PKL Puspa Butuh Peningkatan Omset Demi Kesejahteraan Hidup Keluarga

oleh
oleh

Kuningan (KontroversiNews).-Permasalahan polemik PKL Puspa Perlu solusi yang tepat dan jitu demi kesejahteraan bersama antara pemerintah daerah dan para PKl.

Dengan adanya hal ini .Sekjen Paku Mas(Paguyuban Kepedulian Untuk Masyarakat).KH.Topan Ismail angkat Bicara.

Minggu.23/6/2024.Di Puspa menjelaskan.Bahwa permasalahan peliknya para Pkl itu menurunya omset sehingga berimbas dengan ekonomi keluarga para PKL.

Menurut saya(KH Topan) gagasan pemda sudah bagus dengan niatan menata Kota Kuningan ke arah yang lebih baik dan indah,namun sangat di sayangkan dalam kajian dan analisa serta memutuskan kebijakan jarang melibatkan para control sosial dan aktivis masyarakat,sehingga berbuah polemik di mana ada permasalahan dengan korban kebijakan.”ungkapnya”

Masih kata KH Topan Ismail,sekarang mah bagaimana pihak pemda bisa menata kembali puspa dengan penataan yang indah dan nyamaan buat pengunjung serta bisa menarik masyarakat untuk datang ke puspa dan bisa membuat bagus tempat para PKL.

Seperti contoh adakan evant yang bertarap nasional,atau mengundang konser musik artis nasional,bisa juga acara keagamaan dengan mengundang mubalig bertarap nasional serta penataan pedagang yang nyaman dan parkiran yang teratur,tidak seperti sekarang masih semberawut.”saranya”

Kalau sampe pemda bisa membuat para Pkl omset bertambah naik dan di tempatkan yang nyaman,serta ke depannya dalam menentukan dan memutuskan setiap kebijakan untuk kepentingan publik melibatkan para control sosial,aktivis masyarakat,para akademik dan tokoh masyarakat,tidak akan ada masalah,karna di rasa akan banyak saran pandang dan masukan yang bagus demi kemakmuran,kesejahteraan bersama dalam membangun Kuningan.

Karna malu dooong masa setiap kebijakan yang telah di putuskan dan di realisasikan oleh para pemangku kebijakan selalu menuai polemik dan kontradiksi di akhir,mau jadi apa kebijakan pemerintah daerah selalu berubah rubah setelah ada kritik dan di permasalahan terus oleh masyarakat,masa jadi Pemerintah Daerah yang selaku merubah setiap kebijakan setelah ada polemik,Kan eksekutip itu selalu berembuk dengan para wakil rakyat,atau jangan jangan hanya berembuk bersama demi kesejahteraan bersama eksekutif dan legislatif.

Harus di ingat dan jadi barometer dalam memutuskan sebuah kebijakan itu ada peran serta masyarakat,baik Ormas,Lsm,wartawan,dan para tokoh masyarakat jangan sampe bertentangan,karna mereka juga bagian dari pengawasan untuk menjadikan Kuningan kondusif demi kemakmuran semua masyarakat Kuningan, “pungkasnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *