Kab Bandung | Kontroversinews.- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengimbau jajaran kepolisian untuk terus menjaga netralitas selama berlangsungnya Pilkada, Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Hingga sejauh ini jajaran kepolisian terbilang memiliki integritas dan memiliki komitmen untuk tetap netral serta menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman selama masa kampanye Pilkada yang tengah berlangsung diberbagai daerah di Indonesia termasuk Jawa Barat.
Komisioner Kompolnas, Dede Farhan Aulawi mengatakan, netralitas polisi dalam momen politik selama ini tidak diragukan. Seperti yang telah ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menegaskan jika jajaran kepolisian memiliki komitmen dan integritas anggota Polri. Hasilnya, hingga sejauh ini Kompolnas belum menemukan atau mendapatkan laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri baik di pusat maupun di daerah terkait Pilkada.
“Pak Kapolri selalu menegaskan komitmennya soal netralitas ia dan jajarannya. Sampai sejauh ini kami tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh polisi soal Pilkada. Ini menunjukan komitmen dan integritas dari anggota Polri yang harus terus dipertahankan,” kata Dede di sela kegiatan seminar “Strategi Pencegahan Pungli Dilingkungan Pendidikan Untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, di Gedung Mohamad Toha Komplek Pemkab. Bandung, Minggu (4/3/18).
Begitu juga dengan Pilkada Gubernur di Jawa Barat, kata Dede, dimana salah satu calon wakil gubernur dari PDIP berasal dari kepolisian, yakni Anton Charliayan. Hingga saat ini Kompolnas tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri untuk mendukung, atau bahkan mengkampanyekan calon wakil gubernur tersebut.
“Di Jawa Barat juga netralitas Polisi sangat bagus, meskipun ada salah satu calonnya dari Polisi. Pengawasan dan penilaian kami ini juga sangat objektif, karena kami juga minta masukan serta penilaian dari KPUD dan Panwaslu,”ujarnya.
Meski demikian, Dede tetap mewanti wanti jajaran Kepolisian agar tetap menjaga netralitas tersebut. Karena memang polisi memiliki posisi yang strategis di masyarakat. Sehingga harus tetap berhati hati serta waspada. Jangan sampai komitmen dan integritas yang selama ini telah dibangun ternodai oleh kepentingan kepentingan politik praktis.
“Kalau ada yang melanggar dan terbukti ada keberpihakan atau bahkan turut mengkampanyekan dan lainnya, tentu ada sanksi. Soal sanksinya sesuai tingkat kesalahan dan pangkatnya. Kami juga terus mengawasi bersama dengan Panwaslu dan KPU,”katanya. (Lily Setiadarma)
