IBUN, Kontroversinews | Pemerintah Desa Neglasari, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 17 Oktober 2025, bertempat di Balai Desa Neglasari.
Acara dibuka dengan doa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Musdes dipimpin langsung oleh Ketua BPD Cecep Hardiansah, serta dihadiri oleh Camat Ibun Achmad Rifa’i, S.Sos., M.M., Kepala Desa Neglasari Atep Rodiana, S.Ag., perangkat desa, Babinsa Desa Ibun, anggota BPD, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, PKK, Karang Taruna, Ketua RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa ke depan.
Musdes kali ini membahas beberapa agenda penting, di antaranya pembentukan Tim Penyusun RKPDes, pembentukan Tim Verifikasi Usulan, serta pembahasan prioritas pembangunan Desa Neglasari Tahun 2026.
Dalam forum tersebut, diputuskan sejumlah prioritas pembangunan yang akan dibiayai melalui Dana Desa. Pada sektor infrastruktur, program yang disepakati meliputi pembangunan jalan desa dengan total panjang 12.000 meter yang belum diperbaiki, pembangunan jalan usaha tani sepanjang 7.000 meter, serta pembangunan jalan lingkungan di setiap dusun. Fokus utama sektor pelayanan dasar juga diarahkan pada peningkatan akses jalan desa dan jalan lingkungan.
Pada sektor ekonomi desa, rencana pembangunan difokuskan pada pembangunan gudang penyimpanan pupuk, perencanaan kantor Koperasi Desa Merah Putih, serta penyertaan modal ke BUMDes sebesar 20% untuk mendukung program ketahanan pangan.
Sementara di bidang pembinaan kemasyarakatan, program diarahkan pada peningkatan operasional lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, PKK, dan KPMD, serta dukungan terhadap kegiatan kepemudaan dan peringatan hari besar nasional seperti HUT RI.
Untuk bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa akan memprioritaskan peningkatan produksi sektor peternakan, dukungan terhadap program PKK, pemberian bantuan sembako bagi janda miskin, penyandang disabilitas, serta anak yatim/piatu. Selain itu, akan digelar pelatihan manajemen bagi pengurus KDMP dan pengembangan sarana-prasarana ekonomi lainnya.
Pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, Pemerintah Desa Neglasari menegaskan komitmennya terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 33 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing sebesar Rp300.000 per bulan selama 12 bulan.
Musyawarah Desa diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
Melalui hasil Musdes ini, diharapkan pembangunan Desa Neglasari Tahun 2026 dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.***
