Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, hadir langsung untuk membuka rangkaian kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang telah mempercayakan Cirebon sebagai lokasi penyelenggaraan PKD. Menurutnya, tema “Caruban Nagri Pangripta Budaya Mapag Pajajaran Anyar” bukan sekadar slogan, melainkan penegasan identitas Cirebon sebagai pusat interaksi budaya yang terus bertransformasi.

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa PKD harus dipahami sebagai ruang kerja bersama untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal. Ia menambahkan, hadirnya pertunjukan budaya dan pameran dari 27 kabupaten/kota menjadi bukti kuat bahwa Jawa Barat memiliki keragaman yang patut dirawat dan dirayakan.

“Pekan Kebudayaan Daerah merupakan ikhtiar nyata untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kekayaan budaya Jawa Barat,” ujarnya di Alun-alun Kasepuhan, Jumat (12/12/2025).

Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Cirebon juga terus menguatkan komitmen terhadap pemajuan budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkot secara konsisten menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah tingkat kota, baik secara luring maupun daring. Upaya tersebut dilengkapi dengan langkah-langkah pengusulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb). Hingga kini, sebanyak 21 karya budaya dari Cirebon telah ditetapkan di tingkat provinsi maupun nasional, sebuah capaian yang mencerminkan kerja berkelanjutan untuk merawat identitas budaya daerah.

Kegiatan PKD 2025 juga menjadi ruang perjumpaan yang lebih luas bagi masyarakat. Wakil Wali Kota berharap seluruh rangkaian acara tidak berhenti pada perayaan kebudayaan semata, tetapi mampu menjadi panggung promosi pariwisata yang memperkuat posisi Cirebon sebagai destinasi budaya dan sejarah di Jawa Barat.

“Semoga PKD tahun ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus mencintai khazanah budaya bangsa,” tuturnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, lendra Sofyan menambahkan bahwa PKD telah menjadi program rutin tahunan yang penting bagi upaya pelestarian budaya. Sebagai tuan rumah, Kota Cirebon sekaligus menjadi titik temu bagi berbagai ekspresi budaya dari seluruh wilayah Jawa Barat.

“Meski setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing, PKD ini menyatukan kita dalam semangat yang sama: menjaga kebudayaan sebagai akar yang memperkuat masa depan,” ujar Indra.

Ia menekankan bahwa kehadiran puluhan kelompok seni dari 27 kabupaten/kota membuka kesempatan bagi masyarakat untuk saling mengenal budaya satu sama lain. Interaksi inilah, menurutnya, yang menjadikan PKD bukan hanya ajang pertunjukan, tetapi juga proses belajar dan berbagi pengalaman antardaerah.

Indra berharap rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya. “Kami optimistis PKD 2025 dapat berkontribusi pada kemajuan kebudayaan Jawa Barat sebagai bagian integral dari budaya Indonesia yang majemuk,” tuturnya. ***

Artikel Kota Cirebon Tuan Rumah PKD Jawa Barat, Merajut Pertemuan Ragam Budaya pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, hadir dalam kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya upaya bersama untuk menurunkan angka stunting. “Hari ini adalah bagian dari upaya konkret kita bersama dalam rangka penurunan angka stunting di Kelurahan Kalijaga. Stunting bukan sekadar masalah tinggi badan. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menegaskan dampak stunting tidak hanya pada fisik, tetapi juga pada kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.

“Kita tidak ingin generasi penerus Kota Cirebon menjadi generasi yang tertinggal. Untuk itu, penurunan stunting adalah prioritas utama bagi Pemerintah Kota Cirebon,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk memperhatikan gizi ibu hamil dan remaja putri. Menurutnya, kesehatan anak dimulai jauh sebelum lahir.

“Pastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, termasuk tablet tambah darah, dan rutin memeriksakan kehamilan. Edukasi remaja putri agar siap secara gizi sebelum menjadi ibu, sangat penting untuk mencegah stunting sejak dini,” jelasnya.

