Workshop Konvensi Hak Anak Bagi Jurnalis

- Pewarta

Minggu, 13 Mei 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kab Bandung | Kontroversinews.-Pemkab Bandung melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP2KBP3A ) Kab Bandung , gelar workshop konvensi hak anak bagi Jurnalis di gedung Sawala Komplek Pemkab Bandung .

Dihadiri sejumlah Wartawan media Cetak dan Elektronik yang bertugas diwilayah Kab Bandung termasuk hadir pula Hj. Nia Gustina Dadang Naser MSi Mipol , Ketua P2TP2A Kab Bandung , serta jajaran DP2KB3A Kab Bandung lainnya .

Kepala DP2KBP3A Kab Bandung , H.Hendi Ariyadi SH MSi mengatakan ,”tujuan dari workshop Konvensi Hak Anak sendiri bagi jurnalis , untuk menyatukan persamaan persepsi terhadap program perlindungan anak yang sedang ditangani Pemerintah .

Selain itu menurut Hendi , para Jurnalis dapat berperan serta dan bersinergi dengan Pemerintah dalam Perlindungan anak , jadi jangan hanya sekedar memandang kasusnya saja sebagai topik pemberitaan , sisi lain peran serta media dalam perlindungan anak tertuang dalam UU No 35 Th 2014,”Ungkapnya .

Ditambahkan Ketua P2TP2A Kab Bandung , Hj Nia Dadang M Naser , Perlindungan anak bagian upaya Prefentif semua terpadu dari mulai tingkat keluarga , peran ayah juga harus dilibatkan dalam pengasuhan anak ,

kemudian di sekolah sendiri , apresiasi kemarin gabungan guru – guru Bimbingan Konseling ( BK ) melakukan studi banding mereka bertemu bertanya kepada P2TP2A dimaksudkan agar di level sekolah memiliki wadah seperti P2TP2A yang dilengkapi teman teman OSIS , forum anak dan guru -guru BK sendiri .

Sedangkan lingkup Pemerintahan dari Bappeda sudah menganggarkan untuk program -program Perlindungan Anak dan Perempuan dari mulai Kabupaten , kecamatan dan desa apalagi disandingkan ketertarikan Pemkab Bandung ikut andil kabupaten layak anak .

Seharusnya dengan program tersebut harus didukung secara maksimal untuk semua komponen berbasis jumlah penduduk , pola keberpihakan anggaran yang pro gender dan pro anak dilihat dari pola pengembangan sudah signifikan .

“Saya harapkan ditingkat desa dibuatkan Perdes Perlindungan Anak yang memberikan kenyamanan ruang gerak untuk anak – anak kita , karena titik dasar terkecilnya ada di desa ,”ungkapnya. (Mindra )

Berita Terkait

Spanduk KWRI Nyasar ke Lapak Tahu, Ketua DPC: Kami Difitnah!
DPRD Setujui APBD Perubahan Senilai Rp7,3 Triliun dan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029
Rencana Retret Pejabat Pemda Kuningan di Tengah Krisis Darurat APBD Disorot Tajam
Warga Kecewa Disambut Ajudan Kasar di Pendopo Bupati Cirebon
FKGOL Dukung Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Kuningan Caang (PJU)
Jabatan Sekda Kuningan Karatan, Open Bidding Penuh Misteri?
Bedah Rumah PKB, Dadang Supriatna : Tahun Depan Kami Bedah 5 Ribu Rutilahu
FKGOL Siap Layangkan Surat Audiensi ke DPRD Terkait Permasalahan Lembaga Keuangan

Berita Terkait

Minggu, 27 Juli 2025 - 06:37

Spanduk KWRI Nyasar ke Lapak Tahu, Ketua DPC: Kami Difitnah!

Jumat, 25 Juli 2025 - 21:59

DPRD Setujui APBD Perubahan Senilai Rp7,3 Triliun dan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Kamis, 24 Juli 2025 - 10:42

Rencana Retret Pejabat Pemda Kuningan di Tengah Krisis Darurat APBD Disorot Tajam

Kamis, 24 Juli 2025 - 09:54

Warga Kecewa Disambut Ajudan Kasar di Pendopo Bupati Cirebon

Rabu, 23 Juli 2025 - 15:51

FKGOL Dukung Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Kuningan Caang (PJU)

Berita Terbaru