Klaten (kontroversinews.com) – Intoleransi dan ekstremisme kekerasan masih menjadi tantangan di Indonesia. Sikap, perilaku dan tindakan intoleran dan ekstrem yang menolak kemajemukan dan perbedaan ideologi, agama, seringkali dipicu oleh perasaan tidak adil dan ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi penghambat percepatan Sustainable Development Goals (SDGs) atau rencana pembangunan yang berkelanjutan.
Hal ini harus dideteksi dan dicegah sedini melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan, serta membangun gagasan – gagasan yang toleran dan inklusif di komunitas akar rumput.
Wahid Foundation, sebagai sebuah lembaga yang diinisiasi untuk mewujudkan cita-cita inteleketual K.H Abdurahhaman Wahid bercita-cita untuk mewujudkan dan menghadirkan perdamaian dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Melalui program Desa Damai, sejak 2017 Wahid Foundation bersama UN Women, berupaya mempromosikan Desa Damai sebagai mekanisme komunitas mendorong terwujudnya perdamaian dan keadilan gender untuk mempercepat proses pembangunan yang inklusif di tengah-tengah masyarakat.
Yenny Wahid selaku Direktur Wahid Foundation dalam siaran pers yang diterima Bagian Humas Setda Klaten, Rabu, 3 Maret 2021 mengatakan, bahwa Desa Damai yang diinisiasi sejak tahun 2017 ini menjadi semacam inisiatif masyarakat akar rumput untuk berkomitmen menjaga dan menumbuhkan toleransi dan perdamaian di lingkungan mereka.
Dijelaskan, dalam mewujudkan perdamaian di masyarakat, tidak mungkin Wahid Foundation datang langsung ke warga dan langsung ceramah begitu saja. Ketika orang merasa putus asa akan masa depannya atau merasa kesulitan ekonomi, mereka jadi mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan radikal.
Menurut Yenny Wahid, itulah mengapa di awal intervensinya, Wahid Foundation masuk lewat pemberdayaan ekonomi. Kemudian mencoba untuk merekatkan masyarakat secara pelan-pelan. Membuat mereka saling berkomunikasi satu sama lain meskipun berbeda latar belakang.
Yenny Wahid menyatakan, yang dilakukan Wahid Foundation adalah membaurkan antar kelompok supaya mereka saling bertegur sapa dalam keseharian. Dari situlah tercipta pemahaman bahwa semua ini sebenarnya sama. Sisi kemanusiaan yang ditonjolkan. Dan inilah momen kebahagiaan kecil bagi Tim Wahid Foundation. Kontribusi kecil ini semoga bisa semakin menguatkan kohesi sosial di tengah-tengah masyarakat.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Wahid Foundation dalam program Desa Damai. Mereka menilai bahwa Desa Damai bisa menjadi prototype untuk mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian secara partisipatif.
Pada saat yang sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengakui bahwa program Desa Damai bisa menjadi semacam contoh nyata bagaimana gerakan global Women Peace and Security (WPS) atau Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan digerakkan dalam level komunitas untuk mempromosikan keadilan gender di tengah masyarakat.
Mengawali tahun 2021, Wahid Foundation kembali melanjutkan program Desa Damai dengan lebih fokus pada institusionalisasi Desa Damai sebagai program yang tidak terpisahkan dari Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), ditingkat desa/kelurahan sampai tingkat RT/RW. Wahid Foundation menggandeng pihak pemerintah desa/kelurahan untuk bersama-sama mengupayakan keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik dan berdaya dalam ekonomi.
Di Jawa Tengah sendiri, penyusunan Rencana Aksi Desa Damai ini akand ilakukan di beberapa desa di wilayah Solo Raya, seperti di Desa Jetis, Desa Nginggi, dan Desa Gemblegan – Kabupaten Klaten; Desa Telukan-Sukoharjo, dan Kelurahan Tipes-Solo.
Wahid Foundation mendukung bagaimana para perempuan di Telukan dan pemangku kepentingan dan seluruh elemen yang ada di masyarakat bersama-sama menyusun Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai. Ini juga bisa selaras dengan program PKK karena bisa menjadi bagian dalam perlindungan anak-anak mengingat banyak orang tua di sini bekerja sebagai buruh pabrik. Untuk ekonomi, bisa selaras dengan penguatan pembangunan Kepala Desa Telukan, Sriyono saat berdiskusi perencanaan rencana aksi dengan Wahid Foundation mengatakan, kalimat sebagai public space, tempat bagi siapapun untuk berkumpul dan bergiat sosial-ekonomi.
Secara rinci, sejumlah tahapan yang akan dilakukan dalam penyusunan Rencana Aksi Desa Damai (RADes) itu masing-masing Pertama, penyusunan Panduan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai.
Penyusunan ini melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa/Kelurahan, aparat daerah, tokoh agama/komunitas dan Komunitas Perempuan Desa/Kelurahan Damai.
“Untuk menunjang proses penyusunan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai, kami sediakan panduan untuk komunitas. Panduan ini berisi langkah-langkah praktis bagi komunitas dan tim Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Damai dalam menyusun program kerja yang khusus berkaitan dengan penguatan berbasis kewirausahaan dan ekonomi, akses masyarakat untuk keadilan, pencegahan konflik dan radikalisme dan penguatan keadilan gender, serta pemenuhan hak-hak perempuan di level komunitas.
