JAKARTA, Kontroversi news, Com. – Pemerintah Kota Cirebon terus menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan para pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi di tengah perubahan pasar yang sangat dinamis. Melalui berbagai program strategis, Pemkot berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif dan manufaktur skala kecil di Kota Wali.
Dalam upaya memperluas jangkauan dukungan tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, melakukan audiensi khusus dengan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, H. Faisol Riza, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional guna mengakselerasi potensi industri yang ada di Kota Cirebon.
Berdasarkan data Dashboard Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) tahun 2025, pertumbuhan sektor industri di Kota Cirebon menunjukkan angka yang signifikan. Tercatat sebanyak 2.312 unit Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang aktif beroperasi, didukung oleh 35 industri skala menengah dan 17 industri skala besar. Angka ini mencerminkan dominasi sektor IKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di wilayah Cirebon.
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai langkah konkret, mulai dari pemutakhiran data, pembinaan berkelanjutan, hingga pengawasan izin usaha. Selain itu, peningkatan kompetensi dilakukan melalui penciptaan wirausaha baru lewat program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) serta kolaborasi pelatihan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
“Kami tidak ingin pelaku IKM berjalan sendirian. Pemkot Cirebon hadir melalui penyediaan ruang pamer strategis di Mall UKM untuk memastikan produk unggulan lokal kita bisa naik kelas. Kami juga aktif memfasilitasi promosi melalui kemitraan dan pameran, baik di tingkat lokal maupun nasional, hingga memberikan sosialisasi ekspor melalui skema imbal dagang,” ujar Wakil Wali Kota.
Meski demikian, Wakil Wali Kota menekankan bahwa tantangan di era digital memerlukan intervensi yang lebih dalam dari pemerintah pusat. Ia berharap Kementerian Perindustrian dapat membawa program-program fasilitasi langsung ke Kota Cirebon, terutama yang berkaitan dengan aspek legalitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi para perajin dan pengusaha lokal.
“Di era digital yang sangat kompetitif ini, perlindungan merek dan sertifikasi produk adalah harga mati. Kami sangat berharap dukungan Kemenperin melalui Bimtek dan standardisasi produk agar karya asli wong Cirebon tidak mudah diklaim atau dipalsukan oleh kompetitor di pasar e-commerce. Kesadaran akan pentingnya legalitas ini harus kita bangun bersama,” tambahnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu pembuka bagi kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan integrasi program yang tepat, industri di Kota Cirebon diproyeksikan akan semakin tangguh, mampu menembus pasar internasional, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas di masa depan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian RI, H. Faisol Riza, menyambut positif inisiatif dan data capaian yang dipaparkan oleh Pemkot Cirebon. Ia menegaskan bahwa kementerian berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah yang memiliki semangat tinggi dalam membina industri lokalnya.
“Kota Cirebon memiliki potensi industri yang sangat besar dan tertata secara administratif. Sinergi ini penting agar kebijakan yang kami miliki di pusat bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha di daerah,” ungkap Faisol Riza. (**
