Johannes mengatakan, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, peraturan pemerintah ini juga sudah mengalami penyempurnaan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Dia menyarankan, sebelum melakukan perombakan perangkat daerah, sebaiknya langkah awal mendesak dilakukan adalah melalui Penelitian. “Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perlunya perombakan, penyatuan Dinas atau Badan, bahkan penghapusan Dinas atau Badan,” ujarnya.
Kesalahan dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan, kemampuan
daerah, serta keahlian aparatur, menurut Johannes Sitanggang, akan mempengaruhi pola pembentukan dan penyusunan struktur organisasi.
Perlu menjadi perhatian, tambahnya, perubahan perangkat daerah, penghapusan atau penggabungan Dinas atau Badan yang semula dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pada kenyatannya justru cenderung terfokus pada kebutuhan distribusi jabatan tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan, serta spesifikasi keahlian aparat yang penerima jabatan.
Dikatakan, FOKKSA akan siap mendampingi Pemerintah Kabupaten Samosir untuk bersama melakukan Riset.
