Artikel 2.273 Warga Terdampak Gempa Myanmar Manfaatkan Layanan Medis Indonesia pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Artikel KPK Ingatkan Ridwan Kamil agar tak jual Motor Sitaan yang Dipinjam pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Peraturan Presiden(PP) No 18 tahun 2017 yang menjadi landasan dan dengan dalil efisiensi anggaran transportasi 4 Pimpinan DPRD, tetap pengadaan mobil Dinas (Mobdin) 4 Pimpinan DPRD akan tetap di realisasikan.

Pertanyaaan kita semua,apakah PP No 18 tahun 2017 itu merupakan kewajiban Mutlak dan Pinal serta harus segera direalisasikan dalam tempo sesingkat- singkatnya,dan Urgent sekali.???????

Dalam hal ini kalau sampe terealisasi mobil dinas 4 Pimpinan DPRD ini atas dasar kesepakatan Eksekutif dan 4 Pimpinan DPRD.

Dengan adanya hal ini Etika moral dan Reputasi Pejabat akan menjadi sorotan dan penilaian masyarakat Kuningan,bahwa benar semua fasilitas mewah telah terwakili semua oleh para pelaksana pengurus rakyat,rakyat cukup diam dan menerima jangan banyak protes,ini berarti di duga Eksekutif dan legislatif Kuningan,telah memperlihatkan kepada masyarakat Kuningan bahwa mereka bersama adalah di duga telah melakukan “ABUSE OF FOWER”(tindakan menggunakan kekuasan atau otoritas yang di miliknya,untuk kepentingan pribadi atau golongan tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain(umum) dan kesejahteraan umum.

Masih banyak kepentingan masyarakat Kuningan yang perlu di selesaikan dan lebih efektif dan efisien di pergunakan untuk kepentingan masyarakat Kuningan yang urgent seperti masalah,sosial,kesehatan dll. ***

Artikel Etika Moral , Reputasi Eksekutif dan Legislatif Kuningan Jadi Sorotan Masyarakat pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Seluruh koperasi ditargetkan telah terbentuk paling lambat akhir Juli 2025. Proses pembentukan koperasi ini akan didukung penuh melalui anggaran APBD Kabupaten Bandung sesuai komitmen pak bupati,” jelas Dindin.

Kegiatan yang dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari camat, anggota APDESI, perwakilan dinas terkait, penggiat koperasi, serta komunitas UMKM ini merupakan langkah konkret Bupati Bandung dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sekaligus mendukung astacita nasional, yakni mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi, serta pembangunan ekonomi dari desa.

“Koperasi ini diharapkan menjadi lembaga ekonomi kolektif yang mampu memberdayakan potensi masyarakat, memperpendek rantai distribusi, dan menekan angka kemiskinan di desa dan kelurahan,” tambah Dindin.

Sementara itu, Bupati Bandung yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kawaludin menegaskan pentingnya koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.

“Koperasi harus mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan menjadi tempat peminjaman modal usaha yang aman, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada bank emok. Selain itu, koperasi juga akan menjadi mitra penyalur utama program MBG (Makan Bergizi Gratis),” katanya.

Kabupaten Bandung telah menerima alokasi pembentukan 361 dapur umum dalam rangka mendukung program MBG. Dengan koperasi sebagai pilar pelaksana, perkiraan perputaran dana yang ada di Kabupaten Bandung ditaksir mencapai Rp4,58 triliun per tahun. Angka ini setara dengan 70% total APBD Kabupaten Bandung.

“Saya harap potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui koperasi,” sambungnya.

Senada dengan itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gunalan menekankan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam menyukseskan program MBG yang berimplikasi pada penurunan angka stunting di Indonesia.

“Koperasi adalah mitra strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merata dan berkelanjutan sehingga dapat menjadi pemasok utama bahan-bahan berkualitas untuk program MBG,” ujarnya.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal dari transformasi ekonomi desa yang lebih mandiri dan berdaya saing, seiring dengan semangat membangun dari desa sesuai astacita nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas.

Sumber : Humas Pemkab Bandung – Diskominfo/FNC
Editor : suparman

Artikel *Koperasi Merah Putih Siap Dukung Kemandirian Ekonomi Desa di Kabupaten Bandung* pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Bunda Bedas Hj. Emma Dety Dadang Supriatna dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Rukmana secara resmi membuka pelatihan tersebut.

