Kasus ini terungkap setelah dua korban kecelakaan motor di Jalan Raya Mandirancan, Jumat 25 Juli 2025, mengaku dipersulit saat mengurus dokumen untuk klaim asuransi Jasa Raharja. Kedua korban adalah warga Cirebon Girang, Kabupaten Cirebon, dan Pancalang Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Peristiwa kecelakaan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan tidak ada tuntutan hukum di kemudian hari. Namun, saat dokumen administratif dibutuhkan, pihak keluarga korban justru dihadapkan pada dugaan praktik tak terpuji.

Informasi tersebut diungkapkan Suswantoro (alias Otong) dan rekannya H yang diminta membantu keluarga korban, Ilham Solehudin. Mereka mengaku mendapatkan keterangan bahwa oknum AB meminta biaya sebesar Rp5 juta untuk memproses surat kecelakaan.

“Kami hanya ingin memastikan kebenarannya, tapi orangnya tidak ada di tempat. Katanya sedang lepas piket,” ungkap Otong kepada kontroversinews, Jumat 1 Agustus 2025. Otong dan H hanya bertemu staf Urlaka yang meminta maaf karena AB tidak bertugas saat itu, sementara Kanit Urlaka juga sedang tidak berada di kantor. Keduanya disarankan untuk kembali pada keesokan harinya.

Korban mengalami patah tulang, namun biaya pengobatan sudah ditanggung oleh Jasa Raharja. Meski begitu, keluarga korban mengaku tidak sanggup membayar “biaya administrasi” sebesar Rp5 juta hanya untuk mendapatkan surat laporan kecelakaan.

“Kami ini rakyat kecil. Biaya segitu sangat memberatkan,” kata salah satu pihak keluarga korban.

Dugaan pungli ini berpotensi melanggar aturan hukum dan kode etik kepolisian. Surat laporan kecelakaan seharusnya menjadi hak korban dan dapat diproses tanpa biaya yang tidak wajar. Praktik semacam ini, jika terbukti, bukan hanya mencoreng nama institusi, tetapi juga berpotensi mengkriminalisasi masyarakat secara administrasi dengan memanfaatkan kerentanan mereka.

Kontroversinews masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Kapolres Kuningan terkait dugaan pungli ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan. ***

Artikel Surat Kecelakaan Jadi Mahal: Oknum Polisi Kuningan Diduga Minta Rp5 Juta pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Namun, kegiatan ini mendapat sorotan tajam dari Forum Komunikasi Gabungan Ormas & LSM (FKGOL). Salah satu organisasi yang tergabung di FKGOL, yakni Ormas Gamas, melalui Sekjen Gamas, Bang Rahmat Gledek, menyampaikan kritik keras.

Pada Jumat (1/8/2025) di Sekretariat FKGOL, Bang Rahmat mengatakan bahwa pelaksanaan Retreat tersebut terkesan mengabaikan kondisi krisis keuangan Pemda serta status “darurat miskin ekstrem” yang tengah disandang Kabupaten Kuningan.

“Sungguh luar biasa Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. Di tengah krisis keuangan Pemda dan status darurat miskin ekstrem, serta koar-koar soal efisiensi anggaran, masih mampu mengadakan acara Retreat pejabat. Luar biasa. Kita apresiasi, karena ternyata Retreat pejabat dianggap lebih utama dan sangat urgen dibandingkan kepentingan masyarakat Kuningan,” sindirnya.

Bang Rahmat juga mempertanyakan konsistensi Pemda terhadap pakta integritas efisiensi anggaran yang pernah digaungkan.

“Kalau memang ada pakta integritas efisiensi anggaran, mengapa tetap menggelar acara ini? Apakah itu hanya slogan pencitraan semata?” ujarnya.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp200 juta untuk acara Retreat akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) atau kebutuhan masyarakat lainnya, ketimbang dihabiskan untuk kegiatan yang terkesan seperti refreshing bersama yang dibiayai uang rakyat.