Selain itu, Wakil Wali Kota menyoroti pentingnya pemberian ASI Eksklusif dan MPASI Tepat Guna bagi anak. Ia mengimbau kepada para ibu untuk memberikan ASI Eksklusif selama enam bulan pertama tanpa tambahan cairan atau makanan lain.

“Paket gizi yang kami berikan hari ini adalah dukungan awal agar anak mendapatkan asupan protein dan vitamin yang memadai. Gunakan dengan maksimal dan tepat sasaran,” tuturnya.

Stunting juga dapat dicegah melalui lingkungan hidup yang bersih dan stimulasi positif dari keluarga. Ia ingin, setiap keluarga memastikan anak-anak hidup di lingkungan yang bersih, serta berikan stimulasi dan kasih sayang cukup.

“Karena perkembangan kognitif juga dipengaruhi interaksi positif dalam keluarga,” lanjutnya.

Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan PNM Cirebon dan kerja keras seluruh pihak terkait. Ia sangat mengapresiasi kolaborasi yang terjalin. Keterlibatan berbagai sektor menunjukkan upaya penurunan stunting adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat.

“Terima kasih juga kepada Lurah Kalijaga, Ketua RW, dan Kader Posyandu yang menjadi ujung tombak di lapangan,” tuturnya.

Kepala PNM Cabang Cirebon, Erwin Syafriadi, menambahkan bahwa lembaganya tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga kolaborasi program pemberdayaan masyarakat. Dengan kegiatan sosialisasi dan pemberian paket gizi ini, PNM dan tentunya bersama Pemerintah Kota Cirebon berharap seluruh keluarga di Kelurahan Kalijaga dapat memperoleh manfaat nyata dan anak-anak dapat tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Upaya bersama ini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas generasi penerus Kota Cirebon.

“Tugas kami, selain pembiayaan, adalah siap berkolaborasi, misalnya melalui budidaya ikan, yang akan kami lakukan pendampingan juga. Harapannya, stunting bisa ditekan sejak dini,” kata Erwin. ***

Artikel Pemberian Paket Gizi, Ikhtiar Nyata Pemkot Cirebon dalam Upaya Menekan Angka Stunting pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Menurut Nana, ancaman bencana hari ini tidak lagi menunggu musim. Risiko justru muncul setiap hari, lahir dari akumulasi tekanan ekologis dan tata kelola ruang yang diduga bermasalah. Banjir, longsor, cuaca ekstrem, hingga gempa bumi kini membayangi hampir seluruh wilayah Indonesia.

“Potensi bencana di Kuningan tinggal menunggu siapa yang akan menjadi korban,” tegas Nana di Sekretariat BARAK, Kamis (11/12/25).

Ia menekankan pentingnya mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, dan organisasi masyarakat sipil untuk membaca ulang akar persoalan kebencanaan di Kabupaten Kuningan—bukan sekadar membahas kejadian bencana setelah terjadi.

Nana juga menyoroti analisis kebencanaan BPBD Jawa Barat yang menyebut bahwa tidak ada satu pun kabupaten/kota di Jawa Barat yang bebas dari ancaman bencana berdasarkan Kajian Risiko 2025–2029. Jawa Barat berada dalam zona ancaman berlapis: banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, cuaca ekstrem, gempa bumi, hingga tsunami. “Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Namun bagi Nana, persoalan bencana tidak semata tentang besarnya ancaman alam, tetapi juga tentang kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam meresponsnya. Ia menekankan bahwa pendekatan berbasis komunitas sangat penting, karena ketangguhan tidak bisa sepenuhnya digantungkan kepada negara.

Masalah perizinan dan lemahnya pengawasan disebut Nana sebagai sumber persoalan yang terus berulang. Pemerintah daerah sering berada dalam dilema antara mengejar Pendapatan Asli Daerah dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Ketimpangan penguasaan lahan serta lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi akar yang memperparah risiko kebencanaan.

