Kuningan, Kontroversinews | Adanya Dapur MBG yang tetap beroperasi dan menyalurkan makanan kepada penerima manfaat, meski sekolah sedang memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru mendapat tanggapan dari Nana Rusdiana S.IP (BARAK)
Menurut Nana Barak adanya Dapur MBG yang tetap beroperasi di masa libur sekolah menjadi pertanyaan
apakah layanan ini merupakan bentuk konsistensi kebijakan pemenuhan gizi siswa, atau justru sekadar memastikan roda proyek MBG tetap berjalan?
Adanya informasi sejumlah siswa dan orang tua, terungkap bahwa penerima manfaat tetap diminta mengambil jatah MBG ke sekolah selama masa libur. Sementara dari beberapa pengelola SPPG diperoleh keterangan bahwa dapur tetap melayani dengan mekanisme pendistribusian dirapel selama tiga hari masa libur.
Menurut Nana Barak Secara administratif, pola ini mungkin sah. Namun secara substansi kebijakan publik, praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar. Ketika sekolah libur dan aktivitas belajar mengajar berhenti, apakah distribusi MBG masih sepenuhnya berada dalam kerangka perlindungan gizi siswa?
Selanjutnya menurut Nana Program Makan Bergizi Gratis sejak awal diposisikan sebagai Investasi Negara untuk kualitas Sumber Daya Manusia. Artinya, MBG bukan sekadar soal dapur yang beroperasi, menu yang tersalurkan, atau anggaran yang terserap. Lebih dari itu, MBG seharusnya hadir sebagai kebijakan yang peka terhadap waktu, situasi, dan kebutuhan riil penerima manfaat.
Distribusi MBG saat libur sekolah dengan kewajiban mengambil ke sekolah menurut Nana Barak patut dievaluasi secara terbuka. Bukan untuk menolak programnya, tetapi untuk memastikan roh kebijakan tidak tereduksi menjadi sekadar pemenuhan prosedur dan serapan anggaran. Kebijakan yang baik bukan hanya yang berjalan, melainkan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat makna.
Transparansi, fleksibilitas, dan evaluasi perlu dikedepankan. Jika tujuan utama adalah pemenuhan gizi anak, maka desain distribusi semestinya menyesuaikan kondisi libur sekolah.
Akhir tahun seharusnya menjadi ruang refleksi kebijakan. Apakah program berjalan karena kebutuhan rakyat, atau rakyat dipaksa menyesuaikan diri demi menjaga program MBG tetap berjalan? Di situlah ukuran kualitas kebijakan publik diuji.
Menjaga konsistensi program adalah penting. Namun menjaga akal sehat kebijakan jauh lebih penting. Karena pada akhirnya, keberpihakan negara tidak diukur dari berapa banyak paket yang dibagikan, melainkan dari sejauh mana kebijakan benar-benar memuliakan manusia yang dilayaninya. ***