Pelatihan yang diikuti ratusan peserta yang akan dipersiapkan menjadi wirausaha muda dan pekerja migran ke Jepang dan Korea itu, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera), maju, berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu dalam upaya menciptakan 50.000 wirausaha muda dan lapangan kerja baru di Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan bahwa suatu negara maju itu dengan angka pengangguran terbuka 2 sampai 3 persen, dan maksimal di angka 4 persen.

“Angka pengangguran tidak bisa diangka nol persen, karena setiap perkembangan usia berpengaruh pada angka pengangguran terbuka. Seperti halnya lulusan SLTA, sudah masuk pada usia produktif, usia angkatan kerja,” kata Bupati Bandung dalam sambutannya.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna mencontohkan, negara Singapura yang merupakan negara maju masih ada angka pengangguran.

“Bohong suatu negara nol atau zero angka pengangguran. Itu tidak bisa,” tandasnya.

Kewajiban pemerintah dalam hal ini,
Kang DS mengatakan, dalam rangka membuka lapangan kerja dan membuka angkatan kerja serta membuka peluang usaha bagi angkatan kerja dibutuhkan terobosan dan strategi.

“Tentu Kabupaten Bandung sudah melakukan langkah-langkah inovasi untuk kemajuan bangsa dan negara,” katanya.

Bupati Bedas menyebutkan bahwa pihaknya berusaha untuk menaikkan kuota peserta pelatihan bahasa Jepang dan pelatihan bahasa Korea pada tahun 2025 ini.

“Sebelumnya dengan kuota 100-120 orang per tahun. Insya Allah tahun ini dinaikkan kuotanya 500 persen, yaitu menjadi 500 orang,” katanya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung mengatakan bahwa pekerja migran Indonesia, khususnya asal Kabupaten Bandung yang sudah bekerja di Korea maupun Jepang sudah bisa menikmati pendapatannya.

“Pendapatannya Rp 25 juta sampai Rp 40 juta per bulan. Biaya hidupnya bisa mencapai Rp 10 juta,,” ujarnya.

Bupati mengatakan pelatihan bahasa Jepang dan bahasa Korea yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan ini merupakan masuk pada program 100 hari kerja Bupati Bandung pada periode kedua.

“Insya Allah sekitar 500 orang dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri. Maka saya berharap sebelum berangkat kerja ke Korea dan Jepang, untuk memanfaatkan pelatihan ini, fokus dan disiplin,” katanya.

Kang DS pun mengajak kepada para peserta pelatihan yang sudah mendapatkan perhatian dari Dinas Ketenagakerjaan untuk bersyukur. Ia berharap para peserta pelatihan dapat memahami bahasa Jepang dan bahasa Korea, untuk persiapan bekerja di negara tersebut.

Ia juga berharap kepada para peserta untuk mengikuti pelatihan secara serius dan tentunya bisa berhasil dengan kategori lulus.

Lebih lanjut Kang DS mengungkapkan bahwa pada saat pelaksanaan kampanye Pilkada Bandung 2024 lalu, ia sempat melaksanakan kegiataan Bedas Enterpreneur. Pada saat itu banyak antusias dari generasi Gen Z dan milenial yang merupakan angkatan kerja yang mengikuti kegiataan tersebut.

“Insya Allah tahun ini kita programkan kurang lebih 1000 orang, untuk muda enterpreneur. Dengan harapan lapangan kerja di Kabupaten Bandung bisa meningkat,” katanya.

Bupati berharap kepada muda enterpreneur yang mengikuti pelatihan untuk belajar sungguh-sungguh.

“Apabila kita punya skill, apabila kita punya kemampuan, apabila kita rajin, ulet, saya yakin akan berhasil,” ucapnya.

Ia juga berharap kepada para muda enterpreneur itu harus bisa memahami, apakah nantinya mau berjualan sembako, atau usaha di bidang pertanian. Apakah ingin menjadi pengusaha di bidang supplier dan sebagainya, sehingga dipahami lebih spesifik.

“Nanti output dan outcome-nya melahirkan muda enterpreneur, setelah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, maka bukan hanya mendapatkan sertifikat saja. Tetapi harus ada implementasinya. Apakah ingin buka usaha di rumah atau di tempat yang sudah ada atau bagaimana setelah mudah-mudahan sudah memiliki modal usaha,” katanya.

