Banten (Kontroversinews).– Program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI). dari PUPR, melalui balai besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC-3) untuk Kabupaten/kota, dengan kuota yang cukup banyak dilapangan dalam realisasi kegiatannya perlu diusut tuntas oleh pihak penegak hukum karena kuat dugaan banyak sekali penyimpangan yang telah dilakukan dilapangan.
“Sementara anggaran pertitik program tersebut Rp.195.000.000,00- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), selain untuk mengantisipasi abrasi sungai yang kalau musim penghujan tiba, seringkali menimbulkan banjir. Program tersebut salah satu tujuannya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para petani.
“Pengelolaan dan pembangunannya pun diserahkan kepada P3A atau kelompok petani pengguna air yang sudah terbentuk strukturnya atau secara swakelola, namun sangat di sayangkan hasil investigasi di lapangan “Media banyak sekali temuan yang tidak sesuai baik darinpolume ataupun dari kualitas matrial yang diduga kuat banyak asal jadi, Salah satu nya pengolahan atau pengadukan pasir dan semen, yang di duga tidak sesuai petunjuk
Salah satu contoh tahapan kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ,*TANI BERKAH* dengan sumber dana APBN, tahun anggaran 2024, berada tepat di wilayah, *Desa Sukamanah Kec.Baros Kab.Serang diduga kuat dikerjakan asal jadi .
Padahal proyek tersebut, menelan anggaran sebanyak Rp.195.000.000,00 dengan melibatkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dari Balai Besar , untuk melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut, namun hasilnya cukup mengecewakan dan tim pendampingan sepertinya tutup mata dan dianggap tak berguna berada di lapangan .
Anggaran yang cukup fantastik itu dengan volume pekerjaan hanya 300 meter telah menghasilkan sebuah bangunan irigasi yang tidak berkwalitas yang menurut inpormasi warga sekitar diperkirakan akan menghabiskan matrial berupa batu, semen ,pasrlir dan HOK yang tentu masih banyak kelebihan. Tentu pada ahirnya melihat pemandangan ini kita sangat miris dibuatnya, ketika p3Ai mitra cai yang semestinya cara swakelola ini melibatkan mereka bisa menghasilkan polume seperti awalmprogram tahun 2010 yaitu 500 sampai 1000 meter bahkan anggaran waktu itu masih 185 juta dan setelah presiden Jokowi melihat langsung ke daerah kempek Cirebon yang pada ahirnya anggaran dari Rp 186 menjadi Rp 195 tetapi anehnya malah polume kerjaan jadi mengurang dan penyimpangan semakin menjadi jadi.
Betapa tidak, dari hasil investigasi dan monitoring yang dilakukan Media di lokasi, pada jum’at (06-12-2024) contohnya disana sangat nampak pada bangunan irigasi pasangan lapisan batu yang diduga tidak Sesuai
Hal ini diduga terjadi akibat lemahnya pengawasan dari pihak terkait, diantaranya TPM dengan Konsultan Manajemen Balai (KMB), yang seharusnya selalu aktif pada saat tahapan pekerjaan begitu juga Kasatker OP BBWS Cidaun semestinya cepat tanggap dilapangan melihat dugaan ini.
Untuk itu kita semua berharap program ini bisa diusut tuntas dan patroli akan terus mengawal prosesnya jangan sampai program yang digagas dari tahun 2010 ini menjadi lahan empuk bagi orang orang yang tidak bertanggung jawab mencari kesempatan dalam kesempitan, bahkan ada dugaan kabarnya banyak yang mengatakan bahwa ini aspirasi dari salah satu dewan yang pada ahirnya program menjadi tidak sesuai harapan karena diduga banyak berceceran anggaran di jalan .tentu dugaan ini harus diusut tuntas supaya semua terang benderang dan jangan sampai ada kerugian negara yang mengarah pada KKN karena bagai manapun juga dengan polume 300 meter dan jumlah anggaran Rp 195 juta tentu masih ada sisa lebih kecuali operlayen. ***
