Kuningan, Kontroversinews | Pro dan kontra di tengah masyarakat terkait sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan publik kembali memicu gelombang audiensi dan aksi demonstrasi. Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Di Kabupaten Kuningan, memasuki akhir tahun muncul sejumlah aksi penolakan, terutama terkait isu eksploitasi kawasan Gunung Ciremai yang dianggap sangat krusial.
Forum Komunikasi Gabungan Ormas & LSM (FKGOL) melontarkan kritik keras. Pada Rabu, 10 Desember 2025, di Sekretariat FKGOL, Ketua Barak, Kang Nana Rusdiana, S.IP menyampaikan bahwa maraknya aksi demonstrasi merupakan akibat dari gagalnya komunikasi antara pejabat publik dan masyarakat.
“Regulasi dibuat oleh pemerintah dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kami sebagai kontrol sosial hanya membaca, menganalisis, dan mengkaji regulasi tersebut. Namun pada pelaksanaannya, regulasi itu justru sering disiasati dengan berbagai dalih demi kepentingan tertentu,” ujarnya.
Menurut Nana, hasil analisis, kajian, dan fakta yang ditemukan pihaknya mengindikasikan adanya kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Isu eksploitasi kawasan Gunung Ciremai, yang memicu aksi demonstrasi di Kantor Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), menjadi contoh paling mencolok. Ia menegaskan bahwa BTNGC merupakan bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga aturan yang berlaku harus mengacu pada regulasi pusat.
“Wilayah TNGC itu harus dijaga, bukan disiasati untuk kepentingan bisnis. Jika terjadi bencana akibat eksploitasi yang berlebihan, masyarakat Kuningan yang akan menanggung dampaknya,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Bang Boy dari Paku Mas. Ia mengingatkan bahwa masyarakat harus menjaga kelestarian Gunung Ciremai agar Kabupaten Kuningan tidak mengalami bencana seperti yang pernah menimpa Aceh, Medan, atau Padang.
Aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat, menurutnya, merupakan bentuk kepedulian serta peringatan keras kepada para pemangku kebijakan agar tidak menyimpangi regulasi demi kepentingan tertentu.
Ia kembali menekankan bahwa Kuningan memiliki Perda Konservasi dan Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibuat untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. “Perda itu dibikin menggunakan uang rakyat. Tolong ditaati, bukan hanya dijadikan pajangan,” tambahnya.
Karena itu, ia menilai perlunya sinergi dan komunikasi yang efektif antara pemangku kebijakan dan seluruh elemen masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar membawa dampak positif.
Lebih jauh, Nana juga mempertanyakan motif di balik rencana eksploitasi kawasan Gunung Ciremai. “Perlu menjadi kajian dan kewaspadaan bersama—ada tujuan apa di balik eksploitasi ini? Jangan-jangan ada proyek besar yang masih disembunyikan.”
Jika memang ada rencana besar di kemudian hari, ia menegaskan pentingnya keterbukaan dan komunikasi sosial yang baik antara pemerintah dan masyarakat, agar masyarakat merasakan manfaat, bukan dampak negatif.
“Kawasan Gunung Ciremai adalah sumber kehidupan masyarakat Kuningan, tetapi juga bisa menjadi sumber bencana jika kebijakan yang diambil keliru dan sarat kepentingan. Air dan kandungan alam di kawasan itu harus benar-benar dijaga demi kemaslahatan masyarakat Kuningan,” pungkasnya. ***
