Samosir | Kontroversinews.-Keberadaan sejumlah fasilitas Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Samosir sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, menjadi perhatian DPRD Samosir, khususnya Komisi III yang membidangi.
Terlebih Pemerintah Pusat senantiasa mengelontorkan APBN secara kontinu ke Kabupaten Samosir untuk membangun fasilitas pamsimas. Sehingga perlu diawasi pemanfaatannya.
Hanya saja, sejumlah fasilitas yang baru selesai dibangun pemerintah pusat terkendala pemanfaatannya karena belum diserahterimakan ke Pemerintah Kabupaten Samosir untuk segera bisa dimanfaatkan masyarakat.
Salah satunya, Sistem Pengembangan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) Sangkal, Kecamatan Simanindo yang dikerjakan mulai pertengahan tahun 2018 oleh PT. Tashida Sejahtera Perkasa dan PT. Profitama Gloraria (KSO) dengan biaya Rp. 26,3 M bersumber dari APBN Kemen PUPR TA. 2018.
Dari hasil monitoring sejumlah anggota DPRD Samosir yang langsung dipimpin Ketua Komisi III, Jonner Simbolon bersama Rismawati Simarmata dan Parluhutan Samosir, diketahui kendala belum diserahterimakannya fasilitas yang selesai dibangun akhir tahun 2019 ini karena Indonesia sedang dilanda wabah Corona.
“Kontraktornya bilang, seharusnya bulan April ini diserahterimakan tetapi terkendala karena wabah virus corona. Tinggal menunggu dari Kementrian PUPR untuk penjadwalan ulang dan korespondensi kepada Pemkab Samosir,” kata Anggota Komisi III DPRD Samosir, Rismawati Simarmata, Rabu, 22/4/2020.
Pada monitoring SPAM IKK Sangkal tersebut, yang disambut perwakilan PT. Tashida Sejahtera Perkasa dan PT. Profitama Gloraria (KSO) dan didampingi pegawai Dinas Perakpp, Komisi III menyampaikan berbagai saran dan masukan.
Dikatakan Rismawati Simarmata, SPAM IKK Sangkal yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan air minum 1.600 KK di 7 desa yakni Desa Simanindo Sangkal, Marlumba, Martoba, Unjur, Ambarita, Garoga dan Desa Tomok, ini harus secepatnya diserahterimakan sehingga bisa segera dinikmati masyarakat yang selama ini telah dinanti-nantikan.
Setelah diserahterimakan, politisi PDIP ini juga meminta kepada perwakilan Dinas Perakpp yang mendampingi agar diatur tata cara pemanfaatannya.
“Kita minta agar diatur dengan baik. Sehingga program ini benar-benar berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Semoga pembangunan SPAM IKK Sangkal ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya 7 desa di Kecamatan Simanindo ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III, Jonner Simbolon menambahkan monitoring pamsimas tersebut merupakan fungsi dan kewajiban anggota DPRD sebagai fungsi pengawasan.
“Sebagai fungsi pengawasan, kami akan selalu monitoring fasilitas pamsimas agar pemanfaatannya betul-betul dirasakan masyarakat serta kualitasnya terjamin,” tutur politisi Nasdem itu.
Lanjutnya, dari monitoring Komisi III ke berbagai desa terdapat sejumlah catatan agar pelaksana dan dinas terkait melaksanakan pekerjaan dengan baik, seperti pembanguan pamsimas yang saat ini belum berfungsi serta kendala listrik untuk menghidupkan mesin pompa air.
“Nantinya, permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan pamsimas yang kita temukan di lapangan, akan kita bahas bersama dinas terkait untuk bersama-sama mencari solusinya,” pungkasnya.(PS)