Nana menegaskan perlunya membangun budaya ketangguhan, bukan sekadar menjadikannya proyek seremonial. Peningkatan pengetahuan, pengawasan, dan kesiapsiagaan masyarakat harus menjadi kesepakatan bersama.

“Ketangguhan adalah budaya baru yang harus dibangun, bukan proyek,” tegasnya.

Pada akhirnya, bencana bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah cermin dari cara manusia mengelola tanah, air, dan masa depan generasinya. ***

Artikel Kuningan di Ambang Krisis Ekologis: Bencana Tak Lagi Menunggu Musim pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, hadir didampingi Pj Sekretaris Daerah, Sumanto, serta jajaran perangkat daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa capaian pembangunan Kota Cirebon hanya mungkin terwujud karena komitmen kolektif masyarakat.

“Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan seluruh warga Kota Cirebon yang telah menjadi Pahlawan Pembangunan Daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak yang luar biasa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap perubahan yang hari ini dapat dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga layanan publik yang semakin cepat, semuanya bertumpu pada penerimaan pajak daerah.

“Pajak daerah adalah investasi kolektif kita. Ketika wajib pajak memenuhi kewajibannya, mereka sesungguhnya menjadi mitra strategis utama pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bersama,” tuturnya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima Tax Awards yang merupaan beberapa mitra strategis pemerintah. Menurutnya, para wajib pajak adalah pilar ekonomi daerah.

“Kepatuhan Bapak dan Ibu menunjukkan bahwa kesuksesan usaha dapat berjalan selaras dengan tanggung jawab sosial kepada kota,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kerja keras di tingkat kewilayahan juga menjadi faktor penting menekan angka KTMDU. Menurut Wali Kota, Camat, lurah, koordinator, dan petugas penelusur lapangan adalah ujung tombak yang berjuang langsung di tengah masyarakat.

“Dedikasi Bapak dan Ibu telah membuat perubahan signifikan,” kata Wali Kota.

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan pajak, mempermudah akses, dan memastikan transparansi pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Momentum Tax Awards 2025 ini diharapkan menjadi ruang bersama untuk memperkuat kesadaran, meneguhkan kepatuhan, dan memperluas kolaborasi lintas sektor.

Dengan semangat Setara Berkelanjutan, Pemkot Cirebon optimistis dapat terus bergerak menuju kota yang maju, modern, dan sejahtera, seraya kembali memberikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan. “Teruslah menjadi teladan terbaik bagi kita semua,” tutup Wali Kota.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, Mastara, menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan tata kelola pajak daerah. Mastara menilai, kerja sama Pemkot Cirebon dengan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) memperkuat partisipasi seluruh komponen, terutama wajib pajak.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah menciptakan tata kelola pajak yang akuntabel,” jelasnya.

Mastara juga memaparkan bahwa penghargaan tahun ini diberikan kepada beberapa kategori, mulai dari mitra strategis, wajib pajak PBJT dengan kontribusi terbesar, wajib pajak PBB-P2 perorangan dengan pembayaran tercepat, notaris PPAT dengan transaksi terbanyak, kecamatan dengan penurunan KTMDU tertinggi, hingga tokoh dan influencer yang turut mempromosikan Kota Cirebon. Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi.

“Semoga ini memotivasi peningkatan kepatuhan pajak dan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor P3DW, Endang Sobirin, mengungkapkan bahwa Kota Cirebon masih memiliki ruang untuk meningkatkan penerimaan. “Saat ini capaian Pajak Kendaraan Bermotor sekitar 87 persen. Antusias masyarakat terhadap program pemutihan juga sangat tinggi, dalam satu hari penerimaan bisa mencapai satu miliar rupiah,” ungkapnya.

Endang juga memberikan apresiasi terhadap penurunan KTMDU di Kota Cirebon yang dinilai sangat signifikan. Awalnya, kata Endang, ada sekitar 46 ribu kendaraan yang belum membayar pajak. Sekarang sudah turun menjadi 22 ribu, hampir 50 persen.

