Workshop Konvensi Hak Anak Bagi Jurnalis

- Pewarta

Minggu, 13 Mei 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kab Bandung | Kontroversinews.-Pemkab Bandung melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP2KBP3A ) Kab Bandung , gelar workshop konvensi hak anak bagi Jurnalis di gedung Sawala Komplek Pemkab Bandung .

Dihadiri sejumlah Wartawan media Cetak dan Elektronik yang bertugas diwilayah Kab Bandung termasuk hadir pula Hj. Nia Gustina Dadang Naser MSi Mipol , Ketua P2TP2A Kab Bandung , serta jajaran DP2KB3A Kab Bandung lainnya .

Kepala DP2KBP3A Kab Bandung , H.Hendi Ariyadi SH MSi mengatakan ,”tujuan dari workshop Konvensi Hak Anak sendiri bagi jurnalis , untuk menyatukan persamaan persepsi terhadap program perlindungan anak yang sedang ditangani Pemerintah .

Selain itu menurut Hendi , para Jurnalis dapat berperan serta dan bersinergi dengan Pemerintah dalam Perlindungan anak , jadi jangan hanya sekedar memandang kasusnya saja sebagai topik pemberitaan , sisi lain peran serta media dalam perlindungan anak tertuang dalam UU No 35 Th 2014,”Ungkapnya .

Ditambahkan Ketua P2TP2A Kab Bandung , Hj Nia Dadang M Naser , Perlindungan anak bagian upaya Prefentif semua terpadu dari mulai tingkat keluarga , peran ayah juga harus dilibatkan dalam pengasuhan anak ,

kemudian di sekolah sendiri , apresiasi kemarin gabungan guru – guru Bimbingan Konseling ( BK ) melakukan studi banding mereka bertemu bertanya kepada P2TP2A dimaksudkan agar di level sekolah memiliki wadah seperti P2TP2A yang dilengkapi teman teman OSIS , forum anak dan guru -guru BK sendiri .

Sedangkan lingkup Pemerintahan dari Bappeda sudah menganggarkan untuk program -program Perlindungan Anak dan Perempuan dari mulai Kabupaten , kecamatan dan desa apalagi disandingkan ketertarikan Pemkab Bandung ikut andil kabupaten layak anak .

Seharusnya dengan program tersebut harus didukung secara maksimal untuk semua komponen berbasis jumlah penduduk , pola keberpihakan anggaran yang pro gender dan pro anak dilihat dari pola pengembangan sudah signifikan .

“Saya harapkan ditingkat desa dibuatkan Perdes Perlindungan Anak yang memberikan kenyamanan ruang gerak untuk anak – anak kita , karena titik dasar terkecilnya ada di desa ,”ungkapnya. (Mindra )

Berita Terkait

LPKN Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Pelaksanaan Revitalisasi PKBM Atta Awun
SMSI Gelar Jumat Berkah, Bagikan 50 Paket Lebih Nasi Padang Ke Dhuafa, Ojeg dan Penjaga Perlintasan Rel Kereta Api
Proyek Hotmix di RW 05 Desa Pangguh Diduga Bermasalah
Dadang Supriatna Tuai Pujian, Program MBG Bandung Dianggap Sukses
Dugaan Monopoli Revitalisasi di SMAN 1 Asjap, Kepala Sekolah Bungkam Saat Diminta Klarifikasi
KARNAVAL BUDAYA HARUS SESUAI INSTRUKSI KEMENDAGRI
Lurah Panjunan dan BNI Kota Cirebon Bekerja Sama Melaksanakan Giat Pembuatan Kartu ATM Multi fungsi
PT. BRI Menjadi Kewaspadaan Bagi Nasabah

Berita Terkait

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 15:04

LPKN Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Pelaksanaan Revitalisasi PKBM Atta Awun

Jumat, 3 Oktober 2025 - 17:45

SMSI Gelar Jumat Berkah, Bagikan 50 Paket Lebih Nasi Padang Ke Dhuafa, Ojeg dan Penjaga Perlintasan Rel Kereta Api

Jumat, 3 Oktober 2025 - 17:41

Proyek Hotmix di RW 05 Desa Pangguh Diduga Bermasalah

Jumat, 3 Oktober 2025 - 15:21

Dadang Supriatna Tuai Pujian, Program MBG Bandung Dianggap Sukses

Jumat, 3 Oktober 2025 - 13:45

Dugaan Monopoli Revitalisasi di SMAN 1 Asjap, Kepala Sekolah Bungkam Saat Diminta Klarifikasi

Berita Terbaru

REGIONAL

Proyek Hotmix di RW 05 Desa Pangguh Diduga Bermasalah

Jumat, 3 Okt 2025 - 17:41