Kuningan, Kontroversinews | Polemik saling serang narasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kuningan dan DPRD Kuningan terkait isu gagal bayar kembali menuai sorotan publik. Perbedaan pernyataan yang disampaikan melalui media sosial dan ruang publik tersebut memantik respons dari Forum Gabungan Ormas dan LSM (FKGOL) Kuningan.
Hal itu disampaikan dalam pernyataan resmi FKGOL pada Jumat, 9 Januari 2026, di Sekretariat FKGOL Kuningan.
Ketua Barak FKGOL, Nana Rusdiana, S.IP, menilai polemik yang terjadi antara Pemda dan DPRD Kuningan terkesan menggelikan sekaligus menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
“Memang menggelikan dan menjadi tanda tanya besar, ada apa dengan Pemda dan DPRD Kuningan sampai saling bantah di media sosial,” ujarnya.
Menurut Nana, dinamika tersebut tidak bisa dilepaskan dari karakter politik itu sendiri yang sarat kepentingan dan strategi.
“Itulah politik. Politik itu penuh strategi dan intrik demi mencapai sesuatu. Kalau diibaratkan dengan kacamata kuda, politik itu berbaju rapi, berdasi, penuh talenta, namun licin, rakus, penuh jebakan dan perangkap. Ujungnya tetap senyum bahagia bersama, duduk santai sambil ngopi dan tertawa demi sebuah kesepakatan dan kesejahteraan versi mereka,” sindirnya.
Ia menegaskan bahwa kegaduhan antara Pemda dan DPRD sejatinya merupakan dinamika biasa antara pelaksana APBD dan fungsi pengawasan. Namun demikian, publik tidak boleh lupa bahwa perumusan dan regulasi APBD juga merupakan hasil kesepakatan bersama kedua belah pihak.
“Jadi jangan heran jika dalam pelaksanaan muncul kegaduhan, karena ketika ada pelaksanaan APBD yang tidak sesuai, itu berakar dari proses perumusan bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Nana menyoroti istilah APBD yang kerap dipelesetkan oleh masyarakat sebagai Anggaran Pembagian Bolu Daerah.
“APBD diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi dalam pelaksanaannya diduga banyak anggaran yang justru digunakan untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Senada dengan itu, perwakilan Paku Mas, Boy, juga mengkritik keras sikap saling serang antara Pemda dan DPRD Kuningan yang dinilainya memalukan.
“Ini memalukan. Pemda dan DPRD kok saling serang. Sudahlah, masyarakat sekarang sudah pintar. Tidak perlu drama kolosal seperti telenovela,” ujarnya.
Menurut Boy, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan anggaran dan regulasi merupakan hasil perencanaan dan kesepakatan bersama antara Pemda dan DPRD.
“Untuk apa saling serang kalau ujungnya duduk bersama, senyum-senyum sambil ngopi, lalu bersepakat lagi setelah ada MoU yang jelas,” sindirnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat pada akhirnya hanya menjadi pihak penerima dari keputusan yang telah dimusyawarahkan dan disepakati, tanpa memiliki ruang untuk menolak.
“Masyarakat Kuningan tinggal menerima, mau atau tidak. Ketika muncul gelombang reaksi akibat kebijakan yang melenceng, itu adalah dinamika yang harus disikapi dengan kepala dingin dan dijadikan kritik membangun oleh Pemda dan DPRD,” jelasnya.
Boy menegaskan bahwa isu gagal bayar, tunda bayar, maupun pinjaman ke berbagai pihak merupakan hasil kesepakatan bersama, sehingga tidak elok jika saling menyalahkan.
“Lebih baik introspeksi diri masing-masing. Sudah sejauh mana amanah masyarakat dijalankan sesuai norma agama, sosial, dan nilai kemasyarakatan. Semua itu kelak akan dipertanggungjawabkan, dan masyarakat akan menjadi saksi, apakah berbuah kebahagiaan atau justru kesengsaraan,” pungkasnya. ***