“Ini capaian yang luar biasa dan harapan kita ke depan, hari-hari Kota Cirebon bisa jauh lebih baik,” pungkasnya.  (Susmiati)

Artikel Tax Awards 2025, Apresiasi Pemkot Cirebon untuk Wajib Pajak sebagai Pilar Pembangunan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Melalui sarasehan tersebut, MPR RI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap tercipta pemahaman bersama mengenai mekanisme investasi, peluang keuntungan bagi investor, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat luas. Sarasehan digelar juga untuk memberikan pemahaman mengenai instrumen obligasi daerah, sekaligus mendorong pemerintah kabupaten/kota mempertimbangkan skema pembiayaan inovatif guna mengatasi keterbatasan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan pembangunan di Jawa Barat, obligasi daerah dipandang sebagai salah satu pilihan strategis untuk mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur vital. Pertemuan ini juga diarahkan untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah serta memetakan potensi dan tantangan di lapangan, sehingga kebijakan pembiayaan dapat diterapkan secara efektif dan tetap akuntabel.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya menjaga ruang terbuka hijau di tengah pembangunan infrastruktur. Gubernur juga menekankan bahwa program rumah subsidi, termasuk Program Tiga Juta Rumah, tetap harus mengikuti kebijakan moratorium pembangunan horizontal yang telah ditetapkan pemerintah.

Wakil Wali Kota Cirebon menilai sarasehan ini sangat relevan karena mengangkat isu percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Barat. Menurutnya, masih banyak daerah dengan tingkat kemandirian fiskal lemah hingga sedang, sehingga menghadapi kesulitan dalam mempercepat pembangunan.

“Alhamdulillah, kegiatan sarasehan bersama MPR RI ini dihadiri langsung oleh pimpinan MPR, Pak Gubernur, dan seluruh kepala daerah se-Jawa Barat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai obligasi daerah menjadi penting, mengingat sebagian daerah masih terbatas dalam kemampuan pembiayaan infrastruktur. Gubernur pun telah mengarahkan agar belanja infrastruktur menjadi prioritas pada tahun 2026.

Dengan efisiensi anggaran serta keterbatasan transfer dari pemerintah pusat, kepala daerah diharapkan mulai mempertimbangkan opsi pembiayaan lain, seperti obligasi daerah maupun skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) bersama BUMN maupun pihak lainnya.

“Pemkot Cirebon masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai kewenangan pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Intinya kami siap karena tujuan terpentingnya adalah percepatan pembangunan,” terangnya.

(Susmiati)

Artikel Sarasehan Nasional MPR RI, Pemkot Cirebon Siap Ikuti Arah Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Di Kabupaten Kuningan, memasuki akhir tahun muncul sejumlah aksi penolakan, terutama terkait isu eksploitasi kawasan Gunung Ciremai yang dianggap sangat krusial.

Forum Komunikasi Gabungan Ormas & LSM (FKGOL) melontarkan kritik keras. Pada Rabu, 10 Desember 2025, di Sekretariat FKGOL, Ketua Barak, Kang Nana Rusdiana, S.IP menyampaikan bahwa maraknya aksi demonstrasi merupakan akibat dari gagalnya komunikasi antara pejabat publik dan masyarakat.

“Regulasi dibuat oleh pemerintah dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kami sebagai kontrol sosial hanya membaca, menganalisis, dan mengkaji regulasi tersebut. Namun pada pelaksanaannya, regulasi itu justru sering disiasati dengan berbagai dalih demi kepentingan tertentu,” ujarnya.

Menurut Nana, hasil analisis, kajian, dan fakta yang ditemukan pihaknya mengindikasikan adanya kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Isu eksploitasi kawasan Gunung Ciremai, yang memicu aksi demonstrasi di Kantor Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), menjadi contoh paling mencolok. Ia menegaskan bahwa BTNGC merupakan bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga aturan yang berlaku harus mengacu pada regulasi pusat.

