Kuningan, Kontroversinews | Situasi nasional pasca tragedi 28 Agustus 2025 masih terasa genting dan menimbulkan gejolak di berbagai wilayah Nusantara. Namun, Kabupaten Kuningan dinilai tetap aman, terkendali, dan kondusif. Meski demikian, sejumlah persoalan lokal masih menyisakan polemik yang berpotensi memunculkan isu hangat di tengah masyarakat, seperti masalah kursi jabatan Sekda, pemotongan TPP, hingga kinerja legislatif yang dianggap kurang pro-rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Lembaga Pemantau Korupsi Nasional (LPKN) Jawa Barat ikut angkat bicara.
Melalui sambungan telepon pada Kamis (4/9/2025), Ketua LPKN Jabar, Bang Jhoni, menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Kuningan yang telah bersinergi dengan aparat penegak hukum (Polri dan TNI) dalam menjaga kondusivitas wilayah.
“Namun, jika kami amati, masih banyak permasalahan yang perlu diperhatikan. Mulai dari kursi jabatan Sekda, pemotongan TPP, hingga peran legislatif yang dinilai kurang prorakyat,” ungkap Jhoni.
Ia menyoroti khusus persoalan jabatan Sekda Kuningan yang hingga kini masih belum memiliki kejelasan. Menurutnya, rencana open bidding (OB) ulang setelah hampir setahun proses sebelumnya digantung menimbulkan tanda tanya besar.
“Kalau sampai OB Sekda diulang, itu jelas menggunakan dana rakyat. Lalu, bagaimana pertanggungjawaban anggaran untuk OB sebelumnya? Mengapa DPRD Kuningan diam saja, seolah hanya manut tanpa kritik?” tegasnya.
LPKN juga menilai Bupati Kuningan berpotensi bermasalah secara etika sebagai pejabat publik. Hampir satu tahun lamanya posisi Sekda definitif dibiarkan kosong, padahal menurut informasi, proses OB sebelumnya sudah sesuai regulasi.
“Kalau memang ada masalah dalam OB terdahulu, laporkan! Harus ada sanksi bagi pihak yang terlibat, dan penggunaan anggarannya wajib transparan. Jangan sampai ada faktor kepentingan lain yang bermain,” lanjutnya.
Jhoni juga mengkritisi sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sebelumnya menyetujui OB Sekda dan menerima laporan tiga besar calon pemenang, tetapi kini justru merekomendasikan OB ulang.
“Ada apa sebenarnya? Jangan sampai muncul dugaan ada uang yang bermain dalam rencana OB ulang ini. Itu sangat berbahaya,” tegasnya.
LPKN mengingatkan agar eksekutif dan legislatif Kuningan benar-benar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Etika ucapan, perilaku, dan keputusan yang diambil harus menyejukkan masyarakat, bukan malah memancing kemarahan.
“Kalau salah langkah, bukan tidak mungkin akan memicu gelombang aksi protes dari mahasiswa maupun elemen masyarakat Kuningan. Hilangkan ego pribadi dan kepentingan kelompok, bangun komunikasi yang efektif dan sinergi demi terciptanya kondusivitas,” pungkas Jhoni. ***
