Pj Sekda: Pemangkasan TPP ASN Demi Selamatkan Keuangan Daerah

- Pewarta

Rabu, 17 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuningan, Kontroversinews | Ramainya pemberitaan mengenai pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Kuningan mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah. Melalui Pj Sekda Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si, Pemda memberikan klarifikasi resmi, Rabu (17/9/2025).

Menurut Wahyu, kebijakan ini terpaksa diambil karena kondisi keuangan daerah sedang tidak stabil.

“Ini semua dilakukan demi menyelamatkan keberlangsungan Kuningan ke depan agar lebih baik lagi. Memang berat, tapi perlu kita sadari bahwa TPP bukan hak mutlak ASN, melainkan bentuk apresiasi pemerintah atas prestasi dan kinerja pegawai,” jelasnya.

Ia menegaskan, prinsip utama pemberian TPP selalu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Saat keuangan daerah tinggi, TPP bisa meningkat. Namun ketika terbatas, TPP harus menyesuaikan,” tegas Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan bahwa Bupati Kuningan telah menetapkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 900.1.3./KPTS.788.BPKAD/2025 tentang perubahan besaran TPP ASN tahun 2025. Dalam keputusan tersebut, dilakukan penyesuaian berupa pengurangan TPP sebesar 20 persen, berlaku mulai Agustus 2025 dan dibayarkan pada September.

“Kebijakan ini bukan untuk melemahkan semangat ASN, melainkan bukti komitmen bersama agar Kuningan tetap selamat, berdiri, dan melayani rakyat dengan baik. Ibarat kapal menghadapi badai, kita perlu mengurangi sebagian muatan agar kapal tetap seimbang dan bisa berlayar menuju dermaga harapan,” ujarnya.

Wahyu juga mengingatkan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UUHKPD) mengatur agar belanja pegawai di APBD tidak lebih dari 30% total belanja daerah. Faktanya, belanja pegawai Kuningan telah mencapai 39%. “Kalau tidak segera disesuaikan, konsekuensinya bukan hanya teguran administrasi, tetapi juga ancaman pemotongan transfer pusat bahkan turunnya kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.

Untuk ASN yang telah menjaminkan TPP sebagai dasar pinjaman di bank, Pemda akan membantu dengan surat permohonan relaksasi atau restrukturisasi kepada pihak perbankan.

Wahyu mengakui kebijakan ini tidak mudah, namun di situlah letak ujian loyalitas dan pengabdian ASN. “Nilai seorang ASN tidak diukur dari seberapa besar TPP yang diterima, tetapi dari seberapa ikhlas ia berkorban dan melayani masyarakat. Setiap rupiah yang kita relakan hari ini adalah investasi untuk masa depan Kuningan,” tuturnya.

Ia menutup klarifikasi dengan ajakan agar ASN Kuningan tetap tangguh dan berinovasi meski dalam keterbatasan.

“Mari kita buktikan bahwa ASN Kuningan mampu berkorban demi rakyatnya, menjaga marwah pemerintahannya, dan tetap melahirkan inovasi meski dalam keterbatasan,” pungkasnya. ***

Berita Terkait

Miskomunikasi Antara Pihak SPPG dan SMPN 1 Kramatmulya Terkait Isu “MBG Kurang Diganti Uang”
Pemkot Cirebon Konsisten Wujudkan Ketahanan Pangan Lewat GPM
SPPG Diduga Nakal, Program Makan Bergizi Gratis di Kuningan Diganti Uang Rp2.500
FK-GOL : Transparansi Hasil Uji Lab Keracunan Makan MBG Dipertanyakan
Pemkot Cirebon Siap Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis, Tegaskan Komitmen Jaga Kualitas dan Keamanan Pangan
Dana BOS 2023–2024 Disorot, PGRI Kabupaten Bandung Ingatkan Kepala Sekolah Waspada
Geo Dipa Energi Dukung Pendidikan Kesetaraan, PKBM Al-Firdaus Gelar Wisuda Warga Belajar
Pemkot Cirebon Dukung Percepatan Implementasi Manajemen Talenta ASN

Berita Terkait

Jumat, 17 Oktober 2025 - 11:50

Miskomunikasi Antara Pihak SPPG dan SMPN 1 Kramatmulya Terkait Isu “MBG Kurang Diganti Uang”

Kamis, 16 Oktober 2025 - 20:23

SPPG Diduga Nakal, Program Makan Bergizi Gratis di Kuningan Diganti Uang Rp2.500

Kamis, 16 Oktober 2025 - 13:41

FK-GOL : Transparansi Hasil Uji Lab Keracunan Makan MBG Dipertanyakan

Rabu, 15 Oktober 2025 - 18:22

Pemkot Cirebon Siap Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis, Tegaskan Komitmen Jaga Kualitas dan Keamanan Pangan

Selasa, 14 Oktober 2025 - 15:50

Dana BOS 2023–2024 Disorot, PGRI Kabupaten Bandung Ingatkan Kepala Sekolah Waspada

Berita Terbaru