BANDUNG, Kontroversi news, Com. – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Fokus utama dalam tahun anggaran 2026 akan diprioritaskan pada pembenahan infrastruktur dasar dan optimalisasi layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, usai menghadiri Rapat Evaluasi APBD se-Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (9/1/2026).
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam arahannya menekankan bahwa di tengah kondisi fiskal yang cukup menantang, setiap daerah wajib melakukan efisiensi ketat. Penghematan dilakukan dengan memangkas pos belanja yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, untuk dialihkan ke sektor produktif.
”Pembangunan ke depan harus memenuhi hak dasar rakyat. Kita fokuskan anggaran pada perbaikan jalan, drainase, trotoar, hingga irigasi,” ujarnya.
Gubernur juga mewajibkan seluruh kepala daerah untuk transparan soal anggaran. Ia menyarankan agar manfaatkan media sosial untuk ekspos APBD.
“Agar rakyat tahu dan percaya bahwa uang mereka kembali dalam bentuk pembangunan,” tuturnya
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, diwakili Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Cirebon, Mastara menyatakan kesiapan jajarannya untuk menjalankan instruksi tersebut.
Selain efisiensi, Pemkot Cirebon juga melaporkan kondisi keuangan daerah secara transparan, termasuk terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
”Kami hadir memenuhi undangan Pak Gubernur bersama Pak Pj Sekda dan kepala perangkat daerah terkait. Poin utamanya adalah memastikan pelaksanaan APBD tidak sekadar mengejar persentase serapan, tapi harus efektif,” ujarnya.
Mastara menjelaskan, untuk Kota Cirebon, SiLPA di RKUD sekitar Rp19 miliar, yang terdiri dari Rp13 miliar SiLPA berhadapan dan Rp6 miliar SiLPA bebas. Lebih lanjut, Mastara mengungkapkan bahwa SiLPA bebas tersebut akan langsung dialokasikan untuk menangani isu krusial di Kota Cirebon, yakni pengelolaan lingkungan.
”Sesuai arahan pusat dan kebutuhan mendesak di lapangan, SiLPA bebas ini akan kami fokuskan untuk penataan masalah persampahan, khususnya di TPA Kopiluhur yang sudah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Kami ingin amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup segera terealisasi demi kenyamanan warga Kota Cirebon,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini juga mendorong inovasi daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi. Dengan sinkronisasi ini, Pemerintah Kota Cirebon optimis pembangunan di tahun 2026 akan lebih tepat sasaran, transparan, dan berdampak signifikan pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.
