Workshop Konvensi Hak Anak Bagi Jurnalis

- Pewarta

Minggu, 13 Mei 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kab Bandung | Kontroversinews.-Pemkab Bandung melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP2KBP3A ) Kab Bandung , gelar workshop konvensi hak anak bagi Jurnalis di gedung Sawala Komplek Pemkab Bandung .

Dihadiri sejumlah Wartawan media Cetak dan Elektronik yang bertugas diwilayah Kab Bandung termasuk hadir pula Hj. Nia Gustina Dadang Naser MSi Mipol , Ketua P2TP2A Kab Bandung , serta jajaran DP2KB3A Kab Bandung lainnya .

Kepala DP2KBP3A Kab Bandung , H.Hendi Ariyadi SH MSi mengatakan ,”tujuan dari workshop Konvensi Hak Anak sendiri bagi jurnalis , untuk menyatukan persamaan persepsi terhadap program perlindungan anak yang sedang ditangani Pemerintah .

Selain itu menurut Hendi , para Jurnalis dapat berperan serta dan bersinergi dengan Pemerintah dalam Perlindungan anak , jadi jangan hanya sekedar memandang kasusnya saja sebagai topik pemberitaan , sisi lain peran serta media dalam perlindungan anak tertuang dalam UU No 35 Th 2014,”Ungkapnya .

Ditambahkan Ketua P2TP2A Kab Bandung , Hj Nia Dadang M Naser , Perlindungan anak bagian upaya Prefentif semua terpadu dari mulai tingkat keluarga , peran ayah juga harus dilibatkan dalam pengasuhan anak ,

kemudian di sekolah sendiri , apresiasi kemarin gabungan guru – guru Bimbingan Konseling ( BK ) melakukan studi banding mereka bertemu bertanya kepada P2TP2A dimaksudkan agar di level sekolah memiliki wadah seperti P2TP2A yang dilengkapi teman teman OSIS , forum anak dan guru -guru BK sendiri .

Sedangkan lingkup Pemerintahan dari Bappeda sudah menganggarkan untuk program -program Perlindungan Anak dan Perempuan dari mulai Kabupaten , kecamatan dan desa apalagi disandingkan ketertarikan Pemkab Bandung ikut andil kabupaten layak anak .

Seharusnya dengan program tersebut harus didukung secara maksimal untuk semua komponen berbasis jumlah penduduk , pola keberpihakan anggaran yang pro gender dan pro anak dilihat dari pola pengembangan sudah signifikan .

“Saya harapkan ditingkat desa dibuatkan Perdes Perlindungan Anak yang memberikan kenyamanan ruang gerak untuk anak – anak kita , karena titik dasar terkecilnya ada di desa ,”ungkapnya. (Mindra )

Berita Terkait

Bupati Bandung Resmikan Program 100 Hari Kerja di RSUD Majalaya, Salah Satunya Inovasi Sipanda
Bupati Bandung Kecewa ASN Disdik kurang Disiplin, Ruang Kerja Berantakan
Buka Forkab II/2025, Bupati Bandung Sebut Olahraga Berpengaruh Terhadap Indeks Kesehatan Masyarakat
Pelantikan Hasil Open Bidding Sekda Digantung Diduga Ada “ABUSE OF FOWER”
PNM Ullam Klarifikasi terkait Viralnya Berita Eksekusi
LUKMAN ZULKAEDIN TETAP TIDAK DIAKUI MASYARAKAT DAN WARGI KESULTANAN CIREBON SEBAGAI SULTAN KASEPUHAN
Wali Kota Cirebon Buka DEKORASI 2025, Dorong Pelestarian Budaya Lewat UMKM
Pemkot Cirebon dan Baznas Serahkan Bantuan untuk Imam, Marbot, Guru Ngaji hingga Petugas Kebersihan

Berita Terkait

Selasa, 29 April 2025 - 18:15

Bupati Bandung Resmikan Program 100 Hari Kerja di RSUD Majalaya, Salah Satunya Inovasi Sipanda

Selasa, 29 April 2025 - 17:48

Bupati Bandung Kecewa ASN Disdik kurang Disiplin, Ruang Kerja Berantakan

Selasa, 29 April 2025 - 17:47

Buka Forkab II/2025, Bupati Bandung Sebut Olahraga Berpengaruh Terhadap Indeks Kesehatan Masyarakat

Selasa, 29 April 2025 - 17:45

Pelantikan Hasil Open Bidding Sekda Digantung Diduga Ada “ABUSE OF FOWER”

Senin, 28 April 2025 - 09:37

LUKMAN ZULKAEDIN TETAP TIDAK DIAKUI MASYARAKAT DAN WARGI KESULTANAN CIREBON SEBAGAI SULTAN KASEPUHAN

Berita Terbaru