Kegiatan yang dihadiri seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan jajaran manajemen BPR Kerta Raharja itu bertujuan meningkatkan kapasitas perusahaan serta memperkuat komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan menciptakan sistem kerja yang bersih dan transparan.
Narasumber yang dihadirkan dalam acara itu antara lain Direktur Operasional BPR Kerta Raharja, Dr. Ir. H. Boy Ferli Sumaatmaja, SE., MM., dan Direktur Kepatuhan, Drs. H. Abdul Aziiz Jayawisastra, M.Si., yang memberikan wawasan mendalam tentang strategi dan implementasi sistem anti korupsi dalam operasional perbankan.
Pelatihan tersebut dibuka Bupati Bandung Dadang Supriatna, da ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan pencegahan korupsi dalam menjaga kepercayaan publik.
Direktur Utama PT BPR Kerta Raharja, Ir. H. Aep Hendar Cahyad, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan agar seluruh karyawan, termasuk jajaran pengurus, dapat mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik. “Kami berharap pelatihan ini akan membawa BPR Kerta Raharja ke arah yang lebih baik di masa depan,” katanya.
Dalam operasionalnya, BPR Kerta Raharja mengelola 15 cabang dengan 14 kantor kas pelayanan yang tersebar di wilayah Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.
Aep Hendar Cahyad mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian program prioritas Bupati Bandung, terutama dalam penyaluran dana bergulir kepada sekitar 31 ribu debitur.
“Tingkat Non-Performing Asset (NPA) kita masih di bawah 5 persen, menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung sangat responsif terhadap program yang digagas oleh pemerintah,” ungkap Aep.
BPR Kerta Raharja juga menerima penghargaan sebagai salah satu dari 25 BPR terbaik di Indonesia, setelah sebelumnya berada di posisi kedua tahun lalu. “Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh pihak, termasuk pengurus, direksi, karyawan, dan stakeholder BPR Kerta Raharja,” ujarnya.
Menurut Aep, dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, BPR Kerta Raharja tetap optimis dalam menjaga stabilitas dan konsistensi tata kelola perusahaan. Untuk itu ia mengajak masyarakat untuk menjalin hubungan yang baik dengan BPR Kerta Raharja dan tidak ragu untuk menjadi nasabah.
“BPR Kerta Raharja dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah, sehingga penyaluran kredit dilakukan dengan mitigasi risiko yang matang,” jelasnya.
Ia juga berharap agar program-program yang ada di BPR Kerta Raharja dapat berkolaborasi dengan masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya dalam penyaluran dana pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan.
“Ini adalah salah satu program terbaik dan pertama di Indonesia, dan kami berharap dapat mencapai target aset sebesar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun pada tahun depan,” katanya.
Dengan dukungan penuh dari seluruh pengurus, direksi, dan karyawan, BPR Kerta Raharja optimis dapat mencapai target tersebut, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.
Sementara itu, Komisaris Utama BPR Kerta Raharja, Dr. H. Uben Yumara, S.Pd., SH., MH., menyampaikan bahwa penghargaan yang telah diraih oleh BPR Kerta Raharja merupakan simbol dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran perusahaan.
“Kerja keras sejalan dengan hasil. Apa yang dilakukan oleh seluruh jajaran di BPR Kerta Raharja telah membuahkan hasil yang nyata,” ujar Uben Yumara.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan di tengah situasi yang dinamis, terutama menjelang kontestasi Pilkada. Menurutnya, BPR Kerta Raharja tetap fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan karyawan, serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Narasumber Direktur Operasional BPR Kerta Raharja, Dr. Ir. H. Boy Ferli Sumaatmaja, SE., MM., menggaris bawahi pentingnya strategi anti-Fraud yang merupakan bagian integral dari sistem anti korupsi sesuai dengan ketentuan OJK.
“Sebagai lembaga keuangan, BPR Kerta Raharja wajib memiliki pedoman yang jelas terkait anti-Fraud, agar seluruh pihak yang terlibat memahami apa saja yang termasuk dalam tindakan fraud,” jelasnya.
Implementasi strategi ini telah dimulai dengan pemasangan ornamen-ornamen di cabang-cabang BPR yang mengingatkan seluruh insan BPR untuk menolak suap. “Ini sejalan dengan penyuluhan yang diberikan oleh KPK kepada Pemda, di mana BPR Kerta Raharja, sebagai bagian dari LJKI, wajib memiliki pedoman anti-Fraud yang tegas,” tambahnya.
Narasumber Direktur Kepatuhan, Drs. H. Abdul Aziiz Jayawisastra, M.Si., menekankan bahwa BPR Kerta Raharja selalu berupaya untuk mencegah terjadinya fraud melalui pengawasan preventif dan implementasi aturan yang ketat.
“Sebagai lembaga intermediasi yang dipercayakan oleh masyarakat, kami wajib mematuhi seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa BPR Kerta Raharja rutin melakukan pengawasan langsung ke kantor cabang-cabang untuk memastikan operasional berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Dengan pengawasan yang ketat, kami berharap dapat memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,” ujar Abdul Aziiz. ***
