Hari Kejepit, Bupati Bandung Kecewa Banyak ASN Bolos Kerja

- Pewarta

Senin, 31 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna saat sidak kehadiran ASN di lingkungan Pemkab Bandung, Senin (31/1/2022) Pagi.

Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna saat sidak kehadiran ASN di lingkungan Pemkab Bandung, Senin (31/1/2022) Pagi.

Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna mengaku kecewa saat dirinya melakukan inspeksi mendadak ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung, Senin (31/1) pagi.

Sidak dilakukan karena hari Senin ini merupakan “hari kejepit” karena Selasa (1/2) besok Hari Raya Imlek. Dari hasil sidak, Bupati Bandung mendapati Dinas Pendidikan tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) yang hanya sekitar 40 persen.

“Kami melihat kondisi kinerja di masing-masing OPD yang dijadikan sampling dalam pelayanan kepada masyarakat. Pertama tadi Disdik, terkait dengan persiapan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan vaksinasi. Tapi ASN Disdik yang hadir hari ini hanya sekitar 40 persen, tidak hadir 60 persen,” ungkap bupati kepada wartawan usai sidak.

Bupati juga melakukan sidak ke Dinas Kesehatan terkait dengan pelayanan di bidang kesehatan. Ia meminta agar Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Kabupaten Bandung agar menindaklanjuti temuan sidak ini.

“Apakah kondisi seperti ini sudah menjadi kebiasaan atau sengaja, kita akan terapkan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” tandas Kang DS, sapaan bupati.

Kang DS mengingatkan, meski ada istilah ‘hari kejepit”, namun kalau tidak libur, maka ASN harus tetap masuk kerja dan menunjukan kinerjanya.
“Saya tekankan ke setiap inspeksi mendadak ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung, Senin (31/1) pagi.
OPD, bukan hanya kehadirannya saja, tapi juga harus ada hasil. Makanya kita adakan tunjangan kinerja untuk menilai bahwa yang bersangkutan bekerja sesuai dengan fungsinya,” ungkap Kang DS.

Tukin, kata dia, menggunakan uang negara, sehingga ia menginstruksikan agar Kepala OPD dan Sekda agar tidak asal tandatangan menyetujui tukin.

“Pembayaran tukin ini pakai uang rakyat. Jadi sekda dan kepala OPD jangan asal tandatangan menyetujui tukin. Jangan sampai kehadiran dan hasil kerjanya tidak maksimal atau tidak ada, penilaian tukinnya malah 90 persen,” Pungkas Bupati Bandung.

Berita Terkait

Dukung Sultan Sepuh, Ketua Gibas Sebut Pendopo Cocok Jadi Pusat Budaya Kuningan
Bupati dan Kejari Indramayu Diminta Awasi Proyek IPAL yang Sarat Dugaan Pelanggaran
Proyek Jalan Pangrango Cirebon Disorot, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi
Raih Juara Umum MTQH ke-39 Jawa Barat, Kang DS : Ini Anugerah Besar Bagi Kabupaten Bandung
*Konferensi PGRI Kabupaten Bandung Masa Bakti XXIII dibuka oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna*
Kabupaten Bandung Pastikan Juara Umum MTQH ke-39 Jabar
Menko PMK: Bansos untuk Warga Miskin Maksimal Lima Tahun
Tirta Raharja Tanam 2.500 Pohon untuk Dukung Konservasi dan Proyek SPAM Kertasari

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 10:37

Dukung Sultan Sepuh, Ketua Gibas Sebut Pendopo Cocok Jadi Pusat Budaya Kuningan

Rabu, 25 Juni 2025 - 20:30

Bupati dan Kejari Indramayu Diminta Awasi Proyek IPAL yang Sarat Dugaan Pelanggaran

Senin, 23 Juni 2025 - 12:22

Proyek Jalan Pangrango Cirebon Disorot, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi

Minggu, 22 Juni 2025 - 16:06

Raih Juara Umum MTQH ke-39 Jawa Barat, Kang DS : Ini Anugerah Besar Bagi Kabupaten Bandung

Minggu, 22 Juni 2025 - 16:01

*Konferensi PGRI Kabupaten Bandung Masa Bakti XXIII dibuka oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna*

Berita Terbaru