Hari Kejepit, Bupati Bandung Kecewa Banyak ASN Bolos Kerja

- Pewarta

Senin, 31 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna saat sidak kehadiran ASN di lingkungan Pemkab Bandung, Senin (31/1/2022) Pagi.

Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna saat sidak kehadiran ASN di lingkungan Pemkab Bandung, Senin (31/1/2022) Pagi.

Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna mengaku kecewa saat dirinya melakukan inspeksi mendadak ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung, Senin (31/1) pagi.

Sidak dilakukan karena hari Senin ini merupakan “hari kejepit” karena Selasa (1/2) besok Hari Raya Imlek. Dari hasil sidak, Bupati Bandung mendapati Dinas Pendidikan tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) yang hanya sekitar 40 persen.

“Kami melihat kondisi kinerja di masing-masing OPD yang dijadikan sampling dalam pelayanan kepada masyarakat. Pertama tadi Disdik, terkait dengan persiapan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan vaksinasi. Tapi ASN Disdik yang hadir hari ini hanya sekitar 40 persen, tidak hadir 60 persen,” ungkap bupati kepada wartawan usai sidak.

Bupati juga melakukan sidak ke Dinas Kesehatan terkait dengan pelayanan di bidang kesehatan. Ia meminta agar Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Kabupaten Bandung agar menindaklanjuti temuan sidak ini.

“Apakah kondisi seperti ini sudah menjadi kebiasaan atau sengaja, kita akan terapkan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” tandas Kang DS, sapaan bupati.

Kang DS mengingatkan, meski ada istilah ‘hari kejepit”, namun kalau tidak libur, maka ASN harus tetap masuk kerja dan menunjukan kinerjanya.
“Saya tekankan ke setiap inspeksi mendadak ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung, Senin (31/1) pagi.
OPD, bukan hanya kehadirannya saja, tapi juga harus ada hasil. Makanya kita adakan tunjangan kinerja untuk menilai bahwa yang bersangkutan bekerja sesuai dengan fungsinya,” ungkap Kang DS.

Tukin, kata dia, menggunakan uang negara, sehingga ia menginstruksikan agar Kepala OPD dan Sekda agar tidak asal tandatangan menyetujui tukin.

“Pembayaran tukin ini pakai uang rakyat. Jadi sekda dan kepala OPD jangan asal tandatangan menyetujui tukin. Jangan sampai kehadiran dan hasil kerjanya tidak maksimal atau tidak ada, penilaian tukinnya malah 90 persen,” Pungkas Bupati Bandung.

Berita Terkait

Dugaan Bisnis Seragam di SMPN 1 Rancaekek, Kepala Sekolah: “Aman Tidak Ada Masalah”
Rancangan APBD 2026 Disampaikan, Pemkot Cirebon Fokus Jaga Stabilitas Fiskal
Profiling Aparatur Sipil Negara, Langkah Pemkot Cirebon Bangun Birokrasi Profesional
Gebyar MTQ Ke 1 Tingkat Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya, Dongkrak Prestasi Qori – Qoriah Lokal.
Diduga Tidak Transparan, Sekdes Cimanglid Blokir Akses Konfirmasi Terkait Dana Desa
Wali Kota Dorong TP PKK Hadirkan Inovasi dan Manfaat Nyata untuk Warga
Wali Kota Tegaskan Dukungan pada Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan 2026
Sinergi Antardaerah, Pemkot Cirebon Dorong Efisiensi Distribusi Melalui Program Gapura Pangan

Berita Terkait

Senin, 17 November 2025 - 20:31

Dugaan Bisnis Seragam di SMPN 1 Rancaekek, Kepala Sekolah: “Aman Tidak Ada Masalah”

Senin, 17 November 2025 - 18:58

Rancangan APBD 2026 Disampaikan, Pemkot Cirebon Fokus Jaga Stabilitas Fiskal

Senin, 17 November 2025 - 16:50

Profiling Aparatur Sipil Negara, Langkah Pemkot Cirebon Bangun Birokrasi Profesional

Senin, 17 November 2025 - 16:49

Gebyar MTQ Ke 1 Tingkat Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya, Dongkrak Prestasi Qori – Qoriah Lokal.

Minggu, 16 November 2025 - 21:26

Diduga Tidak Transparan, Sekdes Cimanglid Blokir Akses Konfirmasi Terkait Dana Desa

Berita Terbaru

GADGET

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH)

Senin, 17 Nov 2025 - 18:58