Ia juga mengapresiasi dan rasa bangga kepada seluruh kader PKK Kebonbaru yang telah berinisiatif dan bekerja keras melaksanakan kegiatan ini bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon.

“Kegiatan ini bukan sekadar program formal, tetapi wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, ketahanan pangan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi warga,” ujarnya.

Budidaya ikan lele merupakan contoh nyata bagaimana program pemberdayaan dapat berjalan dari bawah, dari masyarakat untuk masyarakat. Lahan sempit, halaman rumah, atau pekarangan kini menjadi sumber kehidupan, sekaligus sarana edukasi tentang ketekunan, kesabaran, dan kerja sama.

“Menanam, memelihara, hingga memanen ikan lele tidak instan, proses ini mengajarkan nilai-nilai yang sama seperti membangun masyarakat yang tangguh, di mana setiap langkah harus direncanakan dengan baik dan dijalankan dengan hati,” lanjutnya.

Menurutnya, panen budidaya ikan lele di Kebonbaru hari ini menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan stunting melalui protein bisa diwujudkan dari langkah-langkah sederhana di tingkat lokal.

“Dengan kreativitas, semangat gotong royong, dan ketekunan para ibu kader PKK, kita melihat bagaimana halaman rumah bisa diubah menjadi lahan produktif. Kegiatan ini juga menjadi pelajaran bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, kesungguhan hati, dan kerja sama antarwarga,” tambah Wakil Wali Kota.

Pemkot Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus mendukung inisiatif seperti ini melalui pembinaan teknis, bantuan sarana, dan pendampingan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendorong kelurahan lain di Kota Cirebon untuk mengadopsi kegiatan serupa, sehingga tercipta ketahanan pangan yang merata sekaligus upaya pencegahan stunting yang efektif.

“Jangan berhenti berinovasi. Teruslah belajar, teruslah berbagi pengetahuan dengan warga lain. Lahan-lahan produktif ini bisa menjadi pusat pemberdayaan yang nyata. Semoga panen hari ini membawa manfaat, menambah semangat, dan menjadi simbol keberhasilan bersama,” tutup Wakil Wali Kota.

Di tempat yang sama, Lurah Kebonbaru, Sufi Pelangi Jiwa, menambahkan bahwa skala budidaya saat ini memang masih kecil, namun dampaknya signifikan.

“Panen ikan lele bisa mencapai 40 kilogram. Sekitar 30 persen dari hasil panen akan disalurkan untuk anak-anak melalui posyandu, sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Sisanya dijual ke masyarakat dan kader PKK. Pakan yang digunakan pun premium, sehingga kualitas ikan tetap terjaga dan aman dikonsumsi,” jelas Sufi.

Sufi menyampaikan, kegiatan budidaya ikan lele tidak hanya menghadirkan manfaat gizi melalui protein yang berperan penting dalam pertumbuhan anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga.

“Warga dan kader PKK yang terlibat dapat memanfaatkan hasil panen untuk menambah penghasilan keluarga sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” pungkasnya.

(Susmiati)

Artikel Budidaya Ikan Lele, Ubah Lahan Rumah Menjadi Sumber Protein untuk Pencegahan Stunting pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Kepala Disdik Jabar Purwanto, menjelaskan kebijakan tersebut telah berlaku sejak Mei 2025 melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya, tertanggal 6 Mei 2025.

“Larangan berkendaraan pribadi ke sekolah sudah tercantum secara jelas pada poin enam surat edaran tersebut,” ujar Purwanto di Bandung, Jumat (31/10/2025).

Purwanto menambahkan, Disdik Jabar juga berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga untuk mendukung ketersediaan infrastruktur penunjang, seperti trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki.

“Kita tinggal di survei titiknya di mana saja, yang terpenting kan jaraknya dekat dari sekolah,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Disdik Jabar Deden Saepul Hidayat, menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui Surat Dinas Pendidikan Nomor 4389/PK.01.01/DISDIK tanggal 11 Juni 2025 tentang Tindak Lanjut Edaran Gubernur Jawa Barat.

