Jakarta ,Kontroversinews,Com.– Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri audiensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Wakil Kepala Daerah Seluruh Indonesia (ASWAKADA) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (5/11/2025).
Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) Kemendagri, Akmal Malik, serta dihadiri oleh Direktur FKDH dan DPRD, Direktur PHD, dan jajaran pengurus ASWAKADA yang terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, serta sejumlah anggota asosiasi.
Dalam pertemuan tersebut, ASWAKADA menyampaikan usulan agar Kemendagri dapat menyusun regulasi turunan dan pedoman teknis yang mengatur secara jelas pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta indikator kinerja wakil kepala daerah di seluruh Indonesia.
Audiensi ini juga menjadi ruang strategis bagi para wakil kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan kebijakan daerah tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Selain itu, forum ini dimanfaatkan sebagai ajang berbagi pengalaman dan praktik terbaik (best practices) antar daerah, khususnya dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan partisipatif.
“Sinergi ini bukan sekadar tentang penyusunan kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana kita saling berbagi solusi dan membangun kolaborasi nyata antar daerah,” ujar Wakil Wali Kota.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon siap berperan aktif dalam memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kolaborasi adalah kunci keberhasilan pembangunan. Dengan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah, setiap langkah kecil, Insya Allah, akan membawa dampak besar bagi masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, memberikan apresiasi atas inisiatif ASWAKADA dalam memperkuat peran strategis wakil kepala daerah.
“Kolaborasi lintas pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin kuat,” ujarnya.
Melalui forum ini, Ditjen Otonomi Daerah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang harmonis, efektif, dan akuntabel.
“Kemendagri juga berkomitmen berperan aktif sebagai fasilitator dan regulator dalam memperkuat kelembagaan wakil kepala daerah agar dapat menjalankan tugas pemerintahan secara konstruktif, sesuai dengan semangat kolegialitas dan prinsip demokrasi daerah,” tuturnya.
(Susmiati)