Tentunya panduan ini tidak terlepas dari kerangka besar visi dan misi RPJMDes dan RKP atau Renja Kelurahan.” Tutur Fanani, Program Officer ketika memfasilitasi proses penyusunan RADes.
Selain panduan rencanaaksi, Wahid Foundation juga menyediakan panduan Monitoring dan Evaluasi RADes/Kel Damai. Panduan Monitoring dan Evaluasi mengacu pada mekanisme perlindungan komunitas dengan tujuan agar perempuan bisa melindungi keluarga dan komunitas terhadap isu-isu hak-hak asasi manusia, termasuk bagaimana mereka melindungi diri mereka dari kondisi krisis seperti bencana, pandemi, konflik, dan radikalisme. “Ini adalah langkah konkrit dan nyata. Aksi kelurahan damai itu juga perlu dimonitor. Nah, perangkat ini sangat dibutuhkan. Kegiatan aksi ini bisa selaras dengan kegiatan kota dan kecamatan terkait pembentukan tim kewaspadaan dini masyakarat.” Ungkap AgusS uherman(ketua LPMK Tipes Solo).
Kedua, pemerintah Desa/Kelurahan Damai juga difasilitasi untuk mengadakan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan. Tujuan dari musyawarah ini adalah bagaimana rencana aksi bisa sesuai dengan kebutuhan desa dalam melaksanakanya. Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari aparatur pemerintah Desa, Kelompok Kerja Desa Damai, Perwakilan Kelompok Perempuan, Tokoh Agama/Komunitas, Tokoh Masyarakat dan Pemuda.
Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai diharapkan bisa dijadikan sebagai model percontohan implementasi program yang integratif dengan pendekatan yang keamanan insani yang komprehensif. Desa sebagai entitas sosial terbawah dalam struktur pemerintahan harus diberikan penguatan dan dukungan penuh sehingga bisa melaksanakan program – program pencegahan konflik sebagaimana amanah RAN P3AKS dan RAN PE. Selain itu, Desa diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam upaya – upaya menjaga kearifan lokal yang sudah terbangun selama bertahun-tahun.
Kepala Desa Gemblegan, Waloya, menuturkan bahwa kearifan lokal bisa menjadi penguat pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif sekaligus penjaga perdamaian di tingkat desa. Menjaga multi kultur merupakan inti dari Aksi Desa Damai yang dikembangkan di Gemblegan, Klaten.
SementaraDi Desa Nglinggi Kabupaten Klaten, Wahid Foundation mulai memfasilitasi diskusi terfokus dalam proses penyusunan Rencana Aksi Desa Damai (RADes) yang pertama di Jawa Tengah, pada hari ini, Rabu 3 Maret 2021. Diskusiini diselenggarakan oleh pihak Pemerintah Desa Nglinggi dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan elemen masyarakat di Desa Nglinggi, yang berada di bawah naungan Kelompok Kerja (Pokja) Desa Damai. Keberadaan tim Pokja ini sendiri pun telah mendapatkan Surat Keputusan dari Kepala Desa Nglinggi pada tahun 2019 lalu. Selain kelompok perempuan, tim pokja inilah yang nantinya akan mengawal implementasi RADes.
“Pemerintah Desa Nglinggi mengundang Wahid Foundation untuk memfasilitasi forum musyarawah desa damai. Sebelumnya, bersama Wahid Foundation dan Kemendesa PDTT, kami baru saja dicanangkan menjadi Desa Damai Berbudaya. Ke depan, nama ini yang akan kami pakai, kearifan lokalnya kentara. Kamipun berupaya di Desa Nglinggi ini bisa menjadi inspirasi untuk desa-desa lain di Klaten. Syukur-syukur kalau kemudian bisa menginspirasi pemerintah kabupaten, atau bahkan propinsi Jawa Tengah, agar rencana aksi desa damai ini menjadi ikon untuk Jawa Tengah yang sedang menuju Toto tentrem kertoraharja.” Tutur Kepala Desa Nglinggi, Sugeng Mulyadi memberikan respon positif atas kerjasamanya dengan wahid Foundation sejak tahun 2017.
Forum Musyarawah Desa ini akan menyusun draft RA Desa Damai yang kemudian akan dibahas dan disepakati dalam musyawarah tingkat esa. Selanjutnya, hasil keputusan tersebut akan diintegerasikan dengan RPJMDes yang sudah ada.
Dalam penutupan acara, Visna Vulovik, Asisten Direktur Wahid Foundation yang sekaligus Ketua Program Desa Damai Wahid Foundation menegaskan pembangunan berkelanjutan hanya bisa ditopang ketika masyarakatnya baik perempuan, pemuda dan elemen komunitas yang beragam lainnya berdaya secara ekonomi dan sosial, dan tangguh dalam mencegah konflik dan radikalime, serta resilient dalam membangun perdamaian.
Ditambahkan, tentunya, kontribusi dan kerjasama dengan pemerintah dan aparat desa juga menjadi penopang keberhasilan gerakan ini.( Maesuri/Hum Setda Klaten).***AS
