Setelah mencermati kasus itu, Lalengke mengatakan bahwa kisruh yang terjadi tanpa henti di masyarakat sering disebabkan oleh para oknum hakim yang mengambil putusan tarhadap suatu perkara dengan mengabaikan fakta yang ada. Putusan sering sekali diatur atau direkayasa sedemikian rupa sesuai permintaan pihak tertentu dengan imbalan sejumlah rupiah yang disediakan untuk para oknum hakim tersebut.
“Biasanya, dalam hal persidangan perdata maupun pidana, amplop-amplop bisa bertebaran di antara para penegak hukum yang terlibat dalam pemutusan sebuah perkara,” beber Lalengke yang sehari-harinya menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini.
Wilson berharap, dalam kasus ini tidak ada lagi pihak yang melakukan hal-hal yang salah dan tidak terpuji. “Kalau hakim itu menilai kasus ini dengan hati nurani dan dengan fakta-fakta yang ada, ya putuskanlah sesuai dengan fakta itu. Jadi jangan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan pribadi,” tambah lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris itu berharap.
Lalengke juga menyarankan kepada penasihat hukum atau pengacara yang merupakan pilar penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan, mereka harus memposisikan dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia ini. “Berupayalah mewujudkan keadilan dan kebenaran sesuai fakta yang ada di persidangan, jangan melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti yang saya lihat di persidangan ini terkait adanya rekayasa, pemalsuan dokumen dan hal-hal yang tidak singkron antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, dokumen yang satu dengan dokumen yang lain.
Dalam persidangan tadi terlihat secara terang-benderang dalam dokumen akta otentik di pengadilan, terjadi dugaan pemalsuan dokumen dan keterangan yang saling bertolak-belakang antara dokumen yang satu dan dokumen lainnya,’ ungkap pria yang juga menyelesaikan program pasca sarjanany di bidang Applied Ethics di Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia, ini.
Pada kesempatan yang sama, Hoki selaku penggugat pada perkara di PN Jakarta Pusat, juga mengutarakan bahwa pihak lawan (Sonny Franslay, dkk – red) memang pandai merekayasa hukum. Dalam kasus kisruh dualisme kepengurusan Apkomindo ini, dirinya sempat pula dikriminalisasi dan ditahan selama 43 hari, serta menjalani persidangan di PN Bantul sebanyak 35 kali atas laporan polisi yang dilayangkan kelompok tergugat di Bareskrim Polri.
“Namun hasilnya saya dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Termasuk saat JPU, Ansyori, SH, melakukan upaya kasasi, ditolak oleh MA. Sehingga saya tetap yakin dan percaya bahwa saya akan memperoleh keadilan karena sangat jelas sekali mereka diduga menggunakan dokumen palsu atau dokumen hasil rekasaya, baik di PN Jaksel maupun di PN Jakpus, yang saat ini telah semakin terungkap dengan terang-benderang,” tutup Hoki optimis. (APL/Red)