“Wilayah TNGC itu harus dijaga, bukan disiasati untuk kepentingan bisnis. Jika terjadi bencana akibat eksploitasi yang berlebihan, masyarakat Kuningan yang akan menanggung dampaknya,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Bang Boy dari Paku Mas. Ia mengingatkan bahwa masyarakat harus menjaga kelestarian Gunung Ciremai agar Kabupaten Kuningan tidak mengalami bencana seperti yang pernah menimpa Aceh, Medan, atau Padang.

Aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat, menurutnya, merupakan bentuk kepedulian serta peringatan keras kepada para pemangku kebijakan agar tidak menyimpangi regulasi demi kepentingan tertentu.

Ia kembali menekankan bahwa Kuningan memiliki Perda Konservasi dan Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibuat untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. “Perda itu dibikin menggunakan uang rakyat. Tolong ditaati, bukan hanya dijadikan pajangan,” tambahnya.

Karena itu, ia menilai perlunya sinergi dan komunikasi yang efektif antara pemangku kebijakan dan seluruh elemen masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar membawa dampak positif.

Lebih jauh, Nana juga mempertanyakan motif di balik rencana eksploitasi kawasan Gunung Ciremai. “Perlu menjadi kajian dan kewaspadaan bersama—ada tujuan apa di balik eksploitasi ini? Jangan-jangan ada proyek besar yang masih disembunyikan.”

Jika memang ada rencana besar di kemudian hari, ia menegaskan pentingnya keterbukaan dan komunikasi sosial yang baik antara pemerintah dan masyarakat, agar masyarakat merasakan manfaat, bukan dampak negatif.

“Kawasan Gunung Ciremai adalah sumber kehidupan masyarakat Kuningan, tetapi juga bisa menjadi sumber bencana jika kebijakan yang diambil keliru dan sarat kepentingan. Air dan kandungan alam di kawasan itu harus benar-benar dijaga demi kemaslahatan masyarakat Kuningan,” pungkasnya. ***

Artikel Kegagalan Komunikasi Pejabat Publik dengan Masyarakat Picu Kegaduhan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Upaya konfirmasi dilakukan oleh awak media yang mendatangi kantor Desa Legok Kaler pada Senin (08/12/2025) bersama beberapa rekan jurnalis. Kedatangan tersebut diterima langsung oleh Sekdes, namun yang bersangkutan tidak dapat memberikan jawaban terkait APBDes 2024 dan justru mengarahkan pertanyaan kepada Kepala Desa. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Desa pun belum memberikan respons.

Sikap Sekdes tersebut memunculkan dugaan adanya indikasi kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa.

Sebelumnya, publik juga telah menyoroti penggunaan Dana Desa di Desa Legok Kaler yang dinilai tidak transparan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya pemasangan spanduk APBDes sebagai bentuk informasi publik mengenai peruntukan dan penggunaan anggaran desa.

Rincian APBDes Desa Legok Kaler Tahun 2024

Pagu Anggaran: Rp 953.421.500
Realisasi Penyaluran: Rp 953.421.500

Belanja Fisik dan Nonfisik:

• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPT (Talud) – Rp 17.086.000
• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase) – Rp 70.000.000
• Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa – Rp 122.163.000
• Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa – Rp 28.830.000
• Pemeliharaan Jalan Desa – Rp 36.440.000

Bidang Kesehatan (Pelatihan & Penyuluhan):

• Rp 7.167.500
• Rp 6.155.000
• Rp 6.742.500
• Rp 6.649.100
• Rp 7.080.000
• Rp 12.855.000

Penyelenggaraan Posyandu:

• Rp 4.620.000
• Rp 12.800.000
• Rp 13.600.000
• Rp 63.000.000
• Rp 43.200.000
• Rp 38.400.000

Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan Desa:

