PKL Puspa Butuh Peningkatan Omset Demi Kesejahteraan Hidup Keluarga

- Pewarta

Minggu, 23 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuningan (KontroversiNews).-Permasalahan polemik PKL Puspa Perlu solusi yang tepat dan jitu demi kesejahteraan bersama antara pemerintah daerah dan para PKl.

Dengan adanya hal ini .Sekjen Paku Mas(Paguyuban Kepedulian Untuk Masyarakat).KH.Topan Ismail angkat Bicara.

Minggu.23/6/2024.Di Puspa menjelaskan.Bahwa permasalahan peliknya para Pkl itu menurunya omset sehingga berimbas dengan ekonomi keluarga para PKL.

Menurut saya(KH Topan) gagasan pemda sudah bagus dengan niatan menata Kota Kuningan ke arah yang lebih baik dan indah,namun sangat di sayangkan dalam kajian dan analisa serta memutuskan kebijakan jarang melibatkan para control sosial dan aktivis masyarakat,sehingga berbuah polemik di mana ada permasalahan dengan korban kebijakan.”ungkapnya”

Masih kata KH Topan Ismail,sekarang mah bagaimana pihak pemda bisa menata kembali puspa dengan penataan yang indah dan nyamaan buat pengunjung serta bisa menarik masyarakat untuk datang ke puspa dan bisa membuat bagus tempat para PKL.

Seperti contoh adakan evant yang bertarap nasional,atau mengundang konser musik artis nasional,bisa juga acara keagamaan dengan mengundang mubalig bertarap nasional serta penataan pedagang yang nyaman dan parkiran yang teratur,tidak seperti sekarang masih semberawut.”saranya”

Kalau sampe pemda bisa membuat para Pkl omset bertambah naik dan di tempatkan yang nyaman,serta ke depannya dalam menentukan dan memutuskan setiap kebijakan untuk kepentingan publik melibatkan para control sosial,aktivis masyarakat,para akademik dan tokoh masyarakat,tidak akan ada masalah,karna di rasa akan banyak saran pandang dan masukan yang bagus demi kemakmuran,kesejahteraan bersama dalam membangun Kuningan.

Karna malu dooong masa setiap kebijakan yang telah di putuskan dan di realisasikan oleh para pemangku kebijakan selalu menuai polemik dan kontradiksi di akhir,mau jadi apa kebijakan pemerintah daerah selalu berubah rubah setelah ada kritik dan di permasalahan terus oleh masyarakat,masa jadi Pemerintah Daerah yang selaku merubah setiap kebijakan setelah ada polemik,Kan eksekutip itu selalu berembuk dengan para wakil rakyat,atau jangan jangan hanya berembuk bersama demi kesejahteraan bersama eksekutif dan legislatif.

Harus di ingat dan jadi barometer dalam memutuskan sebuah kebijakan itu ada peran serta masyarakat,baik Ormas,Lsm,wartawan,dan para tokoh masyarakat jangan sampe bertentangan,karna mereka juga bagian dari pengawasan untuk menjadikan Kuningan kondusif demi kemakmuran semua masyarakat Kuningan, “pungkasnya. ***

Berita Terkait

Lembaga Pemantau Korupsi Nasional ( LPKN) akan Laporkan Oknum Guru Dan OPS Terkait Rangkap Jabatan Di Sekolah Dasar Negri Di Kecamatan DayeuhKolot
MUI Minta Usulan Evakuasi Warga Palestina ke Indonesia Dikaji Ulang
Menhub Mudik Lebaran ke Pendopo, Bahas Kemajuan untuk Kuningan
Kapolres Imbau Wisatawan hati-hati Saat Berkendara di Kawasan Dieng
Danrem 043/Gatam Tegaskan Proses Hukum Dilakukan Sesuai Aturan 
Menggunakan APBD Kota Cirebon Dengan Sebutan Bosda, Buku LKS 2 Semester CV Pabelan Group Kuasai Pangsa Pasar Sekolah Dasar Se-Kota Cirebon
BRAWIJAYA CIREBON F.C Lolos ke Perempat Final Ngabuburit Cup 2025 Lewat Gol Spektakuler, Babet : Hadiah Ulang Tahun Ibu Pembina
Hj Tia Fitriani Serap Aspirasi Melalui Reses Masa sidang II dan Masa Reses II Tahun 2024/2025

Berita Terkait

Jumat, 9 Mei 2025 - 12:47

Lembaga Pemantau Korupsi Nasional ( LPKN) akan Laporkan Oknum Guru Dan OPS Terkait Rangkap Jabatan Di Sekolah Dasar Negri Di Kecamatan DayeuhKolot

Senin, 14 April 2025 - 16:08

MUI Minta Usulan Evakuasi Warga Palestina ke Indonesia Dikaji Ulang

Sabtu, 5 April 2025 - 15:53

Menhub Mudik Lebaran ke Pendopo, Bahas Kemajuan untuk Kuningan

Rabu, 2 April 2025 - 12:57

Kapolres Imbau Wisatawan hati-hati Saat Berkendara di Kawasan Dieng

Selasa, 18 Maret 2025 - 11:26

Danrem 043/Gatam Tegaskan Proses Hukum Dilakukan Sesuai Aturan 

Berita Terbaru