Kab Bandung | Kontroversinews.- PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja Kabupaten Bandung berhasil menyalurkan dana hibah untuk Panitia Pemihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data (PPDP) untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, yang akan digelar pada 27 Juni mendatang. Pada Senin (25/6/18) ini adalah batas terakhir pendistribusian dana operasional untuk PPK dan PPS oleh BPR Kerta Raharja sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) antara BPR Kerta Raharja dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung.
Direktur Kepatuhan PT BPR Kerta Raharja, H. Beni Subarsyah SE, MM, saat ditemui usai acara silaturahmi dan halal bihalal Pemda Kabupaten Bandung, di Balerame Komplek Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Senin (25/6/2018) mengatakan, kurang lebih 11 bulan pihaknya telah menyalurkan dana add hoc hibah untuk pelaksanaan Pilgub Jabar dari APBD Provinsi Jabar sebesar Rp 60 miliar. Dana add hoc tersebut didistribusikan bank milik Pemkab Bandung itu kepada 12 ribu lebih anggota PPK, PPS dan juga PPDP di Kabupaten Bandung.
“Kami melayani atau mendistribusikan dana sesuai permintaan dari KPU. Hingga batas akhir pendistribusian dan penarikan dana untuk operasional PPK dan PPS di Kabupaten Bandung tak ada kendala berarti. Paling kendalanya yah masalah koordinasi antara PPK dan PPS saja,”kata H.Beni.
Menurut H. Beni, setelah pendistribusiaan dana hibah untuk pilgub Jabar. Kerjasama dengan KPU Kabupaten Bandung ini akan berlanjut dengan pendistribusian dana add hoc untuk kegiatan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019 mendatang. Dipercayanya kembali BPR Kerta Raharja untuk mendistribusikan dana hibah KPU ini, merupakan hasil kontestasi dengan beberapa bank lainnya.
“Jadi sebelum selesai kontrak penyaluran dana hibah pilgub Jabar pada hari ini. KPU juga sudah melaksanakan kontestasi untuk memilih bank yang akan menyalurkan dana hibah untuk Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Alhamdulilah kami dipercaya kembali oleh KPU, soal nilainya untuk pileg dan Pilpres kami belum tahu pasti,”ujarnya.
Kabag Dana Divisi Pemasaran BPR Kerta Raharja, Nano Daniar menambahkan, penyaluran dana add hoc untuk PPK dan PPS ini dilaksanakan pihaknnya melalui 10 kantor cabang dan 13 kantor kas. Selain itu, untuk beberapa daerah yang jauh pihaknya juga melakukan pelayanan jemput bola, dengan mendatangi nasabah dengan membuka kas sementara di kantor kecamatan.
“Seperti Kecamatan Rancabali dan Cimeunyan kami mendatanginya kesana pelayanan jemput bola. Buka meja kas di kantor kecamatan untuk melayani penarikan dana. Karena memang dana add hoc untuk operasional ini saldonya harus nol per Senin (25/6) sekarang ini. Sampai sejauh ini tidak ada kendala, kami bisa melayani dan menyalurkan dana hibah ini sesuai dengan keinginan KPU, yakni non tunai, tepat waktu dan taat aturan,”katanya. ( Lily Setiadarma)