“Kalau hanya untuk koordinasi, pembinaan, atau perencanaan pembangunan, kan setiap minggu ada rapat koordinasi. Tidak harus Retreat. Apalagi ini pesertanya pejabat eselon II yang sebagian besar hanya bergeser SKPD, bukan promosi baru dari eselon III,” tambahnya.

Ia pun menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai apakah hasil dari Retreat ini akan benar-benar membawa Kuningan “melesat” atau justru “melese(t)”. ***

Artikel Retreat Mewah Pejabat Kuningan di Tengah Krisis Keuangan Disorot Tajam pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Hal ini cukup ironis dan terjadi di pemerintahan Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Pemerintah membuat spanduk dan template yang di pasang di beberapa titik bertuliskan “Dilarang Buang Sampah disini” sedangkan selama ini Pemerintah desa tak pernah menganggarkan untuk membuat TPA.

M (41) warga Desa Kasugengan Lor mengeluhkan terkait hal ini. Menurutnya tidak disediakannya tempat pembuangan sampah menjadi penyebab utama warga masyarakat membuang sampah sembarangan dimanapun.

“Saya miris melihat keadaan ini. Dibeberapa titik, sampah dibuang sembarangan tanpa berfikir panjang. Disisi lain pemdes hanya membuat larangan agar tidak membuang sampah sembarangan, tanpa memberi solusi kepada masyarakatnya. Ini kan sangat ironis,” ujarnya pada saat ditemui awak media, Jum’at (01/08).

Seyogyanya masih kata M, Pemdes Kasugengan Lor ini sebelum melakukan pelarangan untuk membuang sampah sembarangan, harusnya sudah terlebih dahulu membuat tempat sampah untuk beberapa titik juga dengan TPA sampah Desa Kasugengan Lor.

“Paling tidak ada satu TPA sampah untuk memenuhi kebutuhan tempat sampah dalam satu desa. Ini mah pemdes hanya bisanya melarang. Jangan salahkan masyarakat yang buang sampah sembarangan, karena memang masyarakat kebingungan dimana mereka harus membuang sampahnya, sedangkan Pemdes sendiri tak memberikan fasilitas tersebut, ” jelasnya.

Hal yang sama juga dikeluhkan oleh A (45) warga masyarakat Desa Kasugengan Lor. Dirinya mengeluhkan bau busuk dan menumpuknya sampah setiap mengantarkan anaknya sekolah yang melewati jembatan Cibiuk.

“Jembatan ini sudah lama sekali digunakan oleh masyarakat untuk membuang sampahnya baik di jalan jembatan atau ke sungainya. Saya gak paham apakah Pemdes terkait mengetahui atau tidak terkait hal ini. Karena hingga saat ini baik sampah yang menumpuk dan bau menyengat masih ada di sini dan sepertinya belum ada solusi,” ungkapnya.

Sementara itu Arief Yolando Masyarakat Pemuda Desa Kasugengan Lor mengatakan masalah sampah di desa Kasugengan Lor ini menjadi masalah klasik yang hingga kini belum ada solusinya.

“Pada jaman kepemimpinan Kuwu Sobari, TPA sudah pernah dibuatkan dan dikelola dengan baik oleh Pemdesnya di area titi sara tanah desa yaitu di jl. Simangu. Namun setelah pergantian kepala desa, yaitu Kuwu Ali pengelolaan sampah menjadi berantakan,” ungkapnya.

Bertumpuknya sampah pada masa kepemimpinan Kuwu Ali salah satu penyebabnya adalah buruknya tata kelola sampah pada saat itu yang dilakukan oleh oknum salah satu perangkat desanya.

Hal itu menjadi penyebab penumpukan sampah di area TPA, sehingga mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau busuk di lokasi sekitar dikarenakan pengelolaan TPA sampah yang buruk.

