“Pengawasan di tingkat rt/rw yang kita harapkan [untuk mengawasi mobilitas masyarakat], karena satpol pp di kabupaten kan jumlahnya terbatas,” ungkapnya dilansir dari Suara.com.
Aji menambahkan selain penundaan PTM, Pemda juga meminta kabupaten/kota untuk kembali menata kebijakan Work from Home (WfH) dan Work from Office (WfO). Bila muncul kasus maka perkantoran bisa mengurangi WfO hanya 25 persen dari total pegawai.
“Ya tergantung kondisinya di masing-masing perkantoran ya,” tandasnya.
Secara terpisah Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) DIY, Wegig Pratama memahami kebijakan penundaan PTM di DIY, termasuk di tingkat pendidikan tinggi. Sebab kasus COVID-19 di DIY memang semakin tinggi saat ini.
“Kami juga tidak mau memaksakan diri membuka ptm karena ini menyangkut keselamatan banyak orang,” ujarnya.
Wegig menambahkan sebenarnya banyak perguruan tinggi yang sudah menyiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam PTM sesuai protokol kesehatan. Selain itu melaksanakan vaksinasi bagi dosen dan tenaga kependidikan lainnya.
Namun dengan munculnya kebijakan penundaan PTM, APTISI akan berkoordinasi perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah V DIY.
“Kalau harus daring ya kita daringkan, kalau bisa luring ya bisa memakai pemeriksaan antigen atau genose,” imbuhnya.***AS