“Pada prinsipnya, Dinas Pendidikan siap melaksanakan kebijakan larangan peserta didik membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Sosialisasi juga sudah dilakukan kepada cabang dinas dan satuan pendidikan,” jelas Deden.

Menurut Deden, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dilakukan secara berkala dengan melibatkan pengawas sekolah dan orang tua peserta didik. Disdik Jabar juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan tersebut.

“Kami telah berkoordinasi dengan Pangdam III/Siliwangi dan Kapolda Jabar melalui Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 3771/RT.03.04/DISDIK dan Nomor 3772/RT.03.04/DISDIK tertanggal 23 Mei 2025 terkait permohonan pendampingan,” paparnya.

Lebih lanjut, Deden menuturkan sekolah-sekolah di Jawa Barat secara umum menyambut positif kebijakan ini karena dinilai mampu meningkatkan keselamatan serta disiplin berlalu lintas di kalangan pelajar.

Namun, ada beberapa masukan dari sekolah di daerah terkait kebutuhan penyesuaian dengan akses transportasi terbatas.

“Semua masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam merumuskan langkah implementasi yang proporsional dan tidak memberatkan siswa,” pungkasnya.

(Susmiati)

Artikel Disdik Jabar Siap Laksanakan Larangan Siswa Bawa Kendaraan ke Sekolah pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

” Alhamdulillah jumat berkah kali ini makan bersama dengan jurnalis dari berbagai media sambil diskusi menggali informasi yang berkembang saat ini baik pembangunan, pendidikan, kesehatan maupun politik.” Kata Toto M Sa’id ketua SMSI Kabupaten Cirebon. Jumat (31/10/2025).

Menurutnya dari berbagi media memberikan masukan dan support dari kegiatan yang dilakukan SMSI selain jumat berkah untuk kemajuan organisasi yang semakin solid dan mengakar dengan media lokal.

“Saya berharap SMSI Kabupaten Cirebon akan rutin berjalan dengan jumat berkah kegiatan lainnya kita songsong,” Ungkapnya.

Ditambahkan Toto M Sa’id yang akrab dipanggil Jamil, makan bersama jurnalis hari ini sebagai bentuk kepedulian kepada sesama saat lelah menjalankan tugas liputan baik dikota maupun kabupaten Cirebon dari media masing-masing.

” Saya mohon maaf bila makan siang di jumat berkah apa adanya dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan dan para donatur yang mendukung kegiatan ini,” Tuturnya.

Sementara itu, Suripto di dampingi Mahmud, Romdon, Aldo, Budi, Boby dan lainnya mengungkapkan, Jumat Berkah yang dilaksanakan SMSI Kabupaten Cirebon dengan makan bersama merasa bahagia dan mensupport apa yang dilakukan oleh SMSI untuk terus berkarya memajukan organisasi dan merangkul media lokal lainnya.

“Dengan keikhlasan hati, semoga apa yang lakukan SMSI Kabupaten Cirebon mendapat keridhoan dari Allah SWT baik jurnalis, pemilik media serta para donatur selalu sehat dan sukses juga mendapat pahala besar,” pungkasnya.

(Susmiati)

Artikel Jumat Berkah, SMSI Kabupaten Cirebon Gelar Makan Bersama Puluhan Wartawan Dari Berbagai Media pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Saya senang dan bahagia sekali, terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi,” ujarnya sambil tersenyum lebar.

Senyum serupa juga terlihat di wajah Radima, yang menempati rumahnya lebih dari 30 tahun. “Atap rumah bocor selama bertahun-tahun. Hari ini saya bahagia sekali melihat rumah kami direnovasi. Terima kasih Yayasan Buddha Tzu Chi,” kata Radima, matanya berkaca-kaca.

Momen penuh makna ini menandai Kick Off Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih, inisiatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Cirebon dan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Kamis (30/10/2025).

Melalui Program Bebenah Kampung, sebanyak 20 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Kesenden telah direnovasi dengan cepat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, memberikan dampak langsung kepada warga yang selama ini menunggu perbaikan rumah mereka.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kolaborasi lintas elemen dalam pembangunan rumah rakyat.

