PASIRJAMBU | Kontroversinews – 19 Ketua RW mendatangi Kantor Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung untuk meminta pejelasan terkait pemberitaan diduga adanya oknum RW yang melakukan pemotongan bantuan.
Camat Pasirjambu, H. Rachmat menyatakan, bantuan untuk warga yang terdampak Covid-19 harus sampai secara utuh ke penerima. Terkait dengan pemberitaan tentang adanya oknum RW yang melakukan pemotongan bantuan, pihaknya akan melakukan pencarian mengenai informasi itu. Karena dirinya tidak ingin langsung menjustice bahwa berita itu benar atau salah.
“Kita belum mengatakan ini suatu fitnah, karena segala sesuatunya harus dicari kebenarannya. Bisa saja ini terjadi. Kita tidak bisa menjustice kalau petugas di Desa Marga Mulya ini lurus semuanya, kan kita tidak tau, makanya nanti silahkan dicari kebenarannya,” ujar Rachmat saat dimitai tanggapan usai rapat dengan para ketua RW di Kantor Desa Marga Mulya, Senin (22/6).
Kades Margamulya, Dede Odih memastikan, pembagian bantuan khususnya bantuan langsung tunai (BLT) yang berasal dari Dana Desa sudah diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana semua penerima manfaat langsung datang ke desa, sehingga tidak melalui pihak ketiga.
“Di Desa Margamulya total ada 178 penerima BLT dana desa. tetapi baru ada 66 warga yang sudah menerima BLT dana desa, pada April 2020,” jelas Dede.
Dede menyakinkan bahwa tidak ada miss komunikasi terkait dengan pembagian bantuan ini. Dirinya menegaskan bantuan langsung diberikan kepada warga secara utuh. Dirinya juga selalu mewanti-wanti kepada pejabat dibawah untuk selalu memberikan bantuan dengan utuh kepada masyarakat.
“Selain BLT, juga ada Bantuan Sosial Tunai (BST), yang dibagikan melalui PT. POS. Di Desa Margamulya ada 144 orang penerima BST, dengan besaran nominal Rp600 ribu,” ujar Dede.
Sementara itu, Ketua RW 07, Dudi meminta kejelasan terkait pemberitaan mengenai adanya oknum RW di Desa Margamulya yang memotong bantuan sebesar Rp200 ribu. Dirinya, meminta kejelasan RW mana yang melakukan pemotongan bantuan itu. Jangan sampai, lanjut Dudi, seluruh ketua RW dianggap melakukan pemotongan bantuan.
“Kita selalu terbuka dengan masyarakat. Mengenai bantuan itu kan datanya dari pusat. Memang kita yang dari RW yang menyediakan datanya, tapi yang menentukan siapa yang menerima itu dari atas. Kita yang dibawah hanya memverifikasi data bahwa warga yang terdata benar-benar layak menerima bantuan,” pungkas Dudi. ( Lily Setiadarma)
