Konflik di Papua, Masyarakat Sipil Hidup Penuh Rasa Takut dan Trauma

oleh
oleh
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM) Theo Hesegem. (Foto: Ist)

PAPUA (Kontroversinews.com) – Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM) Theo Hesegem turut berduka atas meninggalnya warga masyarakat sipil atas konflik yang belakangan terjadi.

Terlebih, petugas medis juga jadi korban meninggal di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.

“Sampai hari ini ratusan jiwa masyarakat sipil di Papua telah meninggal dunia. Hak mereka untuk bebas hidup di atas Tanah Papua telah diakhiri dengan kematian,” kata Theo Hesegem, pada merdeka.com, Sabtu (18/9).

Perang yang sedang berlangsung di Papua, kata dia, dipicu peristiwa kekerasan terhadap karyawan PT. Istaka Karya 2018 lalu di Kabupaten Nduga. Hingga kini, konflik terus memanas.

“2021 Perang masih terus dilanjutkan dan terjadi di beberapa kabupaten seperti, Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak, Timika, Yahukimo, Maybrat dan Pegunungan Bintang,” ujarnya.

Teranyar, kontak senjata kembali terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Akibat konflik ini, seorang petugas kesehatan, Gabriella Melaini meninggal dunia.

Hesegem menegaskan, petugas kesehatan, guru, jurnalis yang sedang bekerja sudah seharusnya diberikan akses bebas, bukan menjadi target. Karena profesi tersebut dalam rangka melayani masyarakat di Papua.

“Karena hukum humaniter Internasional juga menjamin sebagai petugas kesehatan, guru dan wartawan harus bebas dari ancaman penghilangan atau ancaman pembunuhan. Karena tugas mereka adalah melakukan pelayanan terhadap publik,” kata dia.

Konstelasi konflik yang terjadi saat ini, kata Hesegem semakin panas. Bahkan, sulit untuk membedakan mana musuh dan mana teman. Sehingga baik antara OPM maupun TNI/Polri tak tahu secara pasti mana yang perlu dilindungi.

Diketahui, OPM kerap menuding guru dan pekerja di Papua sebagai intelijen TNI. Sementara TNI/Polri juga kesulitan membedakan OPM karena berbaur dengan masyarakat sipil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *