Samosir kontroversinews.
Guna menampung, menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat yang akan di usulkan untuk pembangunan tahun tahun 2022, DPRD Samosir daerah Pemilihan I meliputi kecamatan Pangururan dan Ronggur Nihuta, menggelar Reses I kecamatan Ronggur Nihuta, yang dilaksanakan di aula kantor camat Ronggur Nihuta, Senin (16/02/2021).
Hadir pada kegiatan Reses I, Anggota DPRD Samosir Daerah Pemilihan I, diantaranya, Sorta E Siahaan (F-PDIP), Renaldi Naibaho (F-PDIP), Jonner Simbolon (F-NASDEM), Polma Gurning (F- NASDEM), Nasip Simbolon (F-PKB), Polten Simbolon (F-GOLKAR), Saurtua Silalahi (F-GERINDRA), Russel Baringin Sihotang (F-DEMOKRAT), Kepala BAPPEDA Samosir yang diwakili oleh Darmawan Sinaga, Camat Ronggur Nihuta, Sitor Silalahi, para Kepala Desa se-kecamatan Ronggur Nihuta, Tokoh Masyarkat, serta yang undangan lainnya.
Dalam laporannya, Camat Ronggur Nihuta, Sitor Silalahi menyampaikan bahwa usulan permohonan pembangunan atau yang lainnya, untuk tahun 2022 dikecamatan Ronggur Nihuta, akan di sampaikan langsung oleh tiap kepala desa dan masyarakat.
Disamping itu, Sitor Silalahi juga menyampaikan bahwa hasil pertanian kopi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir di kecamatan Ronggur Nihuta menurun drastis.
“Masyarakat kecamatan Ronggur Nihuta Mayoritas petani kopi, namun dalam waktu dua tahun terakhir, Ekonomi masyarakat Samosir kian melemah akibat hama (virus) kopi, yang berdampak minimnya penghasilan masyarakat,” ungkapnya.
Camat Ronggur Nihuta juga berharap agar DPRD Samosir untuk mengusulkan pembangun infastuktur ataupun sarana pertanian, demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Menyikapi Keluhan warga wakil ketua DPRD Samosir mengatakan akan menjalin kerja sama dengan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
bagaimana untuk melakukan penelitian terkait Hama (Virus) Kopi.
“Kami juga merasa prihatin akan penyakit kopi, yang mengakibatkan ekonomi masyarakat khususnya petani yang semakin lemah. DPRD Samosir akan mendorong pemerintah untuk melakukan kerja Sama dengan LIPI terkait penelitian Virus kopi tersebut,” terang nya.
“DPRD akan segera mungkin untuk membahas APBD yang mana nantinya akan mengusulkan pembangunan yang bersifat skala prioritas,” ungkap Nasip Simbolon.
Demi terciptanya kekondusifan serta tingkat kesejahteraan di tengah masyarakat, Nasib Simbolon juga menyarankan kepada kepala desa agar lebih transparan dalam pengelolaan Dana Desa.
“Dana Desa tidak semata mata untuk pembangunan fisik, namun juga untuk pemberdayaan dan pelatihan masyarakat, dan sesuai dengan skala prioritas,” ujarnya mengakhiri.(ps)
