Kab. Bandung, Kontroversinews | Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontroversinews, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung diduga secara lisan mengarahkan pembelian buku ke salah satu penerbit tertentu.
Penerbit yang dimaksud adalah PT Erlangga. Penerbit tersebut diduga telah dikondisikan untuk kegiatan pengadaan dan pembelanjaan buku. Dinas Pendidikan disebut-sebut menghimbau sekolah tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Bandung agar membeli buku dari penerbit tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh beberapa kepala sekolah di berbagai kecamatan kepada Kontroversinews.com. Mereka menyebutkan bahwa himbauan tersebut disampaikan langsung kepada kepala sekolah, dengan pembelian menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung juga disebut kerap menggunakan fasilitas aula milik PT Erlangga untuk berbagai kegiatan, seperti pertemuan, sosialisasi, dan kegiatan lainnya. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di lokasi tersebut adalah sosialisasi bantuan sarana yang bersumber dari APBD.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi Nasional (LPKN) DPD Jawa Barat, Jhony Pane, menilai penggunaan atau peminjaman fasilitas gedung serta pemberian konsumsi dari salah satu penyedia merupakan bentuk gratifikasi yang tidak diperbolehkan.
“Menggunakan atau meminjam sarana gedung serta menerima snack dari salah satu penyedia adalah gratifikasi dan itu tidak dibenarkan. Apakah Kabupaten Bandung tidak memiliki anggaran dan gedung sendiri?” ujar Jhony.
Ia menambahkan, seharusnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung memanfaatkan fasilitas milik pemerintah daerah, seperti Aula Disdik Gedung Dewi Sartika, Gedung PGRI, Gedung KORPRI, atau Gedung Toha.
Lebih lanjut, Jhony Pane menegaskan pihaknya akan terus melakukan pemantauan. Apabila ditemukan kembali kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang menggunakan fasilitas dari pihak penyedia tertentu, termasuk Erlangga, maka LPKN tidak akan segan melaporkan hal tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, maupun BPK.
“Jika belanja sekolah mayoritas mengarah ke satu penerbit, khususnya Erlangga, maka patut diduga ada pengkondisian. Kami akan mendorong pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran sekolah,” tegas Jhony. ***