“Hari ini, kita melihat secara langsung bagaimana gotong royong bisa diwujudkan, bukan hanya melalui anggaran pemerintah, tetapi juga melalui kerja sama dengan lembaga swasta dan filantropi. Semangat ini membuat renovasi rumah rakyat menjadi lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih bermakna,” ujarnya.

Menteri Maruarar melanjutkan, saat ini sekitar 9,9 juta warga Indonesia belum memiliki rumah, dan 2,9 juta rumah yang ada tidak layak huni. Angka ini tentu menjadi tantangan besar, namun juga mengingatkan bahwa pembangunan rumah rakyat bukan sekadar angka di laporan, tetapi tentang kehidupan nyata jutaan keluarga.

“Setiap rumah yang direnovasi, setiap genteng yang diperbaiki, dan setiap jendela yang diganti, adalah simbol perhatian kita terhadap sesama, simbol bahwa Indonesia bersatu, saling memperhatikan, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.

Ia juga menekankan nilai inspiratif dari kolaborasi ini. Menurutnya, program Renovasi Rumah Merah Putih yang kita kick off hari ini bukan hanya tentang membangun atau merenovasi rumah, tetapi tentang membangun harapan, membangun rasa aman, dan membangun kebahagiaan keluarga.

“Semoga ini menjadi teladan bagi lembaga swasta dan komunitas lain untuk ikut berkontribusi, karena sesungguhnya pembangunan yang berkeadilan membutuhkan partisipasi semua pihak. Gotong royong adalah kekuatan bangsa kita, dan setiap rumah yang direnovasi adalah bukti nyata bahwa gotong royong itu hidup di tengah masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyampaikan rasa syukurnya atas kolaborasi ini. Ia menilai. Program Renovasi Rumah Merah Putih melalui Program Bebenah Kampung ini adalah contoh nyata sinergi yang luar biasa.

“Hari ini kita berkumpul bukan di ruang formal, melainkan di jantung permukiman, di tengah-tengah warga. Ini adalah bukti bahwa semangat gotong royong untuk menyelesaikan masalah rakyat adalah roh dari pembangunan nasional,” ujarnya.

Wali Kota mengungkapkan bahwa Pemkot Cirebon sangat menghargai inisiatif Kementerian PKP yang tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga membuka keran kolaborasi dengan pihak swasta. Bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi ini melengkapi dan mempercepat upaya Pemkot Cirebon dalam menuntaskan rumah tidak layak huni, sehingga semakin banyak keluarga dapat merasakan hidup di bawah atap yang kokoh dan nyaman.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya partisipasi aktif warga. Ia berpesan kepada para penerima manfaat, agar merawat rumah yang direnovasi ataupun yang baru dibangun dengan baik.

“Tetap rapi dan dijaga selalu kebersihannya. Semoga rumah ini bukan sekadar bangunan, tetapi menjadi tempat tumbuhnya kebahagiaan dan keamanan bagi keluarga,” harapnya.

(Susmiati)

Artikel Kick Off Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih, Wujudkan Hunian Layak dan Nyaman pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Salah satunya Ketua Barak.Bung Nana Rusdiana.S.IP.Jumat.31/10/2025.Disekre FK-GOL menuturkan.Waduh Selama 8 kali berturut -turut Kuningan dapet WTP sekarang WDP dan berimbas dengan banyaknya Temuan hasil audit BPK RI di beberapa SKPD,ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan di Pemda Kuningan kacau.

Namun kami (FKGOL) menyayangkan dengan adanya aturan BPK RI yang meresum hasil temuanya hanya sebatas memperbaiki kekurangan administrasi dan paling cakep berujung Tuntutan Ganti Rugi(TGR).