Karena masalah tersebut, menjelang diakhir kepemimpinan Kuwu Ali yang tak mampu kelola sampah waktu itu dan didorong oleh warga setempat akhirnya mengurug bangunan TPA sampah tersebut dan meratakan sampahnya.

Hal itu dilakukan dengan cara sampah beberapa kali di angkut oleh mobil sampah dan beberapa sampah itu ditimbun dan diratakan diarea tersebut dengan menggunakan beberapa alat berat (Beko) yang menyebabkan tak adanya TPA sampah di desa Kasugengan Lor hingga hari ini.

“Di kepemimpinan Desa selama 4 tahun berjalan ini, Kepala Desa memang belum pernah memasukkan bab penanganan sampah kedalam Musrenbang Desa. Entah kenapa, padahal dirinya mengetahui jika ada beberapa masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat di wilayah desanya,” ucapnya.

Arief berharap sebagai masyarakat Pemuda Desa Kasugengan Lor, agar Kepala Desa bisa mengalokasikan anggaran untuk penanganan sampah di desanya. Sehingga bisa menjadi solusi untuk masyarakat agar tidak lagi membuang sampah secara sembarang sehingga Desa Kasugengan Lor bebas dari sampah. (Arsy Al Banzary)

Artikel Pemdes Kasugengan Lor Larang Masyarakat Buang Sampah Sembarangan, Namun Tak Sediakan Tempat Sampah pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Dalam pernyataannya kepada kontroversinews pada Kamis (31/7/2025) di sebuah kedai kopi, Abdul Haris menilai acara tersebut tidak tepat dilakukan di tengah kondisi krisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuningan.

“Menurut kacamata saya selaku pengamat kebijakan publik, politik, dan hukum, Retret Pejabat kali ini kurang tepat dan bisa dikategorikan sebagai pemborosan anggaran. Kuningan sedang krisis APBD, seharusnya ada rasa empati. Selama ini Bupati sering bersuara lantang soal ‘efisiensi anggaran’, tapi kok justru ada retret pejabat eselon 2 yang baru saja dilantik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Haris mengungkapkan bahwa menurut informasi yang ia terima, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan retret tersebut berkisar Rp200 juta. Ia mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut.

“Kalau alasannya untuk konsolidasi, kepemimpinan, pembekalan, atau pembinaan, kan sudah sering dilakukan rapat koordinasi setiap minggu. Mengapa harus ada retret dengan biaya sebesar itu?” tegasnya.

Ia juga mengingatkan Bupati Kuningan agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik.

“Jangan sampai masyarakat menilai retret ini hanya sekadar ajang refreshing bersama yang menggunakan anggaran rakyat. Kalau dana Rp200 juta itu dipakai untuk kepentingan masyarakat, seperti program rumah tidak layak huni (rutilahu) dan lainnya, tentu akan lebih bermanfaat dan bisa meningkatkan simpati masyarakat,” ungkapnya.

Abdul Haris pun menutup pernyataannya dengan meminta pemerintah daerah lebih sensitif terhadap kondisi keuangan daerah dan persepsi publik.

“Tolong jangan sampai acara retret ini memunculkan anggapan negatif dari masyarakat Kuningan. Gunakan anggaran sebaik mungkin demi kemaslahatan rakyat,” pungkasnya. ***

Artikel Retret Pejabat Pemda Kuningan Dinilai Pemborosan Anggaran di Tengah Krisis APBD pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Dalam aksi tersebut, mereka membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan terkait dunia pendidikan di Kota Cirebon.

Aksi ini mendapat perhatian warga dan para pegawai dinas. Para orang tua siswa menyampaikan orasi secara bergantian, menuntut transparansi, keadilan, dan perbaikan sistem pendidikan di kota Cirebon.

Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan para orang tua terhadap berbagai persoalan yang dinilai tak kunjung dibenahi oleh Dinas Pendidikan. “Kami sudah bersabar, tapi masalah yang sama terus berulang. Maka kami menyampaikan tujuh tuntutan secara terbuka,” ujarnya.

Berikut adalah tujuh tuntutan yang disuarakan oleh para orang tua siswa.

“Pertama, kami minta hentikan segala bentuk pungutan liar dengan dalih apapun.”

“Kedua, harus ada transparansi dalam pengelolaan dana di sekolah-sekolah”

“Ketiga, akuntabilitas terhadap penggunaan dana sekolah harus dijelaskan ke publik. Keempat, uang hasil pungutan liar harus dikembalikan ke orang tua siswa. Kelima, beri sanksi tegas kepada oknum yang terlibat di sekolah manapun,” ujar Tryas,

“Keenam, kami mendesak agar pengawasan terhadap pengelolaan dana di SD dan SMP diperketat.”

“Dan terakhir, ketujuh, beri informasi yang jelas dan transparan kepada orang tua tentang segala bentuk pungutan yang dilakukan pihak sekolah,” ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, para orang tua siswa masih bertahan di lokasi dan menunggu respons dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

(Susmiati)

Artikel Para Orang Tua Siswa Tuntut Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Hentikan Pungli Disekolah pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Melansir dari laman LPSE Kabupaten Cirebon, lelang Festival Talun 2025 tersebut sudah dinyatakan Batal dengan alasan bahwa penyedia tidak menyampaikan penawaran.

Isu tentang adanya dugaan keterlibatan Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Setda Kabupaten Cirebon dalam pencairan dana tersebut pun muncul, namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Kabupaten Cirebon, Uus Sudrajat.

Kepada Kontroversinews, Uus menyampaikan bahwa Barjas tidak terlibat dalam proses pemilihan penyedia untuk gelaran festival tersebut karena merupakan jenis pengadaan langsung.

“Itu kan pengadaan langsung, jadi yang memilih penyedianya pun langsung PPK nya, dan tidak ada campur tangan kami (Barjas) dalam proses pemilihannya,” kata Uus, (30/07/2025).

Komentar tajam muncul dari Wakil Ketua DHN P-KPK PEPANRI Cirebon, Didi Supriyadi, menurutnya pencairan anggaran festival tersebut terkesan diakali dan dipaksakan, Didi juga mempertanyakan apa yang menjadi dasar hukum pencairan dana anggaran tersebut.

“Menurut saya itu jelas dipaksakan, diakali supaya cair, setahu saya dasar pencairan anggaran tersebut adalah dokumen kontrak, kalau sekarang kita lihat status lelang nya saja batal, dari mana dasarnya?,” paparnya.

Lebih lanjut, Didi pun menduga kuat adanya kemufakatan jahat antara oknum-oknum yang terlibat, sehingga anggaran tersebut akhirnya bisa dicairkan, Didi pun akan melakukan investigasi mendalam guna mencari data-data terkait gelaran Festival Talun 2025 yang kontroversial tersebut.

“Saya menduga ada kemufakatan jahat dari oknum-oknum yang terlibat dalam proses ini, pokoknya kami akan segera melakukan investigasi mendalam terkait hal ini.” tutup Didi.

Sementara itu, Pejabat Pengadaan dari Pokja UKPBJ Kabupaten Cirebon terkait yang diketahui bernama Yono, hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi lantaran tidak berada di kantor saat disambangi awak media, Yono pun tidak merespon saat dihubungi melalui pesan WhatsApp. (Arsy Al Banzary)

Artikel Anggaran Festival Talun 2025 Dikabarkan Cair, Pemerhati : Diduga Ada Kemufakatan Jahat pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Bertempat di Terminal Tipe A Kertawangunan, Kecamatan Sindang Agung, sekretariat Pengcab Tarung Derajat setiap hari semakin ramai dipadati para atlet yang berlatih. Di bawah komando Ketua Umum Bang Agus, semangat latihan terus menyala.

