pemilihan penyedia barang melalui sistem e-catalog (belanja online pemerintah). Menurut sumber kontroversinews.com, dari sekian banyak perusahaan yang tersedia di e-catalog, Tim Teknis Dinkes telah merekomendasikan satu perusahaan yang dianggap layak sebagai penyedia produk IPAL. Rekomendasi tersebut kabarnya sudah melalui proses verifikasi yang ketat.
Namun, diduga terdapat perbedaan pandangan antara Tim Teknis dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang disebut-sebut memiliki “jagoan” lain sebagai penyedia. Perusahaan yang dimaksud adalah PT Bhineka Industri Nusantara, yang selama ini diketahui bergerak di bidang penjualan masker dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer). Diduga, produk IPAL yang ditawarkan oleh perusahaan ini tidak memiliki merek dagang resmi, sehingga tidak disertai sertifikat hak merek.
Selain itu, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk tersebut juga bukan milik PT Bhineka Industri Nusantara, melainkan milik PT Autentik Karya Analitika, perusahaan asal Jawa Tengah yang diduga menjadi pemasok IPAL untuk PT Bhineka. Ironisnya, produk IPAL dari PT Autentik Karya Analitika pun diduga tidak memiliki sertifikasi TRL IPAL (Terdaftar Produk Ramah Lingkungan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dugaan makin menguat ketika muncul informasi bahwa ada “sukses fee” yang menjadi pemicu pemilihan penyedia tanpa mengindahkan prosedur yang seharusnya dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai juklak serta juknis.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, tim redaksi menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dr. Wawan Ridwan, melalui pesan singkat WhatsApp. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Wartawan juga mencoba mengonfirmasi kepada PPTK, Ahmad, dengan mengirimkan tujuh pertanyaan terkait proyek tersebut. Dalam jawaban singkatnya, Ahmad mengatakan,
“Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kus punten, saya sedang rapat.”
Pada hari berikutnya, Ahmad menjawab lagi:
“Bismillah, Pak Kus, punten, saya sudah koordinasi dengan PPK terkait pertanyaan ini. Beliau menyampaikan bahwa yang berwenang menjawab adalah Pak Kadis.”
Saat kembali ditegaskan bahwa Kepala Dinas masih bungkam, Ahmad menambahkan:
-
“Dalam kegiatan fisik seperti ini, saya baru pertama kali menjadi PPTK, jadi mohon arahannya, Pak Kus.”
-
“Kalau melihat pertanyaan yang disampaikan, sepertinya mayoritas berkaitan dengan kegiatan tahun lalu (2024), dan saya tidak terlibat.”
-
“Terima kasih kepada Pak Kus dan tim redaksi, saya anggap ini sebagai silaturahmi.”
-
“Mohon maaf, Pak Kus, saya hanya pelaksana. Saya sudah menghadap PPK dan Sekdis, dan mereka berpesan agar pertanyaan disampaikan ke Pak Kadis.”
Karena tidak adanya kejelasan dari pihak Dinkes, terutama dari Kepala Dinas Kesehatan Dr. Wawan Ridwan, maka publik berhak bertanya dan curiga. Oleh sebab itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu diharapkan dapat turun tangan mengawasi proyek IPAL yang bersumber dari DAK ini. Sebab sistem pengadaannya yang menggunakan e-catalog diduga telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. ***