Apabila belum memiliki modal usaha, kata dia, kemudian yang bersangkutan sudah dikatakan mampu dan siap bersaing, pemerintah sudah menyediakan modal usaha melalui BPR Kertaraharja dan Bank BJB, yaitu melalui program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan.

“Maka kami berharap muda enterpreneur yang saat ini diberikan pembekalan dan pelatihan jangan disia-siakan,” ujarnya.

Sumber : Humas Pemkab. Bandung – Diskominfo/FNC
Editor : suparman

Artikel Ini Harapan Bupati Bandung Digelarnya Pelatihan Kewirausahaan, Bahasa Jepang dan Korea pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Semoga keluarga yang di tinggalkan Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa agar Almarhum beristirahat dalam damai di sisi Tuhan.
Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan bagi keluarga yang berduka. Kami percaya bahwa dalam kasih-Nya, kita akan menemukan penghiburan.

Ale Tuhan, Lean Ma Hasabaron Tu Keluarga Na dibagas Parmaraan.Alana Takkas do Huboto Hami, Sude Na Marhosa Dohot Na Manggulmit di portibi on To Saat Tujolomu do Ujungna. Anggiat Ma Ho Ale jahowa Manjalo Toddi ni keluarga Nami on, Sahat ro di tanganmu ma Ibana, Jala Pahuddul ma i Di inganan Na Sonang.

Di hamu keluarga besar ni natua tua on songon dia lungun ni pakkilalaan muna diparmonding ni natua tua on tong do songoni pakkilalaan name.

Hape diatas ni upaya munai rencana ni Debata lain ima dijou do natua tua on tu lambung ni Debata

Roma 14:8

“Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.”

Pengkhotbah 12:7

“Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.”

Artikel TURUT BERDUKA CITA ATAS BERPULANG KE RUMAH BAPAK, Dr.HOTMA PADAN DAPOTAN SITOMPOEL,S.H.,M.Hum. pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan dari Kecamatan Pangalengan, Danramil Pangalengan, Polsek Pangalengan, Kepala Desa Lamajang beserta perangkat desa, warga masyarakat, serta tim dari PLN Indonesia Power yang dipimpin oleh Manager Sipil Lingkungan, Assistant Manager PLTA Cikalong, dan tim teknis lainnya. Turut hadir pula mitra pelaksana atau kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan rehabilitasi jalan.

Dalam sambutannya, Manager Sipil dan Lingkungan PLN IP UBP Saguling menyampaikan bahwa pekerjaan ini merupakan bentuk sinergi dengan program pemerintah dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan. Jalan tersebut tidak hanya digunakan sebagai akses utama operasional PLTA Cikalong, tetapi juga menjadi jalur vital bagi aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

“Rehabilitasi jalan ini bertujuan untuk meningkatkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta mendukung kelancaran mobilisasi baik untuk kepentingan operasional PLTA maupun kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi jalan harus kembali normal, bebas dari bangunan liar sepanjang trase jalan” ungkapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis mengenai lingkup pekerjaan oleh tim dari bidang pemeliharaan sipil.

Sesi diskusi dan tanya jawab pun berlangsung aktif, mencerminkan antusiasme dan perhatian masyarakat terhadap proyek ini.

Sebagai penutup, seluruh peserta turut melakukan peninjauan langsung ke lokasi jalan yang akan diperbaiki.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak, baik warga, pemerintah desa, maupun pemangku kepentingan lainnya dapat memahami dan mendukung proses rehabilitasi yang tengah dijalankan.

Dukungan ini menjadi kunci agar pekerjaan dapat berjalan lancar, aman, dan tepat waktu, demi keberlangsungan pasokan energi dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Liputan Langsung Giat Sosialisasi PLN IP UBP Saguling dengan Masyarakat
Reporter : TN

Artikel Dukung Keandalan Infrastruktur Ketenagalistrikan, PLN Indonesia Power UBP Saguling Rehab Jalan PLTA Cikalong pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Kebanyakan rumah sakit memberikan fasilitas tempat parkir Gratis untuk 1 mobil bagi pasien yang Rawat Inap di Ruangan VVIP.

Akan tetapi berbeda dengan salah satu Rumah sakit di Kabupaten Kuningan yang mengharuskan kendaraan pasien VIP membayar parkir setiap hari nya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk kendaraan motor dan Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk kendaraan mobil.