Selasa (29/7/2025), Tarung Derajat Kuningan resmi membuka Satuan Latihan Usia Kolot atau disingkat Satlat ULOT. Program ini dirancang khusus bagi mereka yang sudah tidak muda lagi, namun tetap bersemangat menjaga kebugaran dan belajar bela diri.

“Satlat ULOT ini bagian dari syiar Tarung Derajat. Selain menghidupkan suasana Terminal Kertawangunan agar tak sepi, kita ingin membuktikan bahwa bela diri ini bisa dinikmati oleh semua usia,” ujar Bang Agus.

Menurutnya, Tarung Derajat bukan sekadar olahraga fisik, tapi juga media untuk menjaga kesehatan dan melatih ketangkasan. Gerakan jurusnya mengasah kekuatan tubuh sekaligus mempererat kebersamaan.

“Semoga dari Satlat ULOT ini, muncul inspirasi baru dan bahkan bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi di level nasional hingga internasional,” pungkasnya. ***

Artikel Satlat ULOT: Ketika Tarung Derajat Menyapa Usia Kolot pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan rutin yang diinstruksikan oleh Kapolres Tegal, AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H., kepada seluruh jajaran untuk menjalin kedekatan dengan pelajar serta mencegah perilaku menyimpang sejak dini.

Ipda Untung Heru Santoso, S.IP., Paursubbagdalops Bag Ops Polres Tegal, bertindak sebagai pembina upacara dan menyampaikan pesan dari Kapolres. Dalam amanatnya, ia menekankan pentingnya menjauhi kenakalan remaja, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, serta aksi balap liar yang kerap merugikan masa depan para pelajar.

“Patuhi tata tertib berlalu lintas dan tanamkan semangat belajar. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, namun jangan lupakan adab dan akhlak. Hormati orang tua, guru, dan banggakan nama baik sekolah,” ujar Ipda Untung membacakan pesan Kapolres.

Tidak berhenti di upacara saja, kegiatan berlanjut dengan penyuluhan kepada lebih dari 500 siswa dan siswi yang memenuhi aula sekolah. Dalam sesi tersebut, para pelajar dibekali wawasan hukum, bahaya narkoba, dan pentingnya menjadi generasi yang cerdas serta berkarakter.

Dengan kegiatan ini, Polres Tegal berharap para pelajar menjadi agen perubahan yang mampu menjaga nama baik diri, keluarga, dan bangsa, serta tidak mudah terjerumus dalam pergaulan yang merusak.

(Veny)

Artikel Cegah Penyimpangan Remaja, Polres Tegal Gelar Pembinaan di SMK Diponegoro Lebaksiu pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Kapolres Brebes AKBP Achmad Oka Mahendra melalui Wakapolres Kompol Purbo Adjar Waskito dalam konferensi pers Senin (28/7/2025) menjelaskan bahwa 3 (tiga) pelaku yang diamankan Polres Brebes masing – masing berinisial DP (35), A (31) dan MR (32). Satu diantaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama.

Disebutkan, pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu (09/7/2025) disebuah Tower yang berlokasi di Desa Telangu Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

“Para pelaku ini berhasil ditangkap oleh jajaran Satreskrim Polres Brebes usai melakukan pencurian di tower TBG ID-JT-SLW 3108452532 Lte Sudirman Slawi yang berlokasi di Desa Terlangu Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes,” ujar Kompol Purbo Adjar Waskito yang dikdampingi Kasat Reskrim AKP Resandro Handriajati dan Kasubsi PIDM Humas Iptu Indra Prasetyo dalam konferensi pers.

Wakapolres Brebes menyebutkan, modus para pelaku dengan cara merusak kabel dengan menggunakan gunting baja dan memotong plat pengamanan batere tower dengan mesin pemotong setelah itu dibawa kabur menggunakan sebuah KBM Daihatsu Xenia warna hitam yang digunakan sebagai sarana oleh para pelaku untuk dijual kembali.