• Rp 1.677.500
• Rp 4.205.000
• Rp 4.601.400
• Rp 12.155.000
• Rp 9.765.000
• Rp 5.795.000
• Rp 3.042.500

Pelatihan/Pemberdayaan Perempuan: Rp 7.130.000
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan: Rp 192.594.000
Operasional Pemerintah Desa (bersumber dari DD): Rp 28.000.000
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa: Rp 27.333.000
Keadaan Mendesak: Rp 97.200.000
Penanggulangan Bencana: Rp 25.730.000
Penyertaan Modal: (tidak tercantum nilai)

Seorang warga sekaligus pemerhati sosial menilai sikap Sekdes saat dikonfirmasi menunjukkan ketidaksukaan terhadap kehadiran awak media.

“Ketika dikonfirmasi mengenai regulasi penggunaan APBDes 2024, Sekdes terlihat alergi terhadap wartawan. Sikap tersebut menimbulkan dugaan adanya penyimpangan dalam realisasi dana desa, baik fisik maupun nonfisik, yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ujarnya.

Ia berharap Inspektorat dan Kejaksaan Negeri segera turun langsung untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Dana Desa di Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. ***

Artikel Sekdes ‘Alergi’ Wartawan, Dugaan Penyimpangan Dana Desa Menguat pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Wakil Wali Kota menyaksikan langsung perkembangan kerang hijau yang ditanam sekitar setengah jam perjalanan dari daratan. Ia mengungkapkan bahwa hasil uji petik ternyata lebih cepat dari perkiraan.

“Alhamdulillah bisa berada di tengah-tengah para pejuang kita yaitu nelayan pesisir. Tadi rencananya panen sepuluh hari lagi, tanggal 25 Desember, tapi tadi kita lihat sudah besar-besar. Sepuluh hari lagi insyaallah sudah siap panen dan hasilnya akan lebih maksimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan harapan agar kelompok budidaya kerang hijau di Kota Cirebon semakin berkembang. Saat ini, baru dua kelompok dari total delapan kelompok nelayan yang mulai menjalankan budidaya dengan rumpon bagan.

“Semoga semuanya bisa ikut berkembang. Pemkot Cirebon melalui DKP3 siap memberikan stimulan dan bantuan rumpon bagan untuk mendukung budidaya kerang hijau,” tambahnya.

Rumpon-rumpon yang disalurkan diharapkan menjadi solusi penguatan produksi, baik untuk tangkapan ikan maupun untuk budidaya kerang hijau yang dinilai aman, cepat tumbuh, dan memiliki nilai jual tinggi. Bantuan ini diproyeksikan dapat menjadi salah satu pilar peningkatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor perikanan lokal.

Selama peninjauan, Wakil Wali Kota bersama tim teknis mengevaluasi metode pengembangan, kualitas biota laut, serta potensi peningkatan hasil panen. Evaluasi ini bagian dari upaya Pemkot Cirebon memastikan bahwa budidaya berjalan efisien, terukur, dan mampu mendukung ketahanan pangan daerah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan pendampingan teknis, pembinaan kelompok nelayan, hingga penguatan akses pemasaran. “Kami ingin budidaya kerang hijau ini tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi sumber kesejahteraan yang semakin kuat bagi masyarakat pesisir,” tuturnya.

Dengan terus diperluasnya program rumpon bagan dan pendampingan yang berkelanjutan, Pemkot Cirebon berharap kegiatan budidaya kerang hijau dapat menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan nelayan dalam memajukan sektor perikanan lokal.

Salah satu nelayan dari Pesisir Panjunan, Amin, merasakan langsung manfaat bantuan yang diterima. “Saya sudah lima tahun budidaya kerang hijau. Hasilnya lumayan, ini bisa panen sampai empat ton. Terima kasih kepada Kementerian Perikanan dan Pemerintah Kota Cirebon atas bantuannya. Ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan kami,” ujarnya.

