Agus Makmur, Apresiasi Program PTSL Di Gulirkan Pemerintah

oleh
oleh

Kab Bandung | Kontroversinews.-Sosialisasi  agraria artinya program BPN untuk menjelaskan kepada masyarakat Bandung ,reformasi yang digaungkan pemerintah Jokowi dari rakyat untuk rakyat ,sehingga tidak terjadi konglimasi tanah yang dikuasai siapapun dan HGU sudah habis ,para masyarakat bisa mengajukan permohonan untuk diminta tanahnya dan dibagikan kepada msyarakat ,”tutur H. Agus Makmur S.Kom . MM ,Komisi II DPR RI Caleg Golkar DPR RI No urut 7 Jabar II ,Kab Bandung dan Bandung Barat .

Menurut Agus Makmur , sekarang sudah banyak sekali tanah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat seperti di Cianjur dan di Arjasari kemarin itu menandakan Pemerintah Jokowi sangat Ker maksudnya agar masyarakat lahir di Indonesia di Kabupaten dan mereka memiliki tanahnya , jadi masyarakat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan jangan sampai tanah dikuasai sebagian kelompok.

Rakyat diberi kemudahan dalam memiliki sertipikat PTSL terutama ,jadi sekarang terbalik kalau dulu rakyat mengejar BPN kalau sekarang BPN yang mengejar rakyat untuk dibuatkan Sertipikat ,setelah itu ada program reguler mandiri ada biayanya ,kalau PTSL gratis cuma 125 ribu itupun untuk biaya materai sesuai dengan edaran tiga menteri .

Apalagi untuk PTSL yang tadinya hanya 70 ribu untuk Kab Bandung sekarang target 75 ribu ,itu merupakan kepercayaan pemerintah melalui Kepala BPN Kab Bandung beserta Bupati Bandung untuk mempercepat program PTSL ,memang tidak semua orang mau ikut dalam program PTSL karena setiap sertipikat dikenakan biaya PBB dan itu otomatis tidak bisa menghindar ,berbeda dengan reguler atau mandiri prosesnya cukup lama .

Berbeda dengan PTSL disamping cepat prosesnya sisi lain masyarakat memiliki keyakinan bahwa tanah itu memang sendiri tanpa ada sengketa di kemudian hari karena prosesnya langsung dengan pihak pemerintah desa serta jelas keabsahannya .

Kalau ada tudingan progran ada keterkaitan politik jelang Pemilu ,saya rasa era politik segala sesuatu yang baik dari pemerintah pasti ada salahnya tapi menurut saya selama yang menyentuh masyarakat apa salahnya ,kecuali apabila diarahkan itu yang salah ,sertipikat ya sertipikat saja .

Tambah Agus ,urusan politasi pemilih masing -masing bebas umum rahasia di TPS dan itu hak rakyat untuk memilih ,apalagi kalau di lihat antusias masyarakat Kab Bandung untuk memilih cukup tinggi yang kemaren cuma 70 % sekarang bisa lebih dari 80% .

Bicara target untuk pemberangkatan saya sebagai Caleg Golkar untuk DPR RI nomor urut 7 , Jabar II Kab Bandung dan Kab Bandung Barat ,saya hanya berusaha dan ihtiar hanya Alloh yang tahu ,kalau diberi kepercayaan untuk kembali menjadi Anggota DPR RI periode berikutnya ,saya akan jalankan sesuai dengan koridor yang berlaku ,” pungkasnya. (Mindra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *