Kontroversinews.com – Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah. Kebijakan tersebut tertuang dalam draf revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Dalam draf tersebut, tertulis bahwa jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tida terkena pajak. Dengan begitu, apabila RUU KUP disahkan, maka ke depannya sekolah akan dikenakan PPN.
“Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut, g (jasa pendidikan) dihapus,” bunyi draf RUU KUP yang dikutip DARI ERA.ID pada Jumat (11/6/2021).
Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2014 disebutkan bahwa jasa pendidikan tidak dikenakan PPN.
Lewat PMK itu, dirinci kelompok jasa pendidikan yang tidak terkena PPN adalah jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Selain itu, jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah juga tak dikenai PPN.