Hal ini sangat disayangkan oleh salah satu keluarga pasien di ruang VVIP karena tidak mendapatkan fasilitas parkir gratis seperti rumah sakit pada umumnya, sehingga menuai kekecewaan terhadap keluarga pasien ruang VVIP.

Seharusnya hal tersebut di evaluasi oleh Pihak Rumah Sakit dan ada tindakan tegas dari Pemerintah Daerah setempat yang memantok harga Parkir tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2024. ***

Artikel Keluarga Pasien VVIP Rumah Sakit yang Bawa Kendaraan Seharusnya tidak Bayar Parkir pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Sebanyak 668 Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, para pejabat perangkat daerah, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengucapkan selamat kepada para ASN yang baru saja dilantik. Menurutnya, momen ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh harapan.

“Saya harap momen dan perjalanan ini membawa manfaat, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat Kota Cirebon,” ujar Wali Kota.

Jumlah 668 ASN tersebut terdiri dari 113 PPPK tenaga guru, 14 tenaga kesehatan, 442 tenaga teknis, dan 119 CPNS formasi tahun 2024. “Jumlah ini bukan hanya angka, tetapi potret harapan dan semangat perubahan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik,” tambah Wali Kota.

Wali Kota menegaskan bahwa sumpah dan janji yang diucapkan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral. Ia juga mengajak para ASN untuk menjadi pelayan publik yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu berinovasi demi kemajuan bersama.

“Visi Kota Cirebon adalah Setara Berkelanjutan, dan itu hanya bisa terwujud dengan kontribusi aktif dari ASN yang bekerja sepenuh hati,” ungkap Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada BKN dan seluruh perangkat daerah atas kelancaran proses seleksi yang berlangsung objektif dan berintegritas.

Sementara itu, Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjaga tanggung jawab sebagai ASN. “Sumpah yang diucapkan hari ini adalah awal pengabdian. Mari kita syukuri dengan meningkatkan disiplin dan integritas,” kata Haryomo.

Ia juga menyoroti pentingnya manajemen talenta dalam sistem kepegawaian modern dan mendorong percepatan sistem merit. Menurut Haryomo, dari data yang ada, tingkat keterisian CPNS di Kota Cirebon sudah mencapai 96 persen, sementara PPPK 70 persen.

“Masih ada 243 formasi yang perlu diisi dan seleksi tahap kedua akan dimulai 22 April mendatang,” jelasnya.

Dengan pengangkatan ini juga disampaikan piagam penghargaan dari BKN untuk Kota Cirebon sebagai instansi di wilayah Kerja Kantor Regional III BKN yang melakukan percepatan pengangkatan CASN formasi tahun 2024.

( Susi )

Artikel Pelantikan PPPK dan Serahkan SK CPNS Formasi 2024, Wali Kota Tekankan Kualitas Pelayanan Publik pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Selasa.15/4/2025.Disekre Barak.Bung Nana Rusdiana.S.IP menuturkan.Rencana pembelanjaan Mobil Dinas DPRD menurut saya harus di pertimbangkan dengan matang,dengan hati-hati dan transparan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien serta sesuai aturan yang berlaku.

Dalam situasi darurat APBD Kuningan hari ini,sejatinya prioritas anggaran harus difokuskan pada kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dan penting sehingga pembelanjaan Mobil Dinas DPRD tidak mengabaikan kebutuhan yang lebih mendesak.”tuturnya”

Masih kata Nana Rusdiana.S.IP menambahkan.Adanya keterbatasan anggaran Kuningan yang menimbulkan darurat APBD dapat menjadi tantangan dalam membiayai kegiatan yang tidak esensial.

Selanjutnya menurut Nana apabila pembelanjaan Mobil Dinas DPRD dalam situasi darurat APBD dipaksakan akan dapat menimbulkan pertanyaan Etika dan Moral bagi pejabat yang terlibat serta dapat merusak reputasi pejabat dan lembaga DPRD.”ujarnya”

Selaku pejabat sejatinya harus memiliki integritas yang tinggi dalam mengambil keputusan,dan rencana pembelian mobil Dinas DPRD jangan sampai juga menimbulkan konflik kepentingan antara pejabat dan masyarakat.”pungkasnya. Uus(boy).

Artikel “Kontroversi” Pembelanjaan Mobil Dinas DPRD Dalam Situasi Darurat APBD pertama kali tampil pada kontroversinews.com.