Kab. Cirebon, (Kontroversinews) – Sejak terpilih pada Tahun 2021 lewat Pemilihan Kuwu (Pilwu)/Pemilihan Kepala Desa (Kades) serentak dan aktif memimpin Desa Keduanan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat di awal Tahun 2022. pria bergelar Doktor bernama Sanusi ini langsung membuat gebrakan dengan menghadirkan program sertifikat tanah massal bernama PTSL (Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), tidak tanggung-tanggung 1500 bidang diajukan ke ATR/BPN. entah berjalan sesuai aslinya apa tidak dalam hal ukur mengukur tanah yang didaftarkan, karena ditempat lain seperti Kelurahan Pasalakan terjadi mengenai ukuran luas sipemilik tanah selalu berkurang. tidak lagi sesuai dengan bukti kepemilikan awal atau ukuran yang ada disurat pajak tanah bernama SPPT, dan yang terjadi di Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber yang juga berada diwilayah Kabupaten Cirebon. kelebihan-kelebihan ukuran tanah akhirnya dibuat seolah-olah milik seseorang, namun pada praktiknya, pihak kelurahanlah yang memilikinya dan akhirnya bisa dijual kepada pihak lain. akankah di Desa Keduanan bisa terjadi seperti yang terjadi di Kelurahan Pasalakan, tidaklah mudah mencari informasi tersebut.
Namun yang terjadi, selama hampir 4 tahun memimpin Desa Keduanan. persoalan tanah sering dilihat dan didengar warga, hanya saja banyak warga Desa Keduanan yang memilih bungkam. disaat banyak warga Desa Keduanan yang memilih bungkam, ada satu warga yang mempunyai keberanian ingin mengungkap persoalan tanah yang diduga dimainkan oleh Kuwu)/Kades Doktor Sanusi, M.Pd. warga tersebut bernama Durajat, dihampiri oleh wartawan media ini saat melakukan Aksi Ekspresi Keprihatinan dijalan di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon. sedikit banyak memaparkan persoalan Kuwu/Kades Sanusi, dari dugaan melakukan korupsi PADes yang ada di APBDes sebesar 500 juta hingga ke persoalan lahan tanah. Durajat menyinggung aksi yang dilakukannya tersebut karena dilatarbelakangi oleh persoalan hukum yang diduga tidak berjalan, juga ada persoalan tanah yang hingga kini tidak memiliki kejelasan status alih fungsi lahannya. namun rata-rata, lahan tanah yang dianggap oleh Durajat bermasalah adalah lahan tanah Kas Desa seperti tanah bengkok maupun tanah titisara yang rata-rata berbentuk sawah. saat ditemui oleh wartawan media ini, Durajat menunjukkan photo-photo tanah sawah yang beralih fungsi jadi taman Pabrik Universal Furniture hingga gudang pabrik PT Indosurya Mahakam.
Begitupun tanah yang saat ini sedang dibangun Unit Sekolah Baru (USB) bernama SMA Negeri Depok, tidak jelas statusnya. bahkan seperti apa ijin alih fungsi lahannya, tidak diketahui. Kuwu/Kades Doktor Sanusi, M.Pd yang juga seorang pensiunan dari Kantor Kementerian Pendidikan Nasional, susah memberikan keterbukaan. bahkan saking susahnya, Ketua dan beberapa anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ramai-ramai mengundurkan diri pada Tahun 2024 lalu. dan di dapat informasi, tanah kas desa (titi sara) yang berlokasi di Blok Kopi RT09 RW04, statusnya disewakan ke CV Indosurya Mahakam pada tahun 2022 dan sudah bisa dikatakan telah dimusyawarahkan dengan BPD. sementara tanah kas desa (bengkok) yang berlokasi di Blok Dukuh Jering RT07 RW03, disewakan ke PT Universal Furniture pada tahun 2024 dengan tanpa musyawarah.
Sedangkan tanah kas desa (bengkok) yang seluas 2 hektar dan berlokasi di Blok Kamas 1 RT17 RW08, yang sekarang jadi lokasi dibangunnya Unit Sekolah Baru SMAN Depok. itu statusnya disewakan juga, juga ada satu tanah kas desa yang disewa oleh dirinya sendiri serta dibuat kios-kios untuk disewakan kepada pihak lain. dan keempatnya adalah lahan produktif berbentuk sawah tadi yang tidak jelas seperti apa ijin alih fungsi lahannya. ada yang unik, tanah bengkok jatah perangkat desa yang mempunyai jabatan sebagai Kaur Kesra yang saat ini jadi taman Pabrik Universal Furniture. ditukar gulingkan oleh Kades/Kuwu Keduanan Doktor Sanusi, M.Pd, Kaur Kesra akhirnya mendapat tanah bengkok jatah Kuwu, yang luasnya disesuaikan. demi untuk membuat pemberitaan yang berimbang, wartawan media inipun menghubungi Sanusi sebagai Kepala Desa atau Kuwu Desa Keduanan lewat pesan singkat berupa chatting whatsapp untuk mencari tahu tentang seperti apa status 4 tanah kas desa tersebut, seperti apa proses sewanya, berapa lama serta berapa besaran nilai sewanya, juga seperti apa ijin alih fungsi lahannya, juga benarkah dugaan sering bermain lahan tanah untuk kepentingan pribadi karena tidak ada kejelasan ada dimana maupun buat apa-apanya anggaran sewanya tersebut. hingga berita ini dibuat dan dipublikasikan, Kades/Kuwu Desa Keduanan Doktor Sanusi, M.Pd bungkam alias tidak membalas atau menjawab. (Kusyadi)
