Ia mengatakan dari usulan daerah tersebut ada 5 juta warga yang diusulkan menerima bantuan.
“Dari usulan daerah kurang lebih hanya 5 juta yang diusulkan, yang rekapannya dari kami. Namun, ada beberapa daerah, yaitu diantaranya ada Papua kemudian NTT, dan ada enam daerah karena tadi kondisi situasional yang secara aksesibilitas masih sulit dan sebagainya. Karena itu, kami secara terus-menerus termasuk ada data dari misalkan suku-suku yang ada di dalam hutan, kami akan terus sempurnakan sesuai dengan hasil Stranas dari KPK, yaitu padan dengan data kependudukan,” tuturnya.
Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa data sangat berpengaruh terhadap akurasi penyaluran bansos.
“Tadi Bu Risma mengatakan ada 21 juta data ganda yang sebetulnya sudah dianggarkan makanya 21 juta data ganda itu dinonaktifkan kan berarti ada anggaran untuk 21 juta yang belum digunakan makanya kemudian Bu Risma meminta “update” yang dari daerah dan KPK selalu mendorong agar data masyarakat yang kurang mampu miskin itu ditunggalkan. Jangan ada data lain selain DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), itu yang jadi acuan ketika dalam penyaluran bantuan sosial,” kata Alex.
Ia menjelaskan bahwa selain DTKS, ada berbagai data di Kemensos seperti data Program Keluarga Harapan (PKH) dan data raskin.
“Nah itu dipegang oleh masing-masing ditjen, kami minta agar itu disatukan karena itu tadi ini orangnya bisa saja sama di tiga data itu. Jangan sampai bantuan itu menjadi tumpang tindih dan tidak tertutup kemungkinan kalau ada data ganda, penerima ganda. Syukur-syukur kalau sampai kepada yang benar menerima tetapi kalau data yang satu disalahgunakan, itu kan yang menjadi potensi terjadinya kecurangan,” ujar Alex yang telah dilansir dari Antara.
