Wakil Gubernur Jawa Timur Menyebutkan Hanya 12 Persen BUMDes di Jatim yang Beroperasi dengan Baik

- Pewarta

Sabtu, 20 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E Dardak

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E Dardak

BLITAR (Kontroversinews.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E Dardak menyebutkan dari 6.100 badan usaha milik desa (BUMDes) di wilayah Jawa Timur, hanya 537 atau 12 persen yang beroperasi dengan baik.

“Ini memprihatinkan mengingat peran penting yang diharapkan bisa diemban BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi desa,” ujar Emil kepada wartawan usai menghadiri pelantikan pengurus persatuan bumdes se-Kabupaten Blitar di Desa Mronjo, Kecamatan Selopuro, Sabtu (20/3/2021).

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 dan beragam produk hukum yang menyertainya, BUMDes mendapatkan tempat strategis dalam paradigma pengembangan ekonomi buttom-up melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Emil Dardak mengatakan, gagalnya BUMDes mempertahankan kegiatan usahanya dengan baik karena kurangnya profesionalisme baik dalam pengelolaan maupun dalam penyusunan manajemen.

Menurut dia, peran kepala desa terpilih dalam penunjukan anggota manajemen BUMDes tanpa pertimbangan profesionalisme merupakan salah satu penyebab banyaknya BUMDes tidak bisa bekerja dengan baik. “Kata kunci di desa itu satu tambah satu sama dengan empat. Ini karena ada gotong royong,” ujarnya. Faktor kedua, tambah Emil, adalah kurangnya dukungan pemerintah terutama pemerintah desa pada BUMDes. Termasuk di dalamnya adalah dukungan anggaran untuk permodalan usaha BUMDes.

Namun, Emil mengakui, situasi pandemi Covid-19 membuat adanya pergeseran kebijakan alokasi anggaran dalam bentuk pemberian berbagai bantuan kepada masyarakat termasuk bantuan tunai langsung sejak 2020.

Meski tidak menyebutkan angka, Emil menyebut pergeseran kebijakan anggaran pemerintah hingga tingkat desa itu turut mengkontribusi kondisi tidak menguntungkan bagi BUMDes. “Padahal, sebelum pandemi sudah ada arah kebijakan anggaran juga untuk pemberdayaan ekonomi lokal, jadi bukan hanya prioritas pada infrastruktur,” ujarnya. Menurutnya, di masa mendatang pemerintah akan segera memberikan perhatian lebih pada pengembangan ekonomi lokal dimana BUMDes termasuk di dalamnya.***AS

Berita Terkait

KKN Moderasi Beragama di Desa Ciwidey, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Promosikan Toleransi
Proyek Mega Ria Cikupa: Legalitas Tuntas, Pemanfaatan untuk PAD dan BUMDes
Monev Aset Desa, Langkah DPMD Kabupaten Bandung Wujudkan Transparansi dan Tertib Administrasi
Desa Sukawening Diapresiasi atas Transparansi Dana Desa 2025
Serang Kulon Rayakan Hari Jadi ke-41 dengan Pagelaran Budaya Spektakuler
Listrik Gratis untuk 90 Rumah di Desa Margamulya Lewat Sosialisasi Lisdes
Gunakan Dana Desa 2025, Pemdes Margamulya Genjot Pembangunan Infrastruktur
Bantuan Rp 1 Triliun untuk Desa: Di Balik Janji, Ada Pemangkasan?

Berita Terkait

Jumat, 25 Juli 2025 - 22:03

KKN Moderasi Beragama di Desa Ciwidey, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Promosikan Toleransi

Minggu, 20 Juli 2025 - 22:08

Proyek Mega Ria Cikupa: Legalitas Tuntas, Pemanfaatan untuk PAD dan BUMDes

Minggu, 20 Juli 2025 - 18:35

Monev Aset Desa, Langkah DPMD Kabupaten Bandung Wujudkan Transparansi dan Tertib Administrasi

Minggu, 20 Juli 2025 - 18:32

Desa Sukawening Diapresiasi atas Transparansi Dana Desa 2025

Sabtu, 19 Juli 2025 - 15:20

Serang Kulon Rayakan Hari Jadi ke-41 dengan Pagelaran Budaya Spektakuler

Berita Terbaru