“Hasil kejahatan yang dilakukan para pelaku, kemudian dijual kepada seseorang yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut,” terang Kompol Purbo.

Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia, 1 Gunting Baja, 1 set mesin pemotong, 1 obeng dan 1 buah tas punggung warna biru.

Wakapolres Brebes menambahkan, kasus ini terungkap setelah pihak perusahaan telekomunikasi melaporkan adanya kehilangan komponen vital di beberapa titik tower mereka. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Brebes dengan melakukan penyelidikan intensif, hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap para pelaku.

“TKP kejahatan lainya yang dilakukan para pelaku diantaranya berada diwilayah Kecamatan Bantarkawung, Ketangungan dan wilayah Kabupaten Tegal,” lanjutnya.

Dari pengakuan para tersangka, Wakapolres Brebes menyebutkan hasil kejahatanya berupa baterai lithium kemudian dijual kepada pelaku lainya yang saat ini tengah dalam pengembangan dengan harga satuan perbaterai dijual dengan harga 2,5 juta.

“Dimalam kejadian yang dilakukan, para pelaku berhasil mengambil 3 buah bateri yang kemudian dijual kepada seorang palaku lainya yang saat ini tengah dalam pengembangan,” tuturnya.

“Atas perbuatanya, Ketiga tersangka kini dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara,” pungkasnya. (Hms).

Dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, Polres Brebes terus berkomitmen untuk menciptakan situasi Brebes aman dan nyaman bebas dari tindak kejahatan dan penyakit masyarakat serta gangguan Kamtibmas lainya.

(Veny)

Artikel Polres Brebes Tangkap Komplotan Pencuri Tower Telekomunikasi pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Obat-obatan seperti tramadol, trihexyphenidyl (trehex), DMP, dan jenis lainnya yang termasuk dalam golongan obat daftar G—yang seharusnya hanya bisa diperoleh dengan resep dokter—dijual secara bebas oleh oknum yang dikenal dengan sebutan “Ayah”. Diduga kuat, oknum tersebut menjalankan aktivitasnya tanpa izin resmi dan seolah kebal hukum.

Ironisnya, keberadaan sejumlah pondok pesantren di sekitar lokasi tersebut tidak menghalangi peredaran obat ilegal ini. Warga menduga adanya keterlibatan atau pembiaran dari oknum aparat yang justru seharusnya bertugas menindak tegas pelanggaran tersebut.

Saat tim media melakukan penelusuran dan wawancara kepada sejumlah warga pada Senin, 28 Juli 2025, sebagian besar enggan memberikan komentar secara terbuka. Namun mereka menyatakan harapan agar pihak kepolisian dan instansi terkait segera bertindak. Warga khawatir, jika dibiarkan, peredaran obat ini akan menimbulkan dampak buruk jangka panjang bagi kesehatan dan moral para pemuda di wilayah tersebut.

Lokasi peredaran yang disebut-sebut berada di  Desa Cilimus, kini disebut semakin marak dan nyaris tak tersentuh hukum. Muncul pertanyaan besar di masyarakat: apakah pihak berwenang benar-benar tidak mengetahui praktik ini, atau justru sengaja membiarkannya?

Fakta di lapangan memperlihatkan betapa masif dan terbukanya peredaran obat keras terbatas di wilayah tersebut. Jika terus dibiarkan, bukan hanya kesehatan fisik yang akan hancur, namun juga akhlak dan nilai-nilai keagamaan generasi muda bisa rusak.

Masyarakat berharap, aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki, menindak, dan menutup peredaran obat-obatan terlarang di wilayah ini secara tuntas, demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. ***

Artikel Obat Daftar G Dijual Bebas di Cilimus: Warga Resah, Hukum Tak Bertaji? pertama kali tampil pada kontroversinews.com.