Sesuai dengan jawaban dan penjelasan bupati Samosir menyebutkan, telah nengusulkan penambahan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) namun sampai saat ini belum direalisasikan, demikian juga dengan pemamfaatan hasil karya tenun, pertanian, perikanan, masukan dari anggota dewan akan ditindak lanjuti dengan jalur distribusi.
Terkait dengan pengelolaan aset daerah untuk gedung sekolah yang diregrouping, status asetnya masi milik Pemerintah Kabupaten Samosir dan sudah dimanfaatkan untuk kebutuhan publik seperti Kantor Desa, jwarcab Pramuka, Paud dan kedepan akan kita lakukan kajian untuk pemamfaatan yang lebih tepat.
Sedangkan dengan Pamsimas mengenai upaya perbaikan sehingga dapat dimamfaatkan masyarakat, dijelaskan bahwa kondisi APBD tahun anggaran 2020 mengalami penyesuaian dan rasionalisasi akibat pandemi covid 19, sehingga perbaikan Pansimas yang pembiayaan dari APBD tahun ini akan kita bahas pada rancangan peraturan daerah tentang P-APBD TA 2020. Akan tetapi dakam Perbup nomor 5 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan dana desa, alokadi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten samosir, waktu dekat akan menetakan dan melakukan perbaikan beberapa pamsimas dengan mendorong pemerintah desa untuk melakukan musyawarah desa dan selanjutnya ditampunf pada perubahan APBDes ta 2020.
Demikian pula dengan Areal Penggunan Lain (APL) Tele yang telah ditangani oleh aparat penegak hukun adalah proses dan mekanisme terbitnya keputusan bupati Toba Samosir nomor 281 tahun 2003 tentang izin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di desa Partukonanginjang kecamatan Harian.
Terkait dengan tenaga guru honorer di kabupaten Samosir sebanyak 555 orang yang mengabdi melayani pengajaran dan mendapat gaji sscara bervariasi dari dana bos, penerimaannya berdasarkan jumlah siswa. Disamping gaji yang diterima dari dana bos, pemerintah kabupaten Samosir juga memverikan bantuan kesejahteraan dengan interval Rp.250.000 sampai dengan Rp.425.000 per orang per bulan.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Samosir dalam rangka Pembahasan bersama atas Ramperda Kabupaten tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Pangururan, Senin – Selasa 29 s/d 30 Juni 2020, dihadiri 16 orang anggota DPRD dari 24 orang anggota Dewan, dan dihadiri Forkompindo, Para OPD dan Pers.(PT)
