Anak buah Muhaimin Iskandar ini juga meminta Nadiem mengevaluasi tim penyusun Kamus Sejarah Indonesia, yang dinilainya tunasejarah dan tunanasionalisme. Ulah tim penyusul yang tak memasukkan nama pendiri Nahdlatul Ulama itu, dianggapnya sangat keterlaluan.
“Kemendikbud harus benar-benar selektif dalam memilih tim penyusun buku ataupun bahan ujian. Sebab, seringkali kita temui berbagai produk konten dari Kemendikbud yang menuai polemik dan kontroversi,” kata Huda.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini juga mendamprat Nadiem. Dia menyebut, lenyapnya nama KH Hasyim Asy’ari merupakan keteledoran dan ketidakpahaman tim penyusun tentang sejarah bangsa. Bahkan, dia sampai curiga ada pengkhianatan terhadap sejarah bangsa.
“Seluruh anak bangsa harus paham secara utuh sejarah bangsa Indonesia. Tidak boleh ada yang memutus mata rantai sejarah perjalanan bangsa. Karena itu, kalau hal ini disengaja merupakan pengkhianatan terhadap sejarah,” tegasnya.
Setelah masalah ini heboh, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid muncul. Dia memastikan, tidak ada niat dari Kemendikbud untuk menghilangkan nama KH Hasyim Asy’ari dalam Kamus Sejarah Indonesia.
“Terjadi keteledoran. Naskah yang belum siap kemudian diunggah ke laman Rumah Belajar. Tidak ada niat untuk menghilangkan KH Hasyim Asy’ari sebagai tokoh sejarah dalam buku tersebut,” ujarnya, dalam konferensi pers virtual, kemarin.
Bukti tidak adanya kesengajaan itu, lanjut dia, buku tersebut memuat peran dari KH Hasyim Asy’ari yang ada dalam bagian pendiri NU. Peran KH Hasyim Asy’ari disebutkan di dalam halaman lain. Hanya saja, nama KH Hasyim Asy’ari tidak ada di dalam lema atau entry.
Meski begitu, dia tetap meminta maaf atas keteledoran timnya. “Kami mengakui memang ada kesalahan teknis dan kami memohon maaf. Kesalahan itu seharusnya tidak perlu terjadi,” ucapnya.
