Kuningan, Kontroversinews | Isu dugaan adanya transfer dana dari manajemen PDAM Tirtakamuning kepada salah satu ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) kini menjadi topik hangat dan perbincangan luas di tengah masyarakat Kabupaten Kuningan.
Rabu (4/2/2026), Ketua Investigasi Lembaga Pemantau Korupsi Nasional (LPKN) Jawa Barat, Bang Boy, saat ditemui di sebuah kafe di Kuningan, menuturkan bahwa jika dugaan tersebut benar, maka hal itu sangat mencederai marwah dan martabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
“Sejatinya, jika suatu instansi pemerintahan merasa tidak bersalah, maka tidak perlu takut menghadapi persoalan. Jangan justru memilih jalan pintas dengan memberikan sesuatu kepada oknum tertentu. Jika benar terjadi, ini jelas menodai marwah Pemda,” ujarnya.
Menurut Bang Boy, isu dugaan gratifikasi tersebut telah menimbulkan kegaduhan publik serta berpotensi memicu sentimen negatif di antara elemen kontrol sosial. Kondisi ini, lanjutnya, dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap kinerja dan integritas Pemerintah Daerah Kuningan.
Atas dasar itu, LPKN mendesak DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) PDAM Tirtakamuning guna mengungkap secara terang akar persoalan yang berkembang, agar isu tersebut tidak terus bergulir menjadi “bola liar” di tengah masyarakat.
“Apalagi terdapat pernyataan dari Bupati Kuningan yang mengaku tidak mengetahui adanya dugaan gratifikasi tersebut. Oleh sebab itu, Bupati harus segera memanggil Direktur Utama PDAM Tirtakamuning. Sangat memalukan apabila sebuah BUMD berani mengeluarkan kebijakan yang terkesan menggunakan uang rakyat secara tidak semestinya. Jika uang pribadi, itu urusan lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bang Boy juga meminta aparat penegak hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Unit Tipikor Polres Kuningan, untuk segera menindaklanjuti isu tersebut. Menurutnya, pemberitaan di media dapat dijadikan referensi awal untuk melakukan klarifikasi dan pendalaman terhadap kebenaran dugaan yang menyeret PDAM Tirtakamuning.
“PDAM Tirtakamuning adalah BUMD milik Pemda Kuningan, yang dibiayai dari uang rakyat dan diaudit oleh BPK. Maka setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Merah Putih saat ini tengah gencar melakukan penindakan terhadap dugaan penyelewengan uang negara. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan Kabupaten Kuningan dapat menjadi sasaran apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Selama ini Kuningan relatif aman dan tidak bergejolak. Namun berdasarkan informasi yang kami terima, ada beberapa kasus kasuistik yang menjadi atensi Tim Merah Putih KPK,” ungkap Bang Boy.
Untuk itu, LPKN berharap para pemangku kebijakan di Kabupaten Kuningan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan, serta tidak mencoba bermain-main dengan uang rakyat.
“Jangan sampai kebijakan yang nyeleneh justru berujung pada proses hukum. Jika sudah terseret KPK, dampaknya bukan hanya personal, tapi juga memalukan dan menjatuhkan marwah Kabupaten Kuningan,” pungkasnya. ***
