SOREANG | Kontroversinews – Kepedulian terhadap warga terdampak pandemik Covid-19 terus ditebar banyak pihak, diantaranya Bank Kerta Raharja. Senin (04/05) bank plat merah milik Pemkab Bandung ini mendistribusikan 540 paket sembako kepada warga khusus yang tinggal di lingkungan kantor BPR Kerta Raharja pusat maupun cabang.
Direktur Utama ( Dirut) BPR Kertar Raharja, H. Moch Soleh Pios SE — diwakili Direktur Kepatuhan H. Beni Subarsyah, SE., MM., mengatakan bahwa BPR Kerta Raharja menganggarkan Rp 50 juta dari dana CSR untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Corona.
Rinciannya, kata Beni Subarsyah, 50 paket sembako didistribusikan melalui kantor pusat, 50 paket sembako didistribusikan melalui kantor cabang Banjaran dan 13 kantor cabang akan mendistribusikan 33 paket sembako,.
“Untuk teknisnya, kita bekerja sama dengan RW setempat, didampingi oleh Bhabinkamtibnas Polsek Soreang. Hal tersebut dilakukan agar tidak menciptakan kerumunan,” sambung Beni.
Direktur Utama BPR Kertar Raharja, H. Moch Soleh Pios SE.
Beny menganggap bahwa perangkat RW adalah pejabat yang mengetahui kondisi masyarakatnya. Sehingga, dengan melakukan kerjasama pendistribusian bantuan melalui RW, diharapkan bantuan bisa tepat sasaran dan tidak ada masyarakat yang mendapatkan dobel bantuan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang dapat bantuan dua kali,” jelas Beny.
Ketua RW 14, Agus Ruhiyat, mengucapkan terima kasih kepada BPR Kerta Raharja, yang sudah berkontribusi untuk membantu masyarakat, melalui pembagian paket sembako ini.
“Dengan adanya pandemi ini, memang berdampak terhadap perekonomian masyarakat, misalnya banyak pekerja yang dirumahkan,” jelas Agus.
Bhabinkamtibmas Desa Pamekaran, Bripka Santosa, mengungkapkan bahwa ada sekitar 2.700 warga Desa Pamekaran yang berstatus miskin baru (misbar), sehingga bantuan dari BPR Kerta Raharja ini sangat bermanfaat.
“Dengan adanya bantuan ini, warga kami sangat terbantu,” ucap Santosa.
Menurut Santosa, di Desa Pamekaran sudah dibentuk satgas Covid 19. Pihaknya menghimbau bagi masyarakat yang datang dari luar mudik, untuk melapor kepada perangkat daerah setempat. Kemudian akan dilakukan pengecekan kesehatan terhadap masyarakat yang nekat mudik. (Lily Setiadarma)