Kalau aturan seperti ini jelas memberi ruang celah untuk adanya dugaan tindak pidana Korupsi yang tersetuktur dan terkondisikan,karna jelas BPK RI tidak mungkin mengaudit keseluruhan keuangan yang telah di realisasikan di tiap SKPD, paling juga uji petik.”ungkapnya”

Ini terbukti jelas ,uji petik aja banyak Temuan,apalagi kalau semua di periksa,bisa banjir bandang Temuan kali.”celotehnya”

Yang mengherankan juga pungsi DPRD Selaku mitra Eksekutif,yang terkesan diam tidak ada reaksi,padahal selain ikut menganggarkan juga ada pungsi pengawasan,terus kemana pungsi penqawasanya.?????

DPRD juga bisa merekomendasi untuk di tindak lanjuti ke Aparat Penegak Hukum(APH),ingat “…???DPRD itu di pilih bukan buat ngekor dan menjadi pelayan eksekutip,tapi memperjuangkan hak masyarakat dan mitra pemerintah didalam menjalankan roda pemerintahan yang bertujuan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kuningan.

Tindak lanjut dari hasil audit BPK RI harus menjadi cambuk ,bahwa lemahnya pengawas DPRD menjadikan Eksekutip(Pemda) mengelola keuangan tidak tertib yang berakibat merugikan masyarakat Kuningan.

Disinilah perlunya transparansi dan akuntabel pengelolaan anggaran Pemda biar masyarakat juga ikut mengawasi.

Hasil kajian,analisa,dan rumusan kami(FKGOL) terkait anggaran Transper Ke Daerah(TKD) dengan adanya Otonomi Daerah,menurut kami menjadikan celah untuk adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Karna anggaran dari pusat dan realisasi pelaporan nya hanya cukup dengan kertas dan masuk di aplikasi,tidak mungkin laporan realisasinya seperti dari bidang dinas ke BPKAD manual.

Yang terpenting hasil audit BPK RI ini , sejauh mana bisa segera di tindak lanjuti oleh Pemda Kuningan,jangan sampai berimbas dengan pemeriksaan kedepannya,
Karna dengan adanya hasil audit BPK RI tahun 2024 Temuan dan menyandang predikat WDP ,kami (FKGOL) menduga Kuningan dalam Pantauan Pemerintah Pusat.

“Hati-hati jangan sampai jadi target Merah Putih (KPK) nanti banyak yang di gelandang ke gedung merah putih.”pungkasnya. **

Artikel FK-GOL : Hasil Audit BPK RI Kuningan Tahun 2024 Banjir Temuan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Oktober 2025 Desa Bojongmalaka dengan Bangga melaksanakan serah terima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang membutuhkan sebanyak 83 Orang menerima Bantuan sebesar Rp.300.000 perbulan,perorang sebesar Rp.900.000 untuk periode Agustus hingga Oktober 2025.penyerahan di lakukan di Kantor Desa dengan proses yang tertib dan efisien.

Kepala Desa Bojongmalaka Dedi Dermawan S.I.P. menyampaikan ” kami berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat kam,terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.BLT ini di harapkan dapat memberikan bantuan nyata bagi keluarga keluarga yang membutuhkan.”tuturnya.

Endang salah satu warga desa Bojong Malaka menuturkan sangat bersyukur atas bantuan ini.yang akan membantu meringankan beban ekonomi.dan Berterima kasih kepada pemerintah Desa,terutama kepada Kepala Desa,dan berjanji untuk menggunakan Dana tersebut dengan bijak untuk kebutuhan pokok keluarga.tuturnya.

Penyerahan Dana Desa Bojongmalaka kali ini merupakan bagian dari upaya terus menerus pemerintah Desa dalam memberikan dukungan kepada warganya di tengah tantangan ekonomi yang di hadapi,semoga bantuan ini dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Desa Bojongmalaka.

Hedi.

Artikel Pembagian BLT Dana Desa Kepada 83 Orang Penerima pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Berdasarkan informasi dari masyarakat, kami menduga kuat adanya aktivitas yang melanggar hukum di lokasi yang seharusnya menjadi tempat penginapan biasa,” ujar salah satu sumber dari aparat setempat, Jumat 30 Oktober 2025, kemarin.

Padahal, kegiatan usaha penginapan seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Permenparekraf Nomor 6 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025, serta Permenkes Nomor 8 Tahun 2014 mengenai standar kebersihan dan operasional usaha pariwisata.

Tim Kontroversinews.com mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak pengelola atau owner penginapan berinisial “C”. Ia menyatakan bahwa usaha tersebut telah memiliki izin lengkap dan sudah beroperasi selama tiga tahun.

Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, neon box identitas usaha belum terpasang, dan diduga kegiatan usaha tersebut belum sepenuhnya mengantongi izin yang lengkap.

Adapun modus operandi yang digunakan diduga melalui aplikasi perpesanan dan media sosial seperti MiChat dan WhatsApp untuk menawarkan layanan seksual. Transaksi dilakukan di kamar-kamar guest house yang telah disewa oleh pelanggan. Pihak pengelola diduga mengetahui bahkan terlibat dalam aktivitas ilegal ini dengan menyediakan tempat dan fasilitas bagi kegiatan tersebut.

Menurut keterangan RT dan RW setempat, aktivitas di penginapan itu telah meresahkan masyarakat sekitar. Mereka berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas.
“Kalau memang izin usahanya tidak sesuai ketentuan, kami berharap usaha tersebut segera dihentikan sementara atau dipindahkan dari lokasi ini,” ujar salah satu tokoh warga.

Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung dikabarkan akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan kegiatan ilegal ini dihentikan. (LS)

Artikel Guest House di Bojongsoang Diduga Jadi Tempat Prostitusi Online Terselubung pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Terima kasih atas dedikasi dan kesetiaan saudara sekalian. Semoga status baru ini menjadi awal kehidupan kerja yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih bermakna bagi masyarakat. Ini bukan titik akhir, tugas kita adalah terus melayani masyarakat dengan integritas, hati, dan profesionalisme,” ujar Wali Kota dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa setiap pegawai, sekecil apa pun tugasnya, memiliki peran penting dalam mencerminkan wajah birokrasi Kota Cirebon yang ramah, bersih, dan dapat dipercaya.

Berdasarkan laporan Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati sebanyak 1.576 pegawai menerima petikan SK PPPK Paruh Waktu. Wali Kota menekankan bahwa kebijakan ini bagian dari reformasi birokrasi nasional yang menuntut tata kelola SDM pemerintahan lebih terbuka, adaptif, dan profesional.

“Saya berharap saudara sekalian melihat perubahan status ini sebagai titik awal pengabdian yang lebih pasti, dengan tanggung jawab besar untuk terus memperbaiki pelayanan publik dan bekerja dengan bangga,” imbuhnya.

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen mendampingi pegawai selama masa transisi ini. BKPSDM bersama perangkat daerah terkait akan memastikan hak, pembinaan, dan penilaian kinerja berjalan sesuai ketentuan.

Wali Kota juga menitipkan pesan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar birokrasi bukan sekadar tertib administrasi, tetapi hidup dengan nilai-nilai pelayanan publik yang adil dan bermakna. Wali Kota juga menyoroti pentingnya semangat pembelajaran berkelanjutan.

“Status baru ini memberi kepastian, tapi yang lebih penting adalah bagaimana saudara terus mengembangkan kemampuan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menebarkan manfaat bagi masyarakat. Setiap interaksi dengan warga adalah kesempatan untuk menunjukkan profesionalisme dan dedikasi kita,” jelasnya.

Wali Kota menambahkan, pengakuan hukum terhadap pengabdian para pegawai ini merupakan bukti bahwa Pemerintah Kota Cirebon serius memberikan penghargaan bagi mereka yang bekerja. Ia mendorong seluruh pegawai untuk memaknai setiap tugas sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat.

“Kalau setiap individu bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh hati, maka pelayanan publik akan semakin ramah, responsif, dan bermartabat,” ucapnya.

Wali Kota mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik. “Kepada seluruh kepala perangkat daerah, mari pastikan birokrasi kita tidak hanya terlihat tertib di atas kertas, tetapi benar-benar hidup, berorientasi pada pelayanan, dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon,” harapnya.

(Susmiati)

Artikel Wali Kota Serahkan Petikan SK PPPK Paruh Waktu 2025, Tegaskan Semangat Pengabdian dan Pelayanan Publik pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Oktober 2025 Desa Bojongmalaka dengan Bangga melaksanakan serah terima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang membutuhkan sebanyak 83 Orang menerima Bantuan sebesar Rp.300.000 perbulan,perorang sebesar Rp.900.000 untuk periode Agustus hingga Oktober 2025.penyerahan di lakukan di Kantor Desa dengan proses yang tertib dan efisien.

Kepala Desa Bojongmalaka Dedi Dermawan S.I.P. menyampaikan ” kami berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat kam,terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.BLT ini di harapkan dapat memberikan bantuan nyata bagi keluarga keluarga yang membutuhkan.”tuturnya.

Endang salah satu warga desa Bojong Malaka menuturkan sangat bersyukur atas bantuan ini.yang akan membantu meringankan beban ekonomi.dan Berterima kasih kepada pemerintah Desa,terutama kepada Kepala Desa,dan berjanji untuk menggunakan Dana tersebut dengan bijak untuk kebutuhan pokok keluarga.tuturnya.

Penyerahan Dana Desa Bojongmalaka kali ini merupakan bagian dari upaya terus menerus pemerintah Desa dalam memberikan dukungan kepada warganya di tengah tantangan ekonomi yang di hadapi,semoga bantuan ini dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Desa Bojongmalaka.

Hedi.

Artikel Pembagian BLT Dana Desa Kepada 83 Orang Penerima pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Wakil Wali Kota mengatakan, setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Namun di setiap masa pula, selalu ada perempuan yang berdiri sebagai cahaya, yaitu menerangi lingkungannya dengan kasih, keteguhan, dan keikhlasan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga menyoroti kiprah para kader Posyandu di Kota Cirebon sebagai contoh nyata bagaimana perempuan mampu menjadi agen perubahan. Dari menjaga kesehatan ibu dan anak, meningkatkan gizi masyarakat, hingga menumbuhkan semangat gotong royong, peran mereka tak tergantikan.

“Cahaya bukan berarti tanpa lelah. Cahaya itu menyala justru karena membakar dirinya demi menerangi sekitar,” ujarnya.

Menurut Wakil Wali Kota, kegiatan seperti ESQ Miracle Women Event penting untuk menyegarkan jiwa sekaligus memperkuat nilai spiritual perempuan. Acara ini dianggap sebagai ruang untuk menemukan keseimbangan antara kecerdasan emosional, spiritual, dan peran sosial perempuan. Pemerintah Kota Cirebon terus menaruh perhatian besar terhadap pemberdayaan perempuan.

“Kami terus berupaya memastikan agar setiap program pembangunan, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial, memberi ruang bagi perempuan untuk berdaya, berkontribusi, dan mendapatkan perlindungan yang layak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa tema “Ketika Wanita Menjadi Sumber Cahaya” bukan sekadar metafora. Cahaya seorang ibu menumbuhkan karakter generasi, cahaya seorang kader menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan cahaya seorang pemimpin menumbuhkan harapan. Jika setiap perempuan menjaga nyala cahaya itu, Wakil Wali Kota yakin Kota Cirebon akan semakin sehat, harmonis, dan berkeadaban.

Di akhir pemaparannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, ESQ Leadership Center, dan peserta acara.

“Semoga kegiatan ini memberi energi baru bagi kita semua untuk terus menebar cahaya, bukan hanya di lingkungan keluarga, tapi juga di tengah masyarakat luas. Mari kita terus kuatkan niat pengabdian, perkokoh persaudaraan, dan tebarkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari setiap ajaran agama dan kebudayaan kita,” pungkasnya.

(Susmiati)

Artikel Wakil Wali Kota: Perempuan Sebagai Pilar Pemberdayaan dan Berkeadaban pertama kali tampil pada kontroversinews.com.