SK 579 MENHUT II TERTANGGAL 24 JUNI/2014 TIDAK PRO RAKYAT

oleh -5 views

Samosir | Kontroversinews.- Menteri Kehutanan diminta segera mencabut SK Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara, karena penerbitannya dinilai tidak berdasarkan hasil pantauan lapangan dan tidak mengakomodir keinginan masyarakat.

“Kita menyebut demikian, karena fakta di lapangan, dengan keluarnya SK No 579/Menhut-II/2014, kawasan yang dulu tidak masuk kawasan hutan justru jadi masuk kawasan hutan, seperti yang terjadi di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir,” kata tokoh masyarakat Sumut, Oloan Simbolon ST kepada SIB di Medan, Selasa 29/3 lalu.

Mantan anggota DPRD Sumut itu menjelaskan, dulu masyarakat Sumut mendesak pemerintah supaya segera mencabut SK 44 Tahun 2005, karena di lapangan nyata banyak lahan masyarakat diklaim jadi kawasan hutan. Bahkan kawasan yang sudah jadi kota masih tetap dalam status kawasan hutan. Sehingga diusulkan agar lahan seluas 1,2 juta ha di Sumut dikeluarkan dari kawasan hutan.

“Menunggu pencabutan SK 44 itulah Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provsu tidak tuntas sampai sekarang. Padahal sesuai UU No 26 tahun 2006 tentang Tata Ruang Nasional, Perda RTRW Provsu itu sudah harus selesai tahun 2009 dan itu menjadi acuan untuk pembuatan Perda RTRW Kabupaten Se Sumut,” kata Oloan.

Diakui, ketika masalah itu dibahas di Pansus DPRD Sumut pada periode lalu, memang sangat diminta soal kejelasan lahan seluas 1,2 ha yang diusulkan dikeluarkan dari kawasan hutan tersebut, di daerah mana saja dan berapa luasnya per daerah. Namun sampai berakhir masa tugasnya di DPRD Sumut periode lalu, kejelasan lahan yang 1,2 juta hektar itu tetap juga tak ada.

“Sekarang dengan keluarnya SK Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014, diketahui bahwa dari 1,2 juta ha lahan yang diusulkan hanya sekitar 750.000 ha yang disetujui keluar dari kawasan hutan, namun tetap juga belum diketahui secara jelas di daerah mana saja yang 750.000 ha itu. Jangan-jangan yang 750.000 itu adalah lahan-lahan yang dirampok mafia-mafia tanah, sementara lahan rakyat justru dirampok lagi untuk masuk menjadi kawasan hutan,” tegasnya.

Karena itu, dia mendesak supaya Menhut segera mencabut SK 579 tersebut. “Karena kita yakin, kejadian pencaplokan yang bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan tidak hanya terjadi di Samosir, tapi juga mungkin di kabupaten lain di Sumut, sehingga jadi sangat berdampak bagi ketenangan masyarakat dan kesinambungan pembangunan,” kata Simbolon.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Sumatra Utara juga telah mengeluarkan reaksi keras atas penerbitan SK Menhut Nomor 579 Tahun 2014 tersebut, karena permintaan Pemprov agar Menhut mengeluarkan 1,2 juta hektare dari kawasan hutan karena sudah menjadi areal perkebunan, perkantoran, dan perladangan penduduk, tak diakomodir Menhut. Padahal sebelumnya, usulan Pemprov Sumut telah melalui pemetaan serta pemberian masukan dari pemerintah kabupaten dan kota di Sumut yang telah dibahas bersama asosiasi, kepala daerah, intansi terkait dan Pemprov Sumut berkali-kali.

Dalam SK Nomor 579/Menhut-II/2014 ditetapkan kawasan hutan di Sumut seluas 3.055.795 hektare yang menurut fungsi dan luasnya sebagai berikut:
Pertama, Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/Taman Buru (TB) seluas 427.008 hektare.
Kedua, Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 1.206.881 hektare.
Ketiga, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 641.769 hektare.
Keempat, Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 704.452 hektare.
Kelima, Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 75.684 hektare.(ps)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *