Kab.Cirebon|kontroversinews,Senin 7-desember-2020 bertempat dikantor pemerintahan desa cempaka kecamatan talun kabupaten cirebon propinsi jawabarat,ratusan warga desa tersebut melakukan aksi unjuk rasa (unras) menuntut agar kepala desa (kuwu)nya mau menemui mereka.aksi unjuk rasa ratusan warga desa cempaka tersebut terjadi karena selama memerintah,kepala desa (kuwu) cempaka yang bernama kuswanto tidak pernah mau terbuka terkait persoalan anggaran yang masuk kepemerintahan desa.baik kepada warga masyarakat desa,maupun kepada badan permusyawaratan desa (bpd) sebagai perwakilan dari warga desa itu sendiri.BPD yang beranggotakan 9 orang yang mewakili warga masyarakat yang bermukim di 9 blok,melalui ketuanya mendampingi ratusan warga untuk agar kades (kuwu) kuswanto mau menemui dan terbuka kepada mereka (warga red) soal transparansi (keterbukaan) dalam pengelolaan anggaran.
Yang paling disorot oleh warga adalah,adanya 2 sumber anggaran yang berasal dari pihak ketiga yang berjumlah 330 juta.anggaran pertama datang dari provider sebuah perusahaan telekomunikasi bernama protelindo,yang telah menyewa sebuah lahan bengkok milik perangkat desa (pegawai desa) untuk masa sewa 5 tahun.menurut ketua BPD,kuwu (kades) pernah bicara bahwa anggaran dari protelindo untuk mendirikan menara/tower baru dilahan tersebut baru turun/cair 20% dari total 150 jutanya.namun saat ditelusuri sampe kebandung,dimana protelindo berkantor.protelindo mengatakan bahwa sudah kami cairkan semua,itu dibuktikan dengan diberikannya print out (cetakan) bukti transferan anggaran sewa tanah untuk berdirinya tower tersebut yang ditransfer sebanyak 4 kali.50 juta,50 juta,5 juta,dan 45 juta.dan anggaran yang kedua sebesar 180 juta berasal juga dari salahsatu provider telpon selullar,namun beda peruntukannya.yakni untuk perpanjangan kontrak dan memperbaiki alat yang rusak,ucap kepala BPD cempaka talun saat ditemui awak media ini usai aksi unjuk rasa (unras) disebuah rumah warga.
Saat demo tengah berlangsung,hadir para unsur muspika talun yang masuk kekantor desa bersama warga pendemo.saat itu,menurut warga peserta aksi bahwa kepala desa atau yang disebut kuwu ada ditempat.namun ketika camat talun,kapolsek talun,dan danramil talun keluar dari kantor desa.entah dari mana kuwu lari menghilangnya,saat warga merangsek masuk untuk menemui kuwu kok hilang ujarnya.
Masih ditempat yang sama,salah satu anggota lembaga swadaya masyarakat (lsm) setempat yang tidak mau disebutkan namanya disini.mengatakan,”kuwu/kades seharusnya transparan,jangan ada yang ditutup-tutupi.ini sih malah lari dari pintu belakang,caranya saja kurang bener.padahal kami warga ini adalah anak-anaknya,kades (kuwu) itu orangtuanya.knapa harus begini,kami punya wakil yang bernama BPD saja.tetap juga tidak dilibatkan dalam hal merumuskan pengalokasian setiap anggaran yang masuk,ini sebenarnya sudah bisa kita kategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.masuk itu sudah pasalnya,namun kita tetap serahkan semuanya apa-apa yang menjadi keinginan warga yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa.karena suara rakyat adalah suara tuhan,biarkan keputusan mutlak menjadi hak mereka.kita hanya mendampingi”, pungkas anggota LSM sekitar tersebut.
Sekitar jam 5 sore,awak media ini mencoba melewati kembali kantor desa cempaka talun.namun ada yang berbeda pemandangan disitu,saat awak media ini meninggalkan lokasi unras pada pukul 13;10.keadaan kantor desa yang tadinya disegel oleh warga dengan dua buah kayu besar,dan penuh dengan spanduk.tiba-tiba bersih semuanya,dan terlihat didepan kantor desa yang sudah bersih (tidak ada Segel palang kayu dan spanduk) rombongan polsek talun.ada apa ini,bisakah seorang kades (kuwu) jadi perayu unsur muspika.hingga segel dan spanduk warga pengunjuk rasa bisa bersih,sore harinya. (KUSYADI)