(Susmiati)

Artikel Bantuan Rumpon Berlanjut, Pemkot Cirebon Optimalkan Budidaya Kerang Hijau pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Acara tersebut diikuti oleh Kasat Resnarkoba AKP Jojo Sutarjo, Kasat Reskrim IPTU Abdul Aziz, KBO Satresnarkoba, KBO Satreskrim, serta jajaran anggota lainnya.

Dalam kegiatan itu, para anggota kepolisian memberikan bantuan berupa paket bahan pokok sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen Polres Kuningan untuk terus hadir melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Kapolres Kuningan, AKBP Muhammad Ali Akbar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran reserse atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menangani berbagai kasus tindak pidana di wilayah Kabupaten Kuningan.

“Selamat ulang tahun ke-78 kepada seluruh jajaran Satreskrim Polres Kuningan. Semoga melalui momentum ini, reserse semakin responsif, beretika, dan berkeadilan. Kita harus terus termotivasi memberikan pelayanan hukum yang profesional dan humanis kepada masyarakat,” ujarnya.

Kasat Reskrim, IPTU Abdul Aziz, menambahkan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus tanggung jawab moral untuk terus mengabdi kepada masyarakat.

“HUT Reserse ke-78 bukan hanya peringatan internal, tetapi momentum untuk berbagi dan memberi manfaat, khususnya bagi anak-anak yatim. Kami berharap kegiatan ini dapat meringankan beban mereka dan memberikan semangat baru,” kata Aziz.

Senada dengan itu, Kasat Resnarkoba AKP Jojo Sutarjo menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini menjadi bagian dari komitmen jajaran reserse dalam menjalankan tugas secara humanis.

“Kami ingin menunjukkan bahwa tugas kepolisian tidak hanya terkait penegakan hukum, tetapi juga memiliki sisi kemanusiaan. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap hubungan Polri dan masyarakat semakin harmonis,” ujarnya.

Kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT Reserse ke-78 ini ditutup dengan doa bersama dan penyerahan santunan secara simbolis. Pihak pondok pesantren dan rumah yatim menyampaikan apresiasi mereka atas kepedulian Polres Kuningan dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. ***

Artikel Polres Kuningan Gelar Bakti Sosial pada Peringatan HUT Reserse ke-78 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Kemacetan ini merupakan imbas langsung dari adanya proyek Air Bandung Timur (ABT), jalan di sekitar Cikoneng Bojong soang Ruas jalan menyempit karena sebagian lajur digunakan untuk area kerja proyek galian Pipa Proyek Air Bandung Timur, yang memaksa kendaraan berjalan lambat bahkan kadang terhenti total.

Seorang pengendara motor, Rian (35), mengeluhkan kondisi ini. “Setiap pagi macetnya luar biasa parah, dari rumah ke kantor yang biasanya cuma 30 menit sekarang bisa satu setengah jam lebih,” ujarnya. “Proyeknya sepertinya tidak diatur dengan baik walau ada petugas pengatur jalan .”jelasnya

Berbeda dengan Hd (inisial) 46 tahun salah satu Aktifis Pemerhati Pembangunan menyampaikan unek uneknya selain kemacetan yang terjadi akibat Projek Pipanisasi Air Bandung Timur,karena memakan Badan Jalan hampir setengahnya,pertanyaanpun di lontarkan Kepada awak media,ko disini terus di bangun,” sementara di wilayah Desa Cipejeuh kan di hentikan oleh warga ..”tuturnya.senin (08/12/2025).

Awak media mencoba konfirmasi via Watsap kepada Nasopi (General Manager PT Bestindo ) sebagai penanggung jawab pelaksana pipanisasi Air Bandung Timur ( ABT) sampai berita ini di turunkan enggan memberi jawaban.

Pewarta :Hedy

Artikel Macet di Jalan G- Land Arcadia Raya no,14,Cikoneng, Akibat Proyek Air Bandung Timur (ABT), Pengendara Mengeluh pertama kali tampil pada kontroversinews.com.