Jayapura | Kontroversinews.- Maraknya pembangunan infrastruktur giat yang dilakukan di provinsi Papua tidak diiringi dengan asas transparansi dan akuntabilitas berupa papan proyek dan kontraktor enggan memasang Papan nama kantor kontraktornya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua Yerri Basri Mak. SH angkat bicara. Jayapura, Senin, (24/02/2020). Ketua LSM WGAB Yerri Basri Mak.SH menyampaikan, saat dirinya melakukan kunjungan kebeberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua, baik dalam pekerjaan proyek jembatan serta juga jalan dan pembangunan lainnya banyak yang tidak terlihat memasang papan proyek, “Ungkap Yerri.
“Baik itu bangunan kantor tempat ibadah, jalan dan jembatan, dan lainnya semestinya kontraktor harus pasang papan proyek dengan nilai kontrak, nama perusahaan, bahkan juga anggaran bersumber dari APBD maupun APBN. sebab proyek yang dikerjakan nilainya bukan puluhan juta, melainkan belasan milyar, “ungkap Yerri.
Maka itu, Yerri meminta kepada Kepala Dinas PUPR terkait yang ada di setiap kabupaten kota yang ada di Papua agar bisa memanggil para kontraktor untuk memasang papan proyek, Jika dibiarkan nanti akan ada tuduhan sumbang dari masyarakat, “ucap Yerri.
“Sebab, aturan Kementrian PUPR setiap proyek dalam bentuk apapun wajib hukumnya memasang papan proyek. Kalau ada kontraktor yang bandel maka harus di beri sangsi. seraya menyebut dana dana atau anggaran proyek ini bukan milik kelompok atau perorangan, tapi milik negara untuk membangun daerah daerah tertinggal maupun daerah pemekaran baru, “tegas Yerri.
“Jadi kalau Kepala dinas terkait tidak tegas kepada para kontraktor, maka patutlah di pertanyakan ada apa di balik itu, “ujar Yerri.
Yerry Basri Mak meminta kepada para kontraktor agar pengunaan dana APBD dan APBN harus transpran kepada masyarakat sesuai UU serta aturan berlaku. maka itu, di setiap pekerjaan wajib memasang papan proyek di setiap tempat kegiatan, karena ini uang rakyat. dan pekerjaan jalan, jembatan dan juga irigasi, semua itu untuk kepentingan masyarakat maka harus ada keterbukaan publik, “Tandas Ketua Lsm Wgab. ***
