TANGERANG, Kontroversi news, Com. – Pemerintah Kota Cirebon mendukung kebijakan nasional di bidang pendidikan, terutama dalam meningkatkan mutu dan digitalisasi pembelajaran. Hal itu disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, pada Kamis (13/11/2025).
Untuk diketahui, rakor mengusung tema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Rakor diikuti oleh ratusan kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota, serta pejabat dinas pendidikan dari seluruh Indonesia. Agenda utama kegiatan ini adalah mempersiapkan pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026.
Dalam kesempatan tersebut, para kepala daerah menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat agar peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan merata. Program revitalisasi sekolah yang dibahas tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi guru, transformasi digital dalam pembelajaran, serta pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan modern.
“Kami akan menyesuaikan program pendidikan di Kota Cirebon dengan kebijakan pusat, termasuk peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana berbasis teknologi, serta perluasan akses pendidikan bagi seluruh anak,” ujar Wali Kota.
Hasil rakor ini akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran Pemerintah Kota Cirebon, khususnya Dinas Pendidikan, agar program-program strategis dapat diimplementasikan secara nyata. Wali Kota menambahkan, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2026 sebagai tonggak kemajuan pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Cirebon.
“Revitalisasi dan digitalisasi pendidikan adalah langkah penting untuk memastikan anak-anak belajar di lingkungan yang layak, aman, dan berorientasi masa depan,” tandasnya.
Menutup keterangannya, Wali Kota menekankan bahwa kehadiran kepala daerah dalam rakor menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan nasional.
“Melalui koordinasi langsung, pemerintah daerah dapat lebih cepat menindaklanjuti kebijakan nasional hingga ke tingkat satuan pendidikan masing-masing,” pungkasnya.
Dalam rakor tersebut, Mendikbudristek RI, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan dapat berjalan efektif.
“Kami mengundang kepala daerah untuk memberikan masukan agar implementasi revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran tahun 2026 dapat terlaksana sebaik-baiknya. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan di lapangan,” ujar Mu’ti.
Program ini menargetkan revitalisasi sebanyak 16.179 satuan pendidikan, meningkat signifikan dari target sebelumnya yaitu 10.390 satuan pendidikan, yang tersebar di 9.000 desa di seluruh Indonesia. Selain itu, sebanyak 288.865 lembaga pendidikan akan menerima perangkat digital untuk pembelajaran, meliputi akses internet satelit, laptop, media penyimpanan eksternal, panel surya, dan papan interaktif digital. Fasilitas tersebut diharapkan mendukung transformasi pembelajaran berbasis teknologi secara merata dan inklusif.
(Susmiati)
