Tinjau Lokasi Banjir Bandang Ciwidey, Wabup Minta Tak Ada Lagi Lahan Alih Fungsi

- Pewarta

Selasa, 7 Juni 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Bandung H. Sahrul Gunawan saat menujau lokasi bencana Banjir Bandang Ciwidey di Kp Cimuncang Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Badung, Selasa ( 7/6/2022).

Wakil Bupati Bandung H. Sahrul Gunawan saat menujau lokasi bencana Banjir Bandang Ciwidey di Kp Cimuncang Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Badung, Selasa ( 7/6/2022).

 

CIWIDEY Kontroversinews.com — Wakil Bupati Bandung H. Sahrul Gunawan mengunjungi lokasi bencana Banjir Bandang Ciwidey di Kaum Kidul dan Kp Cimuncang Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Badung, Selasa ( 7/6/2022).

Dalam kunjungannya itu, Sahrul berharap agar tidak lagi terjadi alih fungsi lahan di Kawasan Wisata Bandung Selatan, karena dengan terjadinya alih fungsi lahan, dijadikan villa-villa pribadi, komersial, dan industri, menimbulkan dampak seperti banjir bandang. “Saya meminta tidak terjadi lagi perbuatan alih fungsi lahan,” ujar Sahrul kepada Kontroversinews.com di lokasi.

Banjir bandang ini, menurut Aa Arul, sapaan akrabnya, merupakan bukti nyata dampak alih fungsi lahan. Kalau terus ada alih fungsi lahan, ia tidak dapat membayangkan apa dampaknya pada masyarakat nanti.

Wakil Bupati Bandung H. Sahrul Gunawan saat berbincang dengan warga terdampak Bencana Banjir Bandang Ciwidey di Kp Cimuncang Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Badung pada hari Selasa, ( 7/6/2022).

Di kesempatan itu, Aa Arul juga mengedukasi masyarakat terdampak yang membangun rumah di bantaran sungai. Menurutnya hal itu sudah ada larangan, karena arus sungai yang besar bisa menggerus tanah sehingga mengakibatkan ambruk.

Ia meminta kepada Kepala Desa untuk memberikan penjelasan terkait pembangunan rumah di bantaran kali. Karena itu memang dilarang dan rawan bencana. Untuk itu ia mengapresiasi kejadian ini sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Karena hal ini merupakan tanggung jawab bersama.

Mengenai jembatan penghubung yang putus hasil swadaya masyarakat itu, Sahrul sudah melakukan koordinasi dengan Dinas PUTR, BPBD, Dinas Sosial, termasuk Disperkimtan, untuk menangani masalah tersebut juga rumah warga terdampak.

“Memang agak susah bagi warga yang sudah puluhan tahun punya rumah di bantaran kali untuk pindah. Tapi saya mempuyai kewajiban untuk memberitahukan bahayanya tinggal di bantaran kali,” ujarnya.

Namun ia mengharapkan dari kejadian ini, ada kesadaran masyarakat untuk tidak membangun rumah tinggal di bantaran kali. Juga alih fungsi lahan bisa segera dihentikan dengan maksimal. Agar tidak ada lagi bencana yang merugikan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa Ciwidey Angga Permana Sidik saat di temui di lokasi mengungkapkan keterkejutannya dengan banjir tersebut karena kejadiannya begitu cepat. “Banyak warga yang ketakutan juga. Ini bukan kejadian yang pertama, karena tahun 2017 juga pernah terjadi, ” ujarnya.

Angga menambahkan, total warga yang terakomodir ada 89 jiwa dari 29 KK, sebagian masih menetap di rumah mereka dan ada 10 KK yang diungsikan ke kampung terdekat, “Mereka yang diungsikan tempat tinggalnya paling pinggir sungai, ” imbuhnya.

Angga menyebut, untuk sementara banjir ini sebagai musibah, pihakndesa sudah berkoordinasi dengan PUTR perihal jembatan yang rusak dan dengan BBWS, namung dengan BBWS, kata Angga belum ada tidak lanjut.

Berita Terkait

Minim Keterbukaan, Pemerintah Desa Kediri Tak Beri Klarifikasi Terkait APBDes 2024
Desa Persiapan Mekarwangi Resmi Dipisahkan dari Desa Lumajang
Cegah Stunting, Kades Bojongmalaka Hadiri Pembagian Makanan Bergizi untuk Ibu Hamil dan Menyusui
Sekdes ‘Alergi’ Wartawan, Dugaan Penyimpangan Dana Desa Menguat
Penyaluran Bantuan Pangan di Kelurahan Baleendah Berjalan Tertib dan Aman
Warga Desa Bojong Malaka Terima Beras dan Minyak Goreng
Bantuan Pangan Tahap Dua Bergulir, 474 Warga Desa Malakasari Terima Beras dan Minyak Goreng
Anggaran Desa Margajaya 2024 Janggal, Pemerintah Desa Enggan Beri Penjelasan

Berita Terkait

Selasa, 3 Februari 2026 - 13:26

Minim Keterbukaan, Pemerintah Desa Kediri Tak Beri Klarifikasi Terkait APBDes 2024

Rabu, 28 Januari 2026 - 15:46

Desa Persiapan Mekarwangi Resmi Dipisahkan dari Desa Lumajang

Selasa, 13 Januari 2026 - 09:40

Cegah Stunting, Kades Bojongmalaka Hadiri Pembagian Makanan Bergizi untuk Ibu Hamil dan Menyusui

Rabu, 10 Desember 2025 - 10:11

Sekdes ‘Alergi’ Wartawan, Dugaan Penyimpangan Dana Desa Menguat

Senin, 8 Desember 2025 - 14:10

Penyaluran Bantuan Pangan di Kelurahan Baleendah Berjalan Tertib dan Aman

Berita Terbaru

NUSANTARA

Mantan Ketua PWI Nahkodai AMKI Bali

Sabtu, 21 Feb 2026 - 09:44