Kab Tasikmalaya | Kontroversinews.-Kabar Buruk yang terjadi Akhir-akhir ini datang dari Seluruh Pemerintahan Desa se-Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Ternyatakan Sudah Bahwa Dana Siltap |Bantuan Keuangan Pemerintahan Daerah Jawa Barat| Untuk Periode Anggaran Tahun 2018 tahun ini, sampai dengan detik ini belum tercair-kan seluruhnya.
Keadaan tersebut sempat membingungkan berbagai Kalangan Khususnya, “Sangat Mengganggu Pelayanan Masyarakat Pemerintahan Desa di Seluruh Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai Pemerintahan Desa dengan jumlah 351 Pemdes dari 39 Wilayah Kecamatan se-Kabupaten kita ini,,!” Hal tersebut dikatakan Ab. Qodir |58| seorang Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Salawu Kabupaten setempat ketika dia sempat Curhat kepada Media Akhir-akhir ini.
“Ya,,Betul Sekali ,Hal Tersebut sangat mengganggu keberlangsungan Hidup para Perangkat Desa diwilayah Kabupaten kita ini , Bagaimana hal ini tidak mengganggu?, saya katakana saja Untuk sebuah catatan Hidup kita didunia kini Uang merupakan alat Vital kita guna berinteraksi dengan kehidupan kita sehari-hari , dan saya yakinkan bahwa tanpa Uang bantuan Pemerintah yang kita sangat tunggu-tunggu itu,niscaya kita akan dapatkan suasana yang Kondusif , guna Berjalannya Pelayanan Pemerintahan yang baik ,dan saya katakan bahwa hal ini akan sangat mengganggu keberlangsungan Pemerintahan Desa pada Umumnya ,maka dari itu saya menghimbau kepada para yang berwenang secepatnya mengambil dengan permasalahan crusial ini,,!” Seorang Kepala Desa di Kecamatan Singaparna-pun sempat terpantau penulis mengeluhkan hal tersebut di Akun Facebooknya.
Seperti telah kita ketahui bersama , bahwa Dana Siltap tersebut merupakan Bankeu Provinsi Jawa Barat yang bersifat mengikat , tatacara Administrasinya-pun sangat mengikat pula dan tahapan-tahapannya telah disepakati oleh Masing-masing Pemerintahan Desa diseluruh Wilayah Kabupaten Tasikmalaya pada Umumnya.
Namun akhir-akhir ini “Dana Penunjang” Kerja bagi seluruh Pemerintahan Desa tersebut untuk Periode Tahun 2018 kali ini belum Juga ada Kabar Akan dicairkan , keberadaan tersebut membuat Pemerintahan Desa diwilayah Kabupaten Tasikmalaya meradang “Kami tak tahu ada apa sebetulnya,,!” Ungkap Seorang Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Karangnunggal.
Kabar Burukpun Terdengar dari Dinas-dinas dan Bagian Pemerintahan di Pemda Tasikmalaya?:
Tidak hanya Pemerintahan Desa saja yang mengeluhkan keberadaan Keuangan diwilayah-wilayah Pelayanan Pemerintah di Kabupaten setempat , para Karyawan Pemda dan Dinas-dinas diwilayah Kabupaten setempatpun banyak yang “Mengeluhkan” keberadaan ini,mereka menyebutkan bahwa Keberadaan ini sangatlah Buruk apabila terus berlangsung dan tidak ada penyelesaian apapun.
Beberapa kalangan menyebutkan bahwa Kondisi Keuangan di Wilayah Pemkab Tasikmalaya untuk Tahun ini sangatlah Buruk , mereka berharap pihak Dinas Keuangan segera memberikan Jalan keluarnya,guna men-stabilkan berjalannya Pemerintahan dan Pelayanan Terhadap Warga Masyarakat lainnya.
Adakah Rekayasa Anggaran?:
Menyikapi keberadaan Keuangan yang Buruk diberbagai Pelayanan Pemerintahan diwilayah Kabupaten Tasikmalaya pada Khususnya seorang Pakar Keuangan Republik Indonesia sempat menyampaikan Paparannya “Ini hal yang bisa Membahayakan bagi Keberlangsungan Pembangunan diberbagai Bidang Pelayanan Pemerintahan, kita ketahui bahwa Sumber-sumber Keuangan Daerah tersebut telah disepakati Bersama untuk segera disalurkan kepada Pos-posnya, dan itu telah diketahui secara Umum bukan Rahasia lagi , lalu saya menilai bahwa Telat Turunnya |Pencairan| Dana-dana Untuk Pelayanan Masyarakat dan Pemerintahan ke-Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya ini saya bilang saja , bahwa mungkin ada Rekayasa ,dan Rekayasa tersebut bisa bersifat Politis maupun Non Politis ,saya yakinkan lagi bahwa ini telah mencapai Titik Berbahaya bagi sebuah Pemerintahan ,,!” Ungkap Seorang Pakar Keuangan yang nama dan Identitasnya tidak ingin dipublikasikan.
