Pekanbaru | Kontroversinews.- Anggota Komisi III DPRD Riau Firdaus meminta Pemprov melirik potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari kawasan pesisir yang belum digarap maksimal.
“Potensi PAD yang dapat digali dari pesisir ini banyak sumbernya baik dari produksi perikanan tangkapnya ataupun dari restribusi yang dipungut melalui kapal-kapal besar yang masuk ke perairan kita,” kata Firdaus di Pekanbaru, Kamis.
Mantan Ketua Pansus Retribusi Daerah DPRD Riau ini meminta Pemprov Riau bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan daerah dari potensi perairan, karena selama ini konstribusinya sangat minim padahal Riau punya kawasan pesisir yang cukup luas.
“PAD pesisir perlu keseriusan Pemprov, selama ini belum nampak perubahan angkanya. Padahal kita sudah terbitkan perda yang mengatur ijin usaha perikanan tangkap. Seharusnya sudah ada pendapatan yang bertambah dari sana,” sebut Politisi PKB Riau itu.
Dia mengatakan restribusi kapal-kapal besar harus dikejar, dimintanya perizinan kapal yang masuk ke perairan dikelola dengan baik.
“Ada beberapa kapal untuk kegiatan ekspor impor tidak punya ijin masuk. Kemudian di Rokan Hilir itu, marak sekali pencurian ikan dengan pukat harimau. Pajaknya tidak dapat ikan kita dicuri pula,” katanya Legislator asal Rohil itu.
Dia mengatakan, pemerintah tidak bisa berdiam diri dengan kondisi tersebut sebab lama-kelamaan tentu potensi yang dimiliki akan tergerus. Kemudian pengawasan perairan yang selama ini longgar dimintanya untuk dikencangkan kembali.
“Yang pertama pengawasan, yang kedua Pemprov harus membangun pelabuhan perikanan pantai, sehingga setiap kapal yang berangkat, satu pintu. Dengan begitu, kita yakin dapat tambahan untuk kas daerah,” sebutnya.
“Selama ini kita kan bergantung pada DBH migas, begitu bagi hasil turun langsung pusing kan. Makanya harus kreatiflah, harus ada potensi lain yang dikembangkan seperti pesisir ini,” sebutnya.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau, Karmila Sari mengkhawatirkan rawannya praktek pencurian ikan atau ilegal fishing akan menggerus potensi sektor perikanan setempat. Meski begitu, diakuinya, pengawasan dan monitoring aktivitas ilegal fishing memerlukan anggaran operasional yang cukup besar.
“Kita memang belum maksimal untuk pencegahan ilegal fishing, sebenarnya masih sangat rawan di daerah terluar akan aktivitas ini. Karena keterbatasan anggaran untuk melakukan monitoring, dananya cukup besar. Kemudian UPT pengawasan yang ada juga belum lengkap,” sebut Karmila Sari.
Ia mengatakan, anggaran operasional untuk pengawasan dialokasikan dari APBD Riau masih sangat minim, begitupun belum didukung sdmnya yang memadai.
“Yang dari pusat (APBN) itu bantuan kapalnya. Sedangkan anggaran operasionalnya dari kita, penyediaan SDM dari kita, solar untuk patroli, peralatan self proteksi bagi pengawas, monitor untuk informasi, cukup besar setiap kali patroli dananya,” papar Politisi Golkar Riau tersebut.
Menurutnya, persoalan ilegal fishing menjadi salah satu faktor penurunan produksi perikanan laut. Sebagai salah-satu contohnya, kawasan pesisir, di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir terkenal sebagai penghasil ikan terbesar di dunia. Namun sekarang kondisinya justru berbeda, komoditas kerang banyak dijumpai di kawasan itu, karena faktor menurunnya potensi ikan yang dimiliki.
Sumber: antara
