Kuningan (KontroversiNews).-Kabupaten Kuningan Provinsi Jawabarat sempat menyandang predikat Kabupaten Termiskin ke 2 Sejawabarat dan sempat di landa gagal bayar Tahun 2022 dan 2023.
Namun kalau kita lihat dari data Anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi (Bankeu)selalu mengalir dan hampir di pastikan selama di tinggal mantan Bupati Kuningan alm.H .Acep Purnama,banyak sekali pestival pestival Meriah yang di gelar oleh Pemerintah Daerah (Pemda )Kuningan,yang jadi pertanyaan anggaranya dari mana dan untuk kepentingan siapa..??????.
Tahun 2024 Kabupaten Kuningan mendapatkan alokasi anggaran Transper ke Daerah(TKD)sebesar.Rp.2.238.575.384.000.
Yang mana Anggaran TKD tersebut terbagi untuk :
DBH Pajak.Rp.45.283.623.000
DBH Sumber Daya Alam.Rp.13.744.082.000
DAU.Rp.1.195.758.513.000
DAU Blok Grant.Rp.1.101.093.089.000
DAU Di tentukan penggunaanya.Rp.94.665.424.000
DAK.Rp.643.313.680.000
Dak Fisik.Rp.141.871.141.000
Non Fisik.Rp.501.442.539.00
Dana Desa.Rp.346.460.522.000
Fiskal.Rp.7.759.046.000.
Melihat rincian anggaran Transper Ke Daerah yang begitu besar,belum di tambah dari Bantuan Keuangan Provinsi(Bankeu) untuk Kabupaten Kuningan,sungguh menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Kuningan yang di landa Kabupaten miskin dan gagal bayar serta benarkah tidak tertutup kemungkinan anggaran triliunan tidak akan ada kebocoran anggaran,ini patut di duga dan menjadi kajian bersama,biar anggaran yang begitu besar benar benar bisa di rasakan oleh seluruh masyarakat Kuningan,bukan mendengar gagal bayar dan Kabupaten miskin lagi
Ini jelas setiap anggaran yang di kucurkan sejatinya untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Kuningan,bukan untuk di nikmati segelintir pengurus masyarakat Kuningan.
Karna jelas mengajukan anggaran baik ke Pemerintah Pusat dan provinsi itu penus projeknya untuk masyarakat Kuningan.
Sudah saatnya masyarakat Kuningan jangan sampe ternina bobokan dengan kemeriahan pestival pestival selama ini yang hakekatnya masyarakat Kuningan juga harus keluar uang untuk melihat dan menyaksikan pestival pestival yang baru ada di Kuningan.
Undang Undang Keterbukaan Publik no 14 tahun 2008 telah mengamanatkan bahwa setiap badan publik harus terbuka dengan anggaran yang di danai oleh negara yang sejatinya duit dari rakyat.
Jangan sampe tahun 2024 Kuningan mengalami gagal bayar dan Kabupaten termiskin lagi,namun berbanding terbalik dengan piagam penghargaan yang banyak di raih Kabupaten Kuningan.
Sungguh berat beban yang akan di emban oleh calon bupati dan wakil Bupati terpilih kalau sampe tahun 2024 Kuningan mengalami kepailitan anggaran. ***